24.4 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Rekrutmen CPNS Digeser 2021, Menpan RB: Itu Pun Terbatas

MANADOPOST.ID—Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memberi sinyal seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 akan digelar secara terbatas dan sesuai kebutuhan kementerian/lembaga. Apalagi tahun ini dipastikan tidak ada seleksi penerimaan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“2020 tak mengadakan. Nanti baru (digelar) 2021, itu pun terbatas sesuai dengan kebutuhan,” kata Tjahjo dalam acara Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang digelar secara daring.

Ia mengatakan ada lembaga pemerintahan yang berencana tak ingin menambah lagi jumlah pegawainya, misalnya Kementerian Keuangan. Diketahui, Kementerian Keuangan sudah berencana tidak membuka lowongan CPNS selama lima tahun ke depan. “Termasuk sudah mulai banyak dari kementerian-kementerian yang tidak menambah pegawai lagi,” kata eks Menteri Dalam Negeri itu.

Meski demikian Tjahjo mengakui saat ini pemerintah masih mengalami kekurangan banyak tenaga guru, tenaga medis dan tenaga penyuluh yang berstatus PNS. Ia merinci setidaknya pemerintah masih kekurangan sekitar 700 ribu guru PNS. Pun demikian pemerintah masih kekurangan 260 ribu tenaga medis dan kekurangan 100 ribu tenaga penyuluh.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Ia menyatakan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tengah menyusun secara detail rencana untuk rekrutmen tersebut sesuai kebutuhan. “Dan ini yang dibutuhkan pemerintahan kita. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama,” kata Tjahjo.

Terpisah, Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2019, dipastikan akan diikuti sejumlah penerapan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah potensi penularan Covid-19. Hal itu diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor 17/SE/VII/2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode computer assisted test (CAT) BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Di dalamnya, antara lain diatur bahwa peserta yang memiliki suhu badan di atas 37,3 derajat celcius usai dilakukan pengukuran suhu tubuh minimal dua kali, dengan interval waktu 5-10 menit, dapat mengikuti ujian di tempat terpisah dengan peserta lain. “Ini yang perdebatan kami cukup panjang dengan teman-teman di Kemenkes, apakah orang yang suhu badannya 37,3 derajat celcius, harus digugurkan atau tidak,” kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen.

Dia menjelaskan, dalam perdebatan itu, pihaknya turut membahas peserta yang dinyatakan positif Covid-19 sehingga tidak dapat mengikuti ujian SKB di hari yang telah ditentukan. Dalam hasil diskusi itu, ujar Suharmen, peserta bersuhu badan di atas 37 derajat maupun yang telah dinyatakan positif tetap diizinkan mengikuti ujian.

Khusus bagi yang dinyatakan reaktif atau positif, lanjut dia, BKN akan lebih dulu meminta rekomendasi dari tim kesehatan. Bila peserta tersebut mendapat rekomendasi, yang bersangkut dibolehkan untuk mengikuti ujian sehari setelah pelaksanaan SKB yang dijadwalkan.

“Kalau misalnya yang bersangkutan masih, katakanlah, positif Covid-19, tapi dia sudah melakukan swab test tinggal satu kali lagi, nah dia masih diberikan kesempatan untuk ikut ujian di H plus 1-nya,” ujar Suharmen. “Jadi intinya adalah kita tidak serta merta menggugurkan seperti yang ada di teman-teman UTBK, tapi nanti pada akhirnya akan tetap meminta rekomendasi di tim kesehatan,” tegasnya.

Namun demikian, dia memastikan pelaksanaan ujian susulan akan tetap dipantau secara ketat. Suharmen menyebut, BKN akan memastikan bahwa yang mengikuti ujian susulan itu bukan calo alias benar peserta itu sendiri. Pemantauan dilakukan oleh panitia ujian SKB lewat aplikasi Zoom.

“Jadi, kami menggunakan media yang juga untuk melakukan monitoring sekarang dengan Zoom untuk memonitor pelaksanaan seleksi,” ucapnya.

