30C
Manado
Kamis, 25 Februari 2021

In Memoriam Sinyo Harry Sarundajang

DAMAIKAN MALUKU

SELESAI tugasnya di Bitung, tahun 2001 ia ditarik pemerintah pusat untuk memegang posisi orang nomor tiga di Kementerian Dalam Negeri (Inspektur Jenderal/Irjen Depdagri).
Saat itu kondisi Indonesia bergejolak. Bangsa ini dalam masa transisi, peralihan dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis (orde baru ke era reformasi).

Reformasi di segala bidang, menyebabkan gejolak politik di mana-mana. Pendidikan dan budaya bangsa butuh waktu untuk menerima sistem demokrasi yang bebas bertanggungjawab.

Tak jarang rakyat jadi korban dari kepentingan politik kelompok tertentu. Rakyat mudah diprovokasi. Rakyat belum bisa menerima kekalahan dalam berdemokrasi. Tahun 2001, terjadi gesekan di masyarakat, yang berujung konflik horisontal di beberapa daerah. Masalah kepentingan politik, dibawa ke ranah suku agama ras dan antar golongan.

Akibatnya, pecah kerusuhan di Provinsi Maluku Utara yang merembet ke Provinsi Maluku. Kemudian merembet juga ke Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Jika tidak dicegah, kerusuhan ini akan merembet ke daerah-daerah lain. Presiden RI Megawati Soekarno Putri, kesulitan mencari pejabatnya di pusat untuk dikirim menjadi Pjs Gubernur sekaligus penguasa darurat sipil di Provinsi Maluku Utara. Menko Kesra saat itu dijabat HM Jusuf Kalla.

Kerusuhan mulai merembet ke daerah lain. Dendam telah tertanam dalam diri masyarakat yang keluarga mereka jadi korban. Bahkan militer dan kepolisian saat itu, mulai terseret. Sulit lagi menjadi penengah. Tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Kepercayaan masyarakat kepada aparat telah hilang. Terjadi main hakim sendiri.

Presiden Megawati menyusur seluruh pembantunya dalam Kabinet Gotong Royong, berdoa sambil mencari siapa yang berani dan mau ditugaskan sebagai Pjs Gubernur di daerah kerusuhan. Kerusuhan harus dihentikan. Jika tidak, akan menyebar ke seluruh Indonesia dan mengancam disintegrasi bangsa. Konflik itu telah menelan korban tewas lebih dari 2.000 orang di Maluku Utara dan 5.000 orang di Maluku.

Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno kemudian menemukan seorang mutiara dari Timur. Ia yang kemudian dijuluki oleh umat Muslim Maluku Utaran sebagai Khalifah. Begitu juga bagi umat Kristen Maluku, dijuluki Malaikat Kecil.

Mutiara itu bernama Sinyo Harry Sarundajang. Mendagri membawa Sinyo ke Istana untuk menghadap Presiden Megawati dan Menko Kesra HM Jusuf Kalla serta sejumlah menteri, pejabat tinggi negara, panglima TNI dan Kapolri.

Tahun 2001, Megawati melalui Mendagri Hari Sabarno, menugaskan Sinyo berangkat ke Provinsi Maluku Utara. Saat tiba di Ternate, Sinyo sempat diuji dan ditolak tokoh-tokoh masyarakat setempat. Pada malam pertama, ia disambut ledakan bom dahsyat di pintu masuk penginapan. Jarak pusat ledakan dengan kamar tidur hanya sekitar 25 meter. Bom itu tidak membuat Sinyo kembali ke daerahnya. Sinyo bertekad, harus menyelesaikan tugas mulia yang diberikan Presiden Megawati.

Sinyo kemudian mulai melakukan pendekatan kemanusiaan untuk merebut hati nurani masyarakat. Sinyo menemui seluruh pemimpin dan tokoh masyarakat, termasuk para alim ulama, meminta mereka menyampaikan apa saja yang selama ini menjadi unek-unek, termasuk meminta mereka menyampaikan berbagai problem strategis.

Sinyo juga mendatangi rumah-rumah para pemimpin masyarakat Maluku Utara. Mereka kaget karena waktu itu Sinyo tidak muncul secara formal dari depan rumah. Ia tiba-tiba sudah masuk ke dapur dari arah belakang rumah. Sebelum bercakap dengan tuan rumah, Sinyo terlebih dulu meminta segelas air minum dan meminumnya. Itu untuk menunjukkan bahwa Sinyo mempercayai mereka.

Esoknya lagi, semua koran dan radio lokal memberitakan, Khalifah Sarundajang mendatangi rumah-rumah para ustadz dan pemimpin masyarakat. Safari dari rumah ke rumah ini dilakukan Sarundajang untuk meyakinkan bahwa ia sungguh-sungguh menginginkan perdamaian tercipta di sana. Pada kesempatan itu, terjadilah percakapan dari hati ke hati.

Langkah-langkah ini ternyata mampu membuat mereka percaya pada niat baik pemerintah. Pemimpin umat Muslim Muhammad Atamimi yang juga Direktur Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), dan Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Protestan Ambon Pdt Dr Henderiks, serta Uskup Diosis Amboina Mgr Mandagie mengaku, sulit melupakan jasa Sarundajang.

Setelah semua sekat-sekat mencair, Sinyo mempertemukan para pemimpin kedua komunitas yang bertikai ke dalam berbagai diskusi. Dari situ lahir sejumlah kesepakatan bahwa mereka ingin berdamai total. Musuh-musuh Sinyo waktu itu, kini menjadi teman. Bahkan Panglima Laskar Jihad Djafar Umar Thalib dan Muhammad Atamimi beberapa kali datang ke Manado untuk menghadiri hajatan Sarundajang.

Sukses di Ternate dan daerah lain di Provinsi Maluku Utara, Presiden Megawati kembali menugaskan Sinyo untuk menjadi Gubernur dan penguasa darurat sipil di Provinsi Maluku. Masyarakat Ambon menerima Sinyo. Dan Sinyo kembali berhasil mendamaikan Ambon dan sekitarnya.

Sinyo tak hanya sukses menyelesaikan konflik horisontal di dalam negeri, tetapi juga berhasil menyelesaikan Perundingan Lintas Batas Malaysia-Indonesia dan Indonesia-Papua Nugini.

Tahun 2005 Sinyo menyelesaikan tugasnya sebagai Irjen Depdagri dengan berbagai kesuksesan mengatasi konflik dalam negeri dan masalah perbatasan dengan negara tetangga. Mantan Staff Ahli Mendagri Bidang Strategis (2000) ini pun mendapat penghargaan dari Presiden RI Megawati yaitu BINTANG JASA UTAMA. Di masa Presiden SBY, ia juga diberi penghargaan BINTANG MAHAPUTERA UTAMA oleh Presiden.(Tommy Waworundeng)

Artikel Terbaru