27.4 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

Sangihe Diambang Kehancuran, Pertambangan Rusak Ekosistem Lingkungan

MANADOPOST.ID – Kerakusan korporasi sangat mengancam kelangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasalnya saat ini Sangihe tengah diambang kehancuran akibat masuknya perusahaan tambang di Bumi Tampungan Lawo tersebut.

Dari informasi yang didapat Manado Post, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian ESDM telah mengizinkan lebih dari setengah wilayah Sangihe dijadikan area pertambangan.

Petisi menolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), makin tak terbendung. Hingga Sabtu (12/6) pukul 13.00 Wita, petisi yang dibuat di situs change.org itu teleh diteken nyaris 70.000 orang.

Hal ini jelas akan membahayakan ekosistem disana. Karena sebagai pulau kecil, jelas lahan di Sangihe sangat terbatas, dan jika wilayah hutan dijadikan area tambang, akan menimbulkan dampak negatif, seperti longsor, kekurangan air bersih, bahkan mengancam kelangsungan hidup warga Sangihe.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Dalam kontrak karya yang disetujui Kementerian ESDM, PT Tambang Mas Sangihe (TMS) akan menggarap lahan sebesar 420 km yang lebih dari setengah luas Pulau Sangihe yang ada dikisaran 736 km.

Pemberian izin tersebut pun membuat Sangihe bergejolak. Dari data sudah ada 79 ribu orang yang menandatangani penolakan tambang emas di Sangihe

Cuitan Jaringan GUSDURian yang mendukung penolakan almarhum Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong terhadap PT TMS.

Sementara dilansir Manado Post dari BBC pada Minggu (13/6) meski begejolak Dijen Minerba Kementerian ESDM mengatakan pemahaman terhadap lingkungan harus disamakan.

“Apakah tidak boleh ada perubahan sama sekali dari yang ada sekarang? Kalau tidak itu kan artinya terlalu naif,” ujarnya.

Ia menambahkan tak hanya tambang, namun semua kegiatan bisa mengubah lingkungan, cuma yang harus dipertahankan adalah fungsi ekologisnya.

Dalam kesempatan itu, ia mempertanyakan jika nanti tambang masuk, ada yang rusak tidak fungsi ekologisnya

“Kalau ada yang rusak, tidak kami izinkan. Jadi mari kita lihat dengan kacamata positif dan konstruktif bahwa kalo memang masyarakat setempat tidak setuju, ketika mereka konsultadi publik AMDAL harusnya mereka bilang kalau tidak setuju,” tegasnya.(Don)

MANADOPOST.ID – Kerakusan korporasi sangat mengancam kelangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasalnya saat ini Sangihe tengah diambang kehancuran akibat masuknya perusahaan tambang di Bumi Tampungan Lawo tersebut.

Dari informasi yang didapat Manado Post, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian ESDM telah mengizinkan lebih dari setengah wilayah Sangihe dijadikan area pertambangan.

Petisi menolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), makin tak terbendung. Hingga Sabtu (12/6) pukul 13.00 Wita, petisi yang dibuat di situs change.org itu teleh diteken nyaris 70.000 orang.

Hal ini jelas akan membahayakan ekosistem disana. Karena sebagai pulau kecil, jelas lahan di Sangihe sangat terbatas, dan jika wilayah hutan dijadikan area tambang, akan menimbulkan dampak negatif, seperti longsor, kekurangan air bersih, bahkan mengancam kelangsungan hidup warga Sangihe.

Dalam kontrak karya yang disetujui Kementerian ESDM, PT Tambang Mas Sangihe (TMS) akan menggarap lahan sebesar 420 km yang lebih dari setengah luas Pulau Sangihe yang ada dikisaran 736 km.

Pemberian izin tersebut pun membuat Sangihe bergejolak. Dari data sudah ada 79 ribu orang yang menandatangani penolakan tambang emas di Sangihe

Cuitan Jaringan GUSDURian yang mendukung penolakan almarhum Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong terhadap PT TMS.

Sementara dilansir Manado Post dari BBC pada Minggu (13/6) meski begejolak Dijen Minerba Kementerian ESDM mengatakan pemahaman terhadap lingkungan harus disamakan.

“Apakah tidak boleh ada perubahan sama sekali dari yang ada sekarang? Kalau tidak itu kan artinya terlalu naif,” ujarnya.

Ia menambahkan tak hanya tambang, namun semua kegiatan bisa mengubah lingkungan, cuma yang harus dipertahankan adalah fungsi ekologisnya.

Dalam kesempatan itu, ia mempertanyakan jika nanti tambang masuk, ada yang rusak tidak fungsi ekologisnya

“Kalau ada yang rusak, tidak kami izinkan. Jadi mari kita lihat dengan kacamata positif dan konstruktif bahwa kalo memang masyarakat setempat tidak setuju, ketika mereka konsultadi publik AMDAL harusnya mereka bilang kalau tidak setuju,” tegasnya.(Don)

Most Read

Artikel Terbaru

/