34.4 C
Manado
Tuesday, 30 May 2023

Arief Puyono: Diduga Ada Mafia Peradilan pada Kasus Mega Korupsi Asabri

MANADOPOST.ID-Selasa (18/1) bangsa Indonesia dipertontonkan panggung hukum sandiwara.

“Sang Bandit Koruptor nomor satu di Indonesia Heru Hidayat yang terjerat perkara korupsi Asabri diputus Nihil oleh pengadilan tipikor,” ungkap Arief Poyuono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

Putusan ini sulit diterima oleh akal sehat. Bagaimana tidak, koruptor Heru Hidayat dalam perkara pertama Jiwasraya yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 12.6 triliun di putus penjara seumur hidup. Namun, perkara yang kedua dalam kasus Asabri dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih besar yakni Rp 22,8 triliun justru di putus Nihil.

“Logika sederhananya, jika perkara pertama telah diputus seumur hidup, seharusnya untuk perkara kedua yang nilai korupsinya jauh lebih besar, harusnya diputus lebih berat lagi, yakni hukuman mati. Undang-undang tidak melarang hukuman mati, namun mengapa korupsi megatriliun yang dilakukan Mr. H ini tidak dihukum mati, apalagi Mr. H sudah dua kali melakukan korupsi,” lanjutnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile
Baca Juga:  Anak Buah Prabowo Subianto Ini, Desak KPK Usut Proyek Formula E, Sebut Anies Baswedan Cari Untung

Lanjut Puyono, sejarah tinta hitam telah tercatat di negeri ini. Mana ada putusan korupsi yang secara sah terbukti dipersidangan diputus nol tahun alias nihil. Putusan ini adalah putusan kemenangan bagi koruptor Heru Hidayat dan kekalahan amanat reformasi untuk melakukan pemberantasan Korupsi

“Sungguh tidak dapat diterima masuk akal melihat putusan yang nyeleneh ini. Jangan salahkan Pak Hakim jika nanti rakyat marah karena Yang Mulia telah memberikan pidana dagelan ala Asabri,” tuturnya lagi.

Ungkap Puyono, patut diduga bahwa majelis Hakim yang meyidangkan kasus ini dipastikan sudah masuk angin sehingga memutus nihil hukuman (tidak dijatuhi hukuman badan).

“Karena itu saya hakim hakim yang me,yidangkan kasus ini perlu diperiksa oleh Komisi Yudisial, dan Kejaksaan Agung harus melakukan banding ke Mahkamah Agung untuk bisa mendapatkan keadilan bagi masyrakat Indonesia,” pungkasnya.(gnr)

Baca Juga:  Viral Perempuan Ngaku Disiksa Suami dalam Keadaan Telanjang, Polisi: Pelaku Sudah Ditangkap

 

MANADOPOST.ID-Selasa (18/1) bangsa Indonesia dipertontonkan panggung hukum sandiwara.

“Sang Bandit Koruptor nomor satu di Indonesia Heru Hidayat yang terjerat perkara korupsi Asabri diputus Nihil oleh pengadilan tipikor,” ungkap Arief Poyuono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

Putusan ini sulit diterima oleh akal sehat. Bagaimana tidak, koruptor Heru Hidayat dalam perkara pertama Jiwasraya yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 12.6 triliun di putus penjara seumur hidup. Namun, perkara yang kedua dalam kasus Asabri dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih besar yakni Rp 22,8 triliun justru di putus Nihil.

“Logika sederhananya, jika perkara pertama telah diputus seumur hidup, seharusnya untuk perkara kedua yang nilai korupsinya jauh lebih besar, harusnya diputus lebih berat lagi, yakni hukuman mati. Undang-undang tidak melarang hukuman mati, namun mengapa korupsi megatriliun yang dilakukan Mr. H ini tidak dihukum mati, apalagi Mr. H sudah dua kali melakukan korupsi,” lanjutnya.

Baca Juga:  Hakim Bisa Putuskan Hukuman Mati Heru Hidayat, Disebut Untung Kasus Jiwasraya 10,7 T, ASABRI 12,6 T

Lanjut Puyono, sejarah tinta hitam telah tercatat di negeri ini. Mana ada putusan korupsi yang secara sah terbukti dipersidangan diputus nol tahun alias nihil. Putusan ini adalah putusan kemenangan bagi koruptor Heru Hidayat dan kekalahan amanat reformasi untuk melakukan pemberantasan Korupsi

“Sungguh tidak dapat diterima masuk akal melihat putusan yang nyeleneh ini. Jangan salahkan Pak Hakim jika nanti rakyat marah karena Yang Mulia telah memberikan pidana dagelan ala Asabri,” tuturnya lagi.

Ungkap Puyono, patut diduga bahwa majelis Hakim yang meyidangkan kasus ini dipastikan sudah masuk angin sehingga memutus nihil hukuman (tidak dijatuhi hukuman badan).

“Karena itu saya hakim hakim yang me,yidangkan kasus ini perlu diperiksa oleh Komisi Yudisial, dan Kejaksaan Agung harus melakukan banding ke Mahkamah Agung untuk bisa mendapatkan keadilan bagi masyrakat Indonesia,” pungkasnya.(gnr)

Baca Juga:  Eks Orangnya Era SBY Jadi Kepala Otorita IKN, PKS: Salah Pilih Nakho....

 

Most Read

Artikel Terbaru