29.4 C
Manado
Kamis, 7 Juli 2022

Survei SMRC, Biaya Pendidikan Online Dinilai Lebih Berat

MANADOPOST.ID- Mayoritas warga di Indonesia menganggap berat biaya sekolah/kuliah online. Hanya 6% dari warga yang mempunyai anggota keluarga yang sekolah atau kuliah secara online yang menganggap tidak berat membiayai kuliah/sekolah secara online. Sekitar 26% menyatakan sedikit berat dan mayoritas (67%) merasa sangat/cukup berat membiayai sekolah/kuliah online.

Temuan itu disampaikan oleh Manajer Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Tati Wardi PhD, saat mempresentasikan hasil survei nasional SMRC, Selasa (18/8) di Jakarta. Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 5-8 Agustus 2020 dengan melibatkan 2201 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/-2.1%.

Menurut Tati, temuan ini penting diperhatikan pemerintah karena kondisi ini berpotensi mengganggu pencapaian yang diharapkan pemerintah melalui penerapan kegiatan pembelajaran jarak jauh. “Pembelajaran secara daring ini tentu harus diterapkan pemerintah. Namun pemerintah perlu memperhatikan secara serius beban yang dihadapi masyarakat, terutama bila kebijakan ini masih akan terus dilanjutkan,” ujarnya.

Survei nasional ini menunjukkan mayoritas warga, sekitar 70%, mempunyai setidaknya satu anggota keluarga yang masih sekolah/kuliah. Dari 70% warga tersebut, sekitar 87% menyatakan bahwa sekolah/kuliah online (belajar jarak jauh) dilakukan oleh semua atau sebagian dari anggota keluarga yang masih sekolah/kuliah.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Menurut Tati, warga yang di dalam keluarganya terdapat anggota keluarga yang masih sekolah atau kuliah dan warga yang menyatakan masih sekolah/kuliah inilah yang terkena beban dari belajar secara daring.

Survei SMRC juga menunjukkan, anggapan bahwa biaya pendidikan online sangat/cukup berat ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan dan pendapatan. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin rendah kecenderungannya untuk menyatakan sangat/cukup berat membiayai pendidikan online. Terdapat sekitar 72%-73% warga yang berpendidikan SD dan SMP yang menganggap biaya pendidikan online sangat/cukup berat; namun hanya 63% warga berpendidikan SMA dan 57% warga berpendidikan PT yang beranggapan demikian.

Begitu juga bila dilihat dari pendapatan, semakin tinggi pendapatan seseorang semakin rendah kecenderungannya untuk menyatakan sangat/cukup berat membiayai pendidikan online. Terdapat 80% warga berpendapatan maksimal Rp 1 juta/bulan yang menyatakan sangat/cukup berat membiayai pendidikan online; sementara 73% warga berpendapatan antara Rp 1-2 juta/bulan, 62% warga berpendapatan Rp 2-4 juta; dan hanya 50% warga berpendapatan lebih dari R 4 juta/bulan yang  beranggapan demikian.

“Jadi terlihat sekali bahwa pendidikan jarak jauh ini membawa dampak serius terutama pada kalangan status sosial ekonomi lebih rendah,” kata Tati.

Tati juga menunjukkan bahwa kecenderungan dampak berdasarkan latar belakang kelas sosial ekonomi ini juga terlihat dalam hal pekerjaan. Hanya sekitar 49% pedagang besar/wiraswasta dan 55% pegawai/guru/dosen/profesional yang menganggap sangat/cukup berat membiaya pendidikan online. Di sisi lain, 67% petani/peternak/nelayan, 75% buruh/pembantu/satpam/supir, 72% pedagang warung/kaki lima, 74% pengangguran, dan 71% ibu rumah tangga yang menganggap sangat/cukup berat membiayai pendidikan online.

Tati berpandangan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh adalah akses internet. Survei ini menunjukkan masih cukup banyak warga yang tidak memiliki akses internet. Yang memiliki akses internet sekitar 76%, dan yang tidak memiliki akses internet 24%.

Survei SMRC juga menunjukkan di antara warga yang mempunyai anggota keluarga sekolah/kuliah online, sekitar 47% mengeluarkan biaya internet lebih dari Rp 100 ribu per bulan untuk belajar/kuliah online. Sekitar 52% mengeluarkan biaya internet maksimal Rp 100 ribu per bulan.

“Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan belajar jarak jauh masih jauh dari ideal. Namun menyadari pandemi Covid-19 datang secara cepat dan tak terduga, rasanya tidak adil juga untuk menyalahkan pemerintah karena tidak mengantisipasi masalah-masalah terkait belajar daring ini. Namun yang terpenting temuan ini menunjukkan adanya masalah krusial tentang hak pendidikan warga dan kaitannya dengan status sosial ekonomi. Mereka yang berpendapatan lebih besar memang tidak menganggap biaya sekolah online ini sebagai beban berat, namun hal sebaliknya berlaku di kalangan mereka yang berpendidikan lebih kecil. Pemerintah perlu merespons adanya kesenjangan ini,” tukasnya.(*)

MANADOPOST.ID- Mayoritas warga di Indonesia menganggap berat biaya sekolah/kuliah online. Hanya 6% dari warga yang mempunyai anggota keluarga yang sekolah atau kuliah secara online yang menganggap tidak berat membiayai kuliah/sekolah secara online. Sekitar 26% menyatakan sedikit berat dan mayoritas (67%) merasa sangat/cukup berat membiayai sekolah/kuliah online.

