34.4 C
Manado
Tuesday, 30 May 2023

PKS Tolak Wacana Penundaan Pemilu, Mantan Mensos Minta Elite Politik Tunduk Konstitusi

MANADOPOST.ID- Wacana penundaan Pemilu 2024 ditolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini dikatakan Ketua Majelis Syura Salim Segaf Al Jufrif menanggapi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut pengusaha-pengusaha di Indonesia menginginkan hajatan lima tahunan tersebut ditunda.

“PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide apapun terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945,” ujar Salim, Jumat (14/1) seperti dilansir JawaPos.com

Mantan Menteri Sosial (Mensos) juga mengimbau agar para elite politik untuk tunduk kepada konstitusi UUD 1945 dan bersama-sama menjaga semangat reformasi.

“PKS meminta kepada seluruh elit politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh kepada konstitusi UUD 1945 serta tetap merawat demokrasi dan semangat reformasi 1998,”

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile
Baca Juga:  HUT Sulut, Liputo Bantu Dua Rumah Ibadah

Selain menolak penundaan Pemilu 2024, hasil Musyawarah Majelis Syura juga menghasilkan keputusan mendukung upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidensial treshold 20 persen.

“PKS mendukung judicial review presidential threshold di MK. PKS memandang bahwa syarat presidential threshold 20 persen terlalu tinggi sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Penundaan lantaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil.

Baca Juga:  Hasil Otopsi Ulang Belum Keluar, 11 Saksi Sudah Diajukan Buktikan Brigadir J Tewas Dibunuh

Bahlil mengklaim pengusaha tengah babak belur menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi di dalam negeri. Namun, pada 2024 mendatang mesti dihadapkan lagi dengan urusan politik.

“Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” katanya.(jpc)

MANADOPOST.ID- Wacana penundaan Pemilu 2024 ditolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini dikatakan Ketua Majelis Syura Salim Segaf Al Jufrif menanggapi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut pengusaha-pengusaha di Indonesia menginginkan hajatan lima tahunan tersebut ditunda.

“PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide apapun terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945,” ujar Salim, Jumat (14/1) seperti dilansir JawaPos.com

Mantan Menteri Sosial (Mensos) juga mengimbau agar para elite politik untuk tunduk kepada konstitusi UUD 1945 dan bersama-sama menjaga semangat reformasi.

“PKS meminta kepada seluruh elit politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh kepada konstitusi UUD 1945 serta tetap merawat demokrasi dan semangat reformasi 1998,”

Baca Juga:  HUT Sulut, Liputo Bantu Dua Rumah Ibadah

Selain menolak penundaan Pemilu 2024, hasil Musyawarah Majelis Syura juga menghasilkan keputusan mendukung upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidensial treshold 20 persen.

“PKS mendukung judicial review presidential threshold di MK. PKS memandang bahwa syarat presidential threshold 20 persen terlalu tinggi sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Penundaan lantaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil.

Baca Juga:  ANIES BASWEDAN PRESIDEN, Pengamat: Indonesia Tidak Akan Dipermalukan di Forum Internasional

Bahlil mengklaim pengusaha tengah babak belur menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi di dalam negeri. Namun, pada 2024 mendatang mesti dihadapkan lagi dengan urusan politik.

“Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” katanya.(jpc)

Most Read

Artikel Terbaru