Suharmen menuturkan, keputusan itu berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Menurutnya, penularan Covid-19 terhadap seseorang bukan sesuatu yang dikehendaki, oleh karenanya BKN memberi keringanan.

Terlebih, lanjut dia, pelaksanaan ujian SKB juga tidak bisa disamakan dengan UTBK yang memiliki alternatif lain jika peserta, misalnya, dinyatakan tidak lulus. “Kalau dia tidak ikut seleksi UTBK, dia masih ada kesempatan di perguruan tinggi swasta setelah sehat. Kalau CPNS kalau dia tidak ikut SKB dia tidak ada kesempatan lagi. Sementara kena covid bukan keinginan dia,” ujarnya.

Merujuk pada SE Menpan RB Nomor 611/2020, pelaksanaan SKB akan digelar mulai 1 September sampai 12 Oktober 2020. Namun, jadwal itu masih bersifat temporer alias bisa berubah. Pelaksanaan SKB proses pendaftaran ulangnya sejak 1-7 Agustus.

Berikutnya, pencetakan kartu ujian SKB 8 Agustus dan penjadwalan SKB dilakukan pada 10 hingga 14 Agustus. Pengumuman jadwal pelaksanaan dilakukan pada 18 Agustus, disusul pelaksanaan SKB pada tanggal 1 September hingga 12 Oktober dan pengolahan hasil SKD dan SKB pada 8 hingga 18 Oktober.

Selanjutnya rekon integrasi hasil SKD dan SKB dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober. Penyampaian hasil seleksi 26 hingga 28 Oktober, pengumuman hasil seleksi 30 Oktober. Dan terakhir usulan penetapan NIP 1 sampai 30 November. “Nah, prinsip dari pelaksanaan SKB ini harus tetap memberi kesempatan pada semua warga negara yang telah lulus dan kita tidak menginginkan mereka kehilangan haknya untuk bisa mengikuti sebagai konsekuensi dari Covid-19 ini,” kata Suharmen.(gnr)

MANADOPOST.ID—Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memberi sinyal seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 akan digelar secara terbatas dan sesuai kebutuhan kementerian/lembaga. Apalagi tahun ini dipastikan tidak ada seleksi penerimaan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“2020 tak mengadakan. Nanti baru (digelar) 2021, itu pun terbatas sesuai dengan kebutuhan,” kata Tjahjo dalam acara Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang digelar secara daring.

Ia mengatakan ada lembaga pemerintahan yang berencana tak ingin menambah lagi jumlah pegawainya, misalnya Kementerian Keuangan. Diketahui, Kementerian Keuangan sudah berencana tidak membuka lowongan CPNS selama lima tahun ke depan. “Termasuk sudah mulai banyak dari kementerian-kementerian yang tidak menambah pegawai lagi,” kata eks Menteri Dalam Negeri itu.

Meski demikian Tjahjo mengakui saat ini pemerintah masih mengalami kekurangan banyak tenaga guru, tenaga medis dan tenaga penyuluh yang berstatus PNS. Ia merinci setidaknya pemerintah masih kekurangan sekitar 700 ribu guru PNS. Pun demikian pemerintah masih kekurangan 260 ribu tenaga medis dan kekurangan 100 ribu tenaga penyuluh.

Ia menyatakan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tengah menyusun secara detail rencana untuk rekrutmen tersebut sesuai kebutuhan. “Dan ini yang dibutuhkan pemerintahan kita. Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama,” kata Tjahjo.

Terpisah, Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2019, dipastikan akan diikuti sejumlah penerapan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah potensi penularan Covid-19. Hal itu diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor 17/SE/VII/2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode computer assisted test (CAT) BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Di dalamnya, antara lain diatur bahwa peserta yang memiliki suhu badan di atas 37,3 derajat celcius usai dilakukan pengukuran suhu tubuh minimal dua kali, dengan interval waktu 5-10 menit, dapat mengikuti ujian di tempat terpisah dengan peserta lain. “Ini yang perdebatan kami cukup panjang dengan teman-teman di Kemenkes, apakah orang yang suhu badannya 37,3 derajat celcius, harus digugurkan atau tidak,” kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen.

