28 C
Manado
Kamis, 3 Desember 2020

BOS Sekolah 3T Naik Tahun Depan

MANADOPOST.ID—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bakal menambah anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di tahun depan. Penambahan ini dikhususkan bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Nantinya, perhitungan penyaluran dana BOS juga akan dievaluasi ulang.

Keputusan ini dibuat Nadiem usai melakukan lawatan ke sejumlah daerah. Selama kunjungannya, ia melihat langsung bagaimana kondisi pembelajaran selama pandemi Covid-19 di daerah 3T. Termasuk, program-program mana yang benar sudah dirasakan dan mana yang belum.

Nadiem menyadari, belum semua daerah memiliki infrastruktur memadai seperti di Pulau Jawa. “Saya baru dari Palu, Gianyar, setelah itu saya ke Rote. Jelas sekali kelihatan infrastruktur yang belum baik, jaringan internet yang belum baik, sarana dan prasarana itu sangat besar kesenjangannya,” ujarnya dalam keterangan resminya, kemarin (12/11).

Merespon hal tersebut, kata dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menambah anggaran dana BOS bagi sekolah-sekolah kecil di daerah-daerah 3T di tahun depan. Totalnya, mencapai Rp 3 triliun. Diakuinya, perhitungan dengan berdasarkan jumlah murid tidak terlihat adil. Karena, satuan pendidikan dengan murid minim harus mengelola sekolah dengan besaran dana BOS yang kecil.

Sementara itu, bagi sekolah yang memiliki jumlah murid besar akan diuntungkan karena dapat menikmati kemampuan ekonominya dan bisa memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Mirisnya lagi, sebagian besar sekolah dengan murid minim ini berada di daerah 3T. ”Padahal di daerah 3T itu biaya konstruksi mahal dan barang-barang juga mahal,” ungkapnya. Belum lagi, kesenjangan infrastruktur masih begitu nyata.

Karenanya, lanjut dia, ke depan, pihaknya akan mengubah cara perhitungan BOS. Metode perhitungan tidak lagi hanya berdasarkan jumlah peserta didik, tetapi ada indeks kemahalan konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Meski adanya perubahan ini, Nadiem menjamin tidak akan ada sekolah yang dana BOS-nya turun. “Tapi untuk teman-teman kita di sekolah-sekolah kecil, daerah terluar, tertinggal itu akan meningkat secara dramatis. Itu adalah yang namanya pro afirmasi, pro rakyat yang membutuhkan,” papar Mantan Bos Go-Jek tersebut.

Pada bagian lain, ia mengungkapkan bahwa mekanisme penggunaan dana BOS juga telah direlaksasi. Di mana, kepala sekolah diberikan kebebasan 100 persen untuk menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan siswa dan sekolah. Kepala sekolah dibolehkan membeli gawai yang murah untuk dipinjamkan kepada anak-anaknya dan juga guru-gurunya. ”Boleh juga untuk bayar gaji guru honorer dan membantu ekonomi guru. Namun, sekolah harus terbuka dan transparan,” katanya.

Rencana penambahan anggaran dana BOS untuk sekolah 3T ini disambut baik Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah. Menurutnya, mekanisme seperti ini sejatinya dibutuhkan daerah 3T. ”Dan yang terpenting dari perubahan regulasi ini adalah pengawasan penggunaannya sesuai dengan aturan pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu Kementerian Agama (Kemenag) segera merealisasikan kenaikan dana BOS madrasah 2020 sebesar Rp 100 ribu per siswa. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan kenaikan dana BOS itu sempat tertunda karena ada refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Untuk kenaikan Rp 100 ribu itu, Kemenag mengalokasikan anggaran tambahan dana BOS madrasah sebesar Rp 890 miliar. Anggaran dana BOS madrasah 2020 dialokasikan untuk 3,8 juta siswa madrasah ibtidaiyah (MI), 3,3 juta siswa madrasah tsanawiyah (MTs), dan 1,4 juta siswa madrasah aliyah (MA). Selain itu untuk 27 ribuan santri pesantren Salafiyah Ula, 114 ribuan santri Salafiyah Wustha, dan 18 ribuan santri Salafiyah Ulya.

Sebelum ada kenaikan Rp 100 ribu per siswa, alokasi dana BOS madrasah 2019 dipatok Rp 800 ribu/siswa/tahun untuk jenjang MI dan Ula. Kemudian Rp 1 juta/siswa/tahun untuk jenjang MTs dan Wustha serta Rp 1,4 juta/siswa/tahun untuk jenjang MA dan Ulya.

“Semoga dua pekan ke depan (tambahan dana BOS madrasah, Red) bisa dicairkan,’’ kata pejabat yang akrab disapa Dhani itu. Awal pekan ini Kemenag sudah menggelar finalisasi penetapan data alokasi pencairan dana BOS madrasah. Dia menegaskan kenaikan dana BOS madrasah Rp 100 ribu per siswa itu sudah dirancang sejak tahun lalu.

Selain itu Dhani mengatakan Kemenag berupaya melakukan pembenahan pengelolaan dana BOS madrasah. Diantaranya adalah dengan menerapkan sistem e-RKAM (rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik) tahun depan.

Pembenahan ini merupakan bagian dari implementasi proyek reformasi kualitas pendidikan madrasah yang berlangsung lima tahun (2020-2024). Khussu untuk dana BOS madrasah, setiap tahun tak kurang dikucurkan anggaran senilai Rp 10 triliun.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar menambahkan, terobosan lain yang akan dilakukan Kemenag adalah mengubah skema penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta. Mulai tahun depan, skema penyaluran BOS madrasah swasta akan dilakukan secara terpusat. Tidak lagi melalui Kanwil Kemenag Provinsi atau kantor Kemenag kabupaten/kota.

Perubahan skema itu salah satunya agar proses realokasi anggaran BOS madrasah swasta lintas kantor Kemenag bahkan Kanwil bisa lebih fleksibel. Sebab, anggaran BOS madrasah swasta disusun berdasarkan data perencanaan tahun sebelumnya. Data tersebut belum mencakup peserta didik baru yang diterima madrasah pada tahun berjalan.(jp/gnr)

-

Artikel Terbaru

Personel Polda Sulut Dibekali Vitamin-APD, Kombes Abast: Upaya Mendukung Suksesnya Pilkada

Menjelang serpas (pergeseran pasukan) pengamanan Pilkada Serentak 2020 ke Polresta dan Polres jajaran, mulai Jum’at (04/12), seluruh personel Polda Sulut yang di-BKO (Bawah Kendali Operasi) mendapatkan bekal APD (Alat Pelindung Diri) serta suplemen multi vitamin.

Kelangkaan LPG Jelang Nataru, ROR: Izin Agen Nakal Dicabut

MANADOPOST.ID--Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, Gas LPG subsidi 3 kilogram sering langkah jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Untuk itu Pemkab Minahasa berupaya melakukan upaya antisipasi menjaga kelangkaan LPG subsidi pemerintah tersebut.

132 CPNS Siap Jalankan Magang

MANADOPOST.ID— Pemerintah Kotamobagu sambut 132 CPNS 2019 yang akan mulai magang di instansi kelulusan mereka.

SNVT Sulut Awasi Program BSPS

MANADOPOST.ID— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Rumah Swadaya, melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perumahan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mengadakan evaluasi akhir pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), belum lama ini.

Antisipasi Kelangkaan Elpiji 3Kg, ASN Diwarning

MANADOPOST.ID—Mengantisipasi kelangkaan gas menyabut Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) memastikan dalam waktu dekat pihaknya berencana launching penggunaan bright gas 5 kg untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).