Temuan itu disampaikan oleh Manajer Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Tati Wardi PhD, saat mempresentasikan hasil survei nasional SMRC, Selasa (18/8) di Jakarta. Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 5-8 Agustus 2020 dengan melibatkan 2201 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/-2.1%.

Menurut Tati, temuan ini penting diperhatikan pemerintah karena kondisi ini berpotensi mengganggu pencapaian yang diharapkan pemerintah melalui penerapan kegiatan pembelajaran jarak jauh. “Pembelajaran secara daring ini tentu harus diterapkan pemerintah. Namun pemerintah perlu memperhatikan secara serius beban yang dihadapi masyarakat, terutama bila kebijakan ini masih akan terus dilanjutkan,” ujarnya.

Survei nasional ini menunjukkan mayoritas warga, sekitar 70%, mempunyai setidaknya satu anggota keluarga yang masih sekolah/kuliah. Dari 70% warga tersebut, sekitar 87% menyatakan bahwa sekolah/kuliah online (belajar jarak jauh) dilakukan oleh semua atau sebagian dari anggota keluarga yang masih sekolah/kuliah.

Menurut Tati, warga yang di dalam keluarganya terdapat anggota keluarga yang masih sekolah atau kuliah dan warga yang menyatakan masih sekolah/kuliah inilah yang terkena beban dari belajar secara daring.

Survei SMRC juga menunjukkan, anggapan bahwa biaya pendidikan online sangat/cukup berat ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan dan pendapatan. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin rendah kecenderungannya untuk menyatakan sangat/cukup berat membiayai pendidikan online. Terdapat sekitar 72%-73% warga yang berpendidikan SD dan SMP yang menganggap biaya pendidikan online sangat/cukup berat; namun hanya 63% warga berpendidikan SMA dan 57% warga berpendidikan PT yang beranggapan demikian.

Begitu juga bila dilihat dari pendapatan, semakin tinggi pendapatan seseorang semakin rendah kecenderungannya untuk menyatakan sangat/cukup berat membiayai pendidikan online. Terdapat 80% warga berpendapatan maksimal Rp 1 juta/bulan yang menyatakan sangat/cukup berat membiayai pendidikan online; sementara 73% warga berpendapatan antara Rp 1-2 juta/bulan, 62% warga berpendapatan Rp 2-4 juta; dan hanya 50% warga berpendapatan lebih dari R 4 juta/bulan yang  beranggapan demikian.

“Jadi terlihat sekali bahwa pendidikan jarak jauh ini membawa dampak serius terutama pada kalangan status sosial ekonomi lebih rendah,” kata Tati.

Tati juga menunjukkan bahwa kecenderungan dampak berdasarkan latar belakang kelas sosial ekonomi ini juga terlihat dalam hal pekerjaan. Hanya sekitar 49% pedagang besar/wiraswasta dan 55% pegawai/guru/dosen/profesional yang menganggap sangat/cukup berat membiaya pendidikan online. Di sisi lain, 67% petani/peternak/nelayan, 75% buruh/pembantu/satpam/supir, 72% pedagang warung/kaki lima, 74% pengangguran, dan 71% ibu rumah tangga yang menganggap sangat/cukup berat membiayai pendidikan online.

Tati berpandangan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh adalah akses internet. Survei ini menunjukkan masih cukup banyak warga yang tidak memiliki akses internet. Yang memiliki akses internet sekitar 76%, dan yang tidak memiliki akses internet 24%.

Survei SMRC juga menunjukkan di antara warga yang mempunyai anggota keluarga sekolah/kuliah online, sekitar 47% mengeluarkan biaya internet lebih dari Rp 100 ribu per bulan untuk belajar/kuliah online. Sekitar 52% mengeluarkan biaya internet maksimal Rp 100 ribu per bulan.

“Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan belajar jarak jauh masih jauh dari ideal. Namun menyadari pandemi Covid-19 datang secara cepat dan tak terduga, rasanya tidak adil juga untuk menyalahkan pemerintah karena tidak mengantisipasi masalah-masalah terkait belajar daring ini. Namun yang terpenting temuan ini menunjukkan adanya masalah krusial tentang hak pendidikan warga dan kaitannya dengan status sosial ekonomi. Mereka yang berpendapatan lebih besar memang tidak menganggap biaya sekolah online ini sebagai beban berat, namun hal sebaliknya berlaku di kalangan mereka yang berpendidikan lebih kecil. Pemerintah perlu merespons adanya kesenjangan ini,” tukasnya.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/