MANADOPOST.ID- Kemendagri telah meminta agar pemenuhan air minum harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah, karena hal ini merupakan salah satu kebutuhan utama kehidupan masyarakat.
NUWSP merupakan upaya untuk memenuhi hak warga negara atas akses air minum, terutama pada peningkatan akses air minum jaringan perpipaan di daerah perkotaan. Pemerintah menargetkan universal access atau 100 persen air minum layak tercapai pada 2024, dengan pemenuhan target sebesar 30 persen pada 2024, sesuai dengan RPJMN 2020-2024.
Untuk mencapai target tersebut, kolaborasi antara pemerintah, Pemda, dan BUMD air minum diperlukan. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Gresik menjadi 5 daerah dengan capaian indeks sinkronisasi NUWSP tertinggi.
Kemendagri akan terus melakukan advokasi kepada daerah dalam pemetaan kebutuhan kerja sama, asistensi, dan pendampingan penyusunan dokumen kesepakatan kerja sama dalam kerangka NUWSP.
Ditjen Bina Bangda juga mendorong adanya advokasi kerja sama di forum kepala daerah dan DPRD serta melaksanakan capacity building (CB) dan technical assistances (TA) di level Pemda pada 2023 dan 2024.
Teguh menjelaskan, aktivitas pembangunan di sektor air minum untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di tingkat provinsi didominasi oleh 2 sub kegiatan. Kegiatan tersebut terdiri dari pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) di 22 provinsi, serta operasi dan pemeliharaan SPAM lintas kabupaten/kota di 12 provinsi.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, didominasi oleh pembangunan SPAM JP kawasan perdesaan di 368 kabupaten/kota, peningkatan SPAM JP kawasan perdesaan di 248 kabupaten/kota, dan pembangunan SPAM JP kawasan perkotaan di 189 kabupaten/kota.(Jawapos)