Dia menjelaskan, dalam perdebatan itu, pihaknya turut membahas peserta yang dinyatakan positif Covid-19 sehingga tidak dapat mengikuti ujian SKB di hari yang telah ditentukan. Dalam hasil diskusi itu, ujar Suharmen, peserta bersuhu badan di atas 37 derajat maupun yang telah dinyatakan positif tetap diizinkan mengikuti ujian.

Khusus bagi yang dinyatakan reaktif atau positif, lanjut dia, BKN akan lebih dulu meminta rekomendasi dari tim kesehatan. Bila peserta tersebut mendapat rekomendasi, yang bersangkut dibolehkan untuk mengikuti ujian sehari setelah pelaksanaan SKB yang dijadwalkan.

“Kalau misalnya yang bersangkutan masih, katakanlah, positif Covid-19, tapi dia sudah melakukan swab test tinggal satu kali lagi, nah dia masih diberikan kesempatan untuk ikut ujian di H plus 1-nya,” ujar Suharmen. “Jadi intinya adalah kita tidak serta merta menggugurkan seperti yang ada di teman-teman UTBK, tapi nanti pada akhirnya akan tetap meminta rekomendasi di tim kesehatan,” tegasnya.

Namun demikian, dia memastikan pelaksanaan ujian susulan akan tetap dipantau secara ketat. Suharmen menyebut, BKN akan memastikan bahwa yang mengikuti ujian susulan itu bukan calo alias benar peserta itu sendiri. Pemantauan dilakukan oleh panitia ujian SKB lewat aplikasi Zoom.

“Jadi, kami menggunakan media yang juga untuk melakukan monitoring sekarang dengan Zoom untuk memonitor pelaksanaan seleksi,” ucapnya.

Suharmen menuturkan, keputusan itu berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Menurutnya, penularan Covid-19 terhadap seseorang bukan sesuatu yang dikehendaki, oleh karenanya BKN memberi keringanan.

Terlebih, lanjut dia, pelaksanaan ujian SKB juga tidak bisa disamakan dengan UTBK yang memiliki alternatif lain jika peserta, misalnya, dinyatakan tidak lulus. “Kalau dia tidak ikut seleksi UTBK, dia masih ada kesempatan di perguruan tinggi swasta setelah sehat. Kalau CPNS kalau dia tidak ikut SKB dia tidak ada kesempatan lagi. Sementara kena covid bukan keinginan dia,” ujarnya.

Merujuk pada SE Menpan RB Nomor 611/2020, pelaksanaan SKB akan digelar mulai 1 September sampai 12 Oktober 2020. Namun, jadwal itu masih bersifat temporer alias bisa berubah. Pelaksanaan SKB proses pendaftaran ulangnya sejak 1-7 Agustus.

Berikutnya, pencetakan kartu ujian SKB 8 Agustus dan penjadwalan SKB dilakukan pada 10 hingga 14 Agustus. Pengumuman jadwal pelaksanaan dilakukan pada 18 Agustus, disusul pelaksanaan SKB pada tanggal 1 September hingga 12 Oktober dan pengolahan hasil SKD dan SKB pada 8 hingga 18 Oktober.

Selanjutnya rekon integrasi hasil SKD dan SKB dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober. Penyampaian hasil seleksi 26 hingga 28 Oktober, pengumuman hasil seleksi 30 Oktober. Dan terakhir usulan penetapan NIP 1 sampai 30 November. “Nah, prinsip dari pelaksanaan SKB ini harus tetap memberi kesempatan pada semua warga negara yang telah lulus dan kita tidak menginginkan mereka kehilangan haknya untuk bisa mengikuti sebagai konsekuensi dari Covid-19 ini,” kata Suharmen.(gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/