MANADOPOST.ID– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan dugaan tindak kekerasan dalam pengukuran lahan di Desa Wadas Selasa (8/2) lalu. Beka Ulung Hapsara, komisioner Komnas HAM yang turun langsung ke Purworejo, Jawa Tengah, menyampaikan hal itu setelah bertemu belasan korban.
Melalui diskusi yang disiarkan dalam jaringan (daring) pada Minggu (13/2), Beka menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendapatkan keterangan dari 12 sampai 13 korban. ”Tentu saja dengan bukti-bukti yang ada,” imbuhnya. Sejak Jumat (11/2), tim Komnas HAM berada di Jawa Tengah. Mereka juga bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Setelah berkunjung ke Wadas dan menemui warga, Komnas HAM kini fokus mengungkap peristiwa yang terjadi Selasa lalu. ”Pada titik ini, kami berfokus pada penyelidikan soal peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Februari,” terang Beka.”Memang ada dugaan kekerasan pada 8 Februari,” tambah dia.
Menurut Beka, para korban yang didampingi oleh LBH Jogjakarta telah melakukan visum. Bagi Komnas HAM, lanjut dia, hal itu penting untuk mengungkap detail peristiwa. Temuan tersebut juga akan dikonfirmasikan kepada polisi.
Beka mengungkapkan, pihaknya mendapati masyarakat di Wadas mengungsi karena trauma. Saat Komnas HAM tiba di desa tersebut, mereka belum berani pulang ke rumah masing-masing. ”Karena masih merasa ketakutan,” ujar dia. Di antara mereka, ada juga perempuan dan anak-anak. Hal itu turut menjadi perhatian Komnas HAM. Terlebih kerenggangan hubungan sosial antara masyarakat yang pro dan kontra penambangan masih ada.
Direktur Eksekutif YLBHI Muhammad Isnur menyampaikan, pihaknya melihat adanya konstruksi besar dalam peristiwa Wadas. Sebab, aparat kepolisian merencanakan langkah-langkah yang dilakukan di desa tersebut pekan lalu. Hal itu tampak dari persiapan yang dilakukan polisi sebelum mengirim tim ke Wadas.
Tim yang dikirim, lanjut Isnur, juga beragam. Bahkan, ada Brimob. Kejanggalan semakin tampak ketika pemadaman listrik dilakukan di Desa Wadas. Kemudian, kecepatan internet melambat secara tiba-tiba. Karena itu, dia berani menyatakan bahwa terjadi banyak pelanggaran dalam peristiwa Wadas. ”Jadi, Wadas seperti akuarium yang pelanggaran di sana terlihat dengan jelas,” imbuhnya.
Pada bagian lain, Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Iqbal Alqudusy menjelaskan, untuk menciptakan situasi Desa Wadas yang kondusif, TNI dan Polri menggelar kegiatan sambang warga dan silaturahmi kepada sejumlah tokoh agama di Desa Wadas. ”Konselor Polres Purworejo juga memberikan psikoedukasi agar warga senantiasa termotivasi dan berpikir positif,’’ ujarnya.
Menurut dia, semua kegiatan positif di Desa Wadas akan terus dilakukan. TNI dan Polri bakal merangkul semua elemen tanpa membeda-bedakannya. ”Ini semua untuk warga dan demi kebaikan warga,’’ ujarnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kembali mengunjungi Desa Wadas kemarin (13/2). Pada kunjungan kali kedua tersebut, dia menemui warga penolak penambangan batuan andesit.
Pantauan Radar Purworejo, Ganjar mendapat sambutan hangat dari ratusan warga penolak kuari di Masjid Nurul Huda. ’’Masukan dan keterangan warga akan dijadikan evaluasi teknis dan metode pendekatan kepada warga Wadas ke depannya,’’ ucap Ganjar setelah berdialog dengan warga.
Ganjar mengaku lega bisa mendengar kesaksian warga yang sempat mengalami langsung kericuhan Selasa lalu. Ganjar mengaku bertanggung jawab dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah warga bisa kembali hidup rukun. Masalah teknis seperti pencabutan izin penetapan lokasi (penlok) dan masalah teknis lain bisa dibicarakan kemudian.
Salah seorang warga, Mukti, menegaskan bahwa warga Wadas menyambut baik dan membuka pintu maaf kepada Ganjar. Meski demikian, mereka tetap menyatakan penolakan terhadap rencana penambangan. ”Kami menghormati betul niat dan iktikad baik Bapak Gubernur. Kami maafkan dengan satu syarat, cabut izin penetapan lokasi (IPL, Red),’’ tegasnya. (syn/idr/c6/tom/oni/jawapos)
