31.4 C
Manado
Jumat, 1 Juli 2022

BAPETEN Gelar Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenaganukliran

MANADOPOST.ID— Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) RI, melalui Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Pada Hari Kamis (19/05/2022), mengadakan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir, yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Akademisi.

Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN, Dahlia Cakrawati Sinaga dalam sambutannya menyampaikan bahwa hadirnya UU Cipta Keja memberikan semangat baru bagi pelaku usaha, khususnya dalam kemudahan berusaha. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelengaaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, membagi klasifikasi usaha ke dalam risiko rendah, menengah, dan tinggi.

“Usaha ketenaganukliran dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan memperhatikan potensi risiko yang dimilikinya terhadap masyarakat dan lingkungan, diklasifikasi sebagai usaha dengan risiko tinggi,” kata Dahlia.

Dahlia menambahkan, bahwa Kalimantan Barat menjadi tujuan pembinaan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran, karena Kalimantan Barat memiliki potensi mineral radioaktif dan adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). “Untuk itu, pemerintah melalui BAPETEN mendorong potensi ketenaganukliran harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatannya,” terang Dahlia.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Asisten Administrasi dan Umum Alfian, dalam sambutan ketika membuka acara menerangkan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh pengembangan kebijakan ketenaganukliran di Indonesia. Kalimantan Barat memiliki potensi yang sangat tinggi dalam bidang ketenaganukliran, mulai dari cadangan bahan galian nuklir uranium di Desa Kalan, Kabupaten Melawi, sampai dengan pemanfaatan tenaga nuklir berupa PLTN.

“Sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada stakeholders dan masyarakat seperti ini, sangat perlu dilaksanakan dengan lebih intens agar masyarakat faham bahwa pemanfaatan tenaga nuklir dapat dijamin keselamatannya karena adanya pengawasan yang ketat dari BAPETEN,” ujar Alfian.

Sementara itu Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir, Haendra Subekti, selaku penyelenggara kegiatan menyambut positif atas masukan dari peserta acara, yang dihadiri kurang lebih 50 peserta secara offline dan 28 peserta