28.4 C
Manado
Minggu, 20 Juni 2021
spot_img

Vaksin AstraZeneca Manjur, Mafia Obat Indonesia ‘Gentayangan’

MANADOPOST.ID—Perusahaan farmasi asal Inggris yang tercatat di Bursa New York Stock Exchange (NYSE) dan London Stock Exchange, AstraZeneca PLC, tengah dalam pembicaraan dengan beberapa negara soal pemesanan vaksin Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), milik perusahaan yang potensial diproduksi setelah perusahaan siap mempublikasikan hasil dari tes tahap pertama.

Chief Executive Officer (CEO) AstraZeneca Pascal Soriot mengatakan, beberapa negara yang melakukan negosiasi tersebut di antaranya Jepang, Rusia, Brasil, dan China. Regulator Inggris, Badan Pengawas Obat-Obatan dan Produk Kesehatan (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency/MHRA) juga telah menyetujui dimulainya uji coba fase III vaksin perusahaan setelah penelitian menunjukkan adanya kemanjuran dan keamanan atas vaksin milik AstraZeneca.

Pernyataan Soriot ini juga muncul setelah AstraZeneca berkomitmen memberikan 400 juta dosis vaksinnya ke negara-negara Eropa. Kesepakatan suplai vaksin tersebut kepada negara-negara itu menjadi kabar terbaru di tengah pemerintah negara-negara di seluruh dunia berebut untuk mendapatkan akses ke obat untuk memerangi pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, Belanda, Italia dan Jerman juga akan memainkan peran besar dalam upaya pembuatan obat guna memerangi pandemi di Eropa. Dilansir Reuters, Soriot mengatakan perusahaan berharap sudah bisa mendapatkan kepastian soal rilisnya vaksin pada akhir musim panas ini dengan mempertimbangkan jika vaksin, yang katanya akan menelan biaya beberapa dolar per dosis ini, akan bekerja mengobati Covid-19.

Sebelumnya, manajemen AstraZeneca menegaskan berencana memproduksi 2 miliar dosis vaksin Covid-19, termasuk 400 juta untuk AS dan Inggris, serta 1 miliar untuk masyarakat di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Soriot, melalui telepon kepada CNBC International, mengatakan perusahaan berencana mulai mendistribusikan vaksin ke AS dan Inggris pada September atau Oktober mendatang, dengan kesiapan pengiriman secara stabil pada awal 2021.

AstraZeneca mengatakan telah menandatangani perjanjian lisensi dengan Serum Institute of India untuk mengirim 1 miliar dosis kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana 400 juta di antaranya akan dikirimkan pada akhir tahun 2020.

Vaksin, bernama AZD1222, pada awalnya dikembangkan oleh Universitas Oxford di Inggris dan AstraZeneca bekerjasama dengan mitra industri farmasi untuk memproduksi dan mendistribusikan obat. AstraZeneca adalah perusahaan farmasi yang merupakan hasil merger dari perusahaan Swedia Astra AB dan perusahaan Britania, Zeneca Group PLC.

Soriot mengatakan distribusi vaksin itu tergantung pada uji klinis yang berlangsung pada Agustus mendatang. Uji klinis dan pembuatan vaksin akan dilakukan secara bersamaan, yang merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk industri farmasi karena risiko memproduksi obat corona yang mungkin tidak berfungsi.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Jangan sampai mafia obat yang mendapat hak penjualan vaksin. Sehingga akan membuat pemerintah harus berurusan dengan para mafia obat.

Keberdaan mafia dalam sektor kesehatan dibeberkan langsung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan adanya mafia alat kesehatan. Hal itu terjadi karena impor alat kesehatan Indonesia sangat besar. Isu tersebut pun menyebar di media sosial (medsos). Oleh karenanya Komisi VI DPR RI meminta penjelasan kepada BUMN sektor farmasi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan BUMN farmasi secara virtual kemarin. “Dari saya, sekarang ini yang muncul di medsos maupun (media) mainstream adalah soal memanfaatkan situasi oleh mafia alat kesehatan,” katanya Selasa (21/4).

Pihaknya meminta penjelasan praktik impor alkes yang katanya menjadi ladang keuntungan bagi para mafia, yang saat ini dituduhkan jika BUMN masuk ke dalam lingkaran tersebut.

“Akhirnya masuk ke lingkaran-lingkaran pemburu rente yang sekarang dituduhkan masuk ke lingkaran-lingkaran termasuk BUMN maupun private maupun pengusaha swasta. Nah ini tolong nanti ikut dijelaskan dari direktur holding (BUMN farmasi) ada, upaya pencegahan ini seperti apa supaya masyarakat transparan bahkan dituduhkan juga itu berkolaborasi dengan politisi,” jelasnya.

Menurutnya perlu dijelaskan secara transparan proses pengadaan dan distribusi alat kesehatan agar tidak ada celah buat mafia. “Saya kira penting supaya mafia-mafia ini tidak memanfaatkan situasi yang ada, dan pentingnya rapat ini salah satunya adalah memberikan transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai muncul dalam situasi semacam ini,” terangnya.

Holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor farmasi memastikan tidak terlibat dalam praktik mafia alat kesehatan (alkes). Tapi mereka tidak menampik hal semacam itu mungkin saja dilakukan oleh oknum di luar BUMN di tengah pandemi Covid-19.

