MANADOPOST.ID- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan sanksi bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta BUMN yang tidak membeli produk dalam negeri.
Luhut juga mengungkapkan bahwa ada enam capaian besar dari program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk nilai realisasi belanja yang mencapai Rp 762,7 triliun dan berhasil diselenggarakan peluncuran kartu kredit pemerintah domestik.
Selain merekomendasikan adanya reward and punishment, Luhut juga mencanangkan 5 juta produk tayang di e-katalog dengan belanja sebesar Rp 500 triliun dan meminta perbaikan proses bisnis dan dasar hukum kebijakan belanja PDN melalui perubahan penilaian TKDN serta percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
Pertama, nilai realisasi belanja dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN mencapai Rp 762,7 triliun. “Bappenas dan BPS memperkirakan dampak ekonominya di kisaran 1 persen, yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen,” kata Luhut.
Kedua, jumlah tayang produk dalam negeri di e-katalog mencapai 2,049 juta produk, di mana angka tersebut lebih tinggi dari target yang dicanangkan yakni 1 juta produk.
Ketiga, berhasil diselenggarakan peluncuran kartu kredit pemerintah domestik pada Agustus 2022.
Keempat, terjadinya integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah yang selesai dilakukan untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia.
“Integrasi ini dapat dilakukan antara sistem di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat (LKPP). Jadi, semua kita integrasikan secara bertahap sekarang. Kami juga ucapkan terimakasih kepada pemda dan pemkab,” kata Luhut.
Kelima, lanjut Luhut, implementasi kontrak payung pengadaan laptop merek dalam negeri yang mampu menghemat anggaran Rp 1,8 triliun, serta mampu menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan inovasi bagi anak muda Indonesia.
Keenam, melalui peluncuran Bangga Berwisata di Indonesia pada 13 Desember 2022, dipatok target 1,2-1,4 miliar perjalanan tahun ini dengan dampak langsung terhadap pendapatan pariwisata senilai Rp 3.200 triliun.
“Sistem pembelanjaan pemerintah berbasis elektronik akan membuat kita lebih maju lagi ke depan. Sebagai penutup, tidak ada negara lain yang akan peduli dengan produk Indonesia selain bangsa Indonesia sendiri. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia,” pungkas Luhut.