“Nah apa-apa yang kami lakukan untuk BUMN, kita tidak mungkin melakukan itu,” kata Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Selasa (21/4) lalu dilansir dari detik.com.

Dia menjelaskan bahwa BUMN memiliki dua fungsi, yaitu agent of development dan perusahaan yang dituntut untuk memperoleh keuntungan. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini, pihaknya tak memanfaatkannya dengan menaikkan harga karena menempatkan diri sebagai agent of development.

Dia mencontohkan, Kimia Farma masih menjual masker dengan harga terjangkau, Rp 2.000 per pcs. Sementara pihak lain, menurutnya mungkin sudah menjual di harga Rp 10.000 dan sebagainya. “Itu untuk menjaga semua orang bisa mendapat suplai masker yang cukup,” jelasnya.

Tapi BUMN saat ini hanya sebagai distributor masker dan belum menjadi produsen. Untuk itu mereka membutuhkan kepastian suplai agar harga tak merangkak naik. Dalam menyuplai kebutuhan alkes yang belum bisa mereka produksi sendiri, pihaknya juga bertransaksi langsung dengan pabrikan untuk menghindari praktik mafia.

“Di sini lah mungkin karena terjadinya demand yang sangat tinggi mulai ada yang bermain sehingga harga naik. Tapi kami pastikan bahwa BUMN farmasi tidak melakukan itu (praktik mafia) dan kita juga berusaha untuk melakukan deal langsung dengan pemilik teknologinya (pabrikannya),” tambah dia.

Bagaimana modus mafia alkes? Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan modus mafia alat kesehatan (alkes) yang belakangan jadi sorotan. Menurut bos induk holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor farmasi itu, kemungkinan besar praktik tersebut terjadi karena impor alkes dilakukan lewat broker alias perantara tertentu.

“Saya tidak mengatakan mafia itu tidak ada, tapi pada kondisi seperti ini pasti ada yang berusaha untuk memanfaatkan kesempatan seperti itu, apalagi kalau kita bermain dengan broker,” kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Selasa (21/4) lalu.

Jadi kesepakatan yang dilakukan untuk mengimpor alkes dilakukan melalui broker, tidak bertransaksi langsung dengan pabrikannya. Pihaknya berusaha sebisa mungkin menghindari hal semacam itu.

“Nah permasalahan yang muncul dengan adanya isu mafia alkes, mafia farmasi ini karena mungkin deal-nya melalui broker atau melalui perantara tertentu. Tapi yang kami lakukan strateginya kita berusaha untuk melakukan deal langsung dengan pabrikannya. Kita dibantu teman-teman KBRI,” jelasnya.

Terlebih di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) permintaan terhadap alkes meningkat pesat sementara suplainya terbatas sehingga memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

“Terkait mafia alkes ataupun mafia obat-obatan, ya menurut kami ini memang permasalahan yang hampir pada saat pandemi ini seperti disampaikan di awal tadi, di mana demand-nya jauh lebih tinggi daripada suplainya sehingga ada kelangkaan suplai, apalagi juga proses ekspor-impor itu tidak berjalan mulus karena masing-masing negara juga melakukan pembatasan-pembatasan,” lanjut dia.

“Makanya strategi kami adalah kita langsung untuk produk-produk ataupun alkes yang tidak kita miliki, kita langsung deal dengan pabrikannya untuk menghindari adanya kecenderungan nanti harganya akan naik,” tambahnya.

Harapan masyarakat Indonesia untuk bisa hidup ‘real normal’ seperti sebelum masa Covid-19 melanda, masih harus menunggu waktu. Juru Bicara Pemerintah Khusus untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan hingga kini belum ada tanda-tanda vaksin bisa segera ditemukan.

“Kita harus maklumi bahwa vaksin yang kita dan seluruh dunia harapkan belum menemukan titik terang. Belum pasti kapan diproduksi vaksin secara massal dan dijadikan standar bagi seluruh dunia untuk beri kekebalan bagi kita semua, supaya kita nggak khawatir terinfeksi,” kata Yurianto di gedung BNPB, Jakarta, Sabtu (6/6) lalu.

Ia menyadari bahwa keberadaan vaksin sangat ditunggu oleh seluruh dunia. Vaksin diyakini dapat membuat kondisi lebih baik. Namun, Yurianto kembali mengingatkan bahwa vaksin bukan satu-satunya cara demi menghindari infeksi Covid-19. Protokol kesehatan menjadi hal wajib yang harus diterapkan oleh setiap masyarakat agar bisa terhindari kena infeksi Covid-19.

“Pertama menjaga jarak, tidak hanya 1,5 meter namun lebih sekitar 2 meter. Kita nggak pernah tahu sekitar kita siapa yang sakit siapa yang nggak. Dari data yang kita himpun, hampir 80% tidak mempunyai gejala apapun keluhan apapun. Sehingga yang bersangkutan merasa sehat dan tidak merasa membawa virus dan baik-baik aja,” katanya.

“Menjaga jarak itu sekarang harus jadi kebiasaan kita. Kemudian kita harus lindungi kita dengan masker. Sudah seharusnya semua orang manakala di luar rumah gunakan masker. Ini risiko yang bisa dikendalikan terutama di sekitar orang nggak dikenal,” papar Yuri.(gnr)

 

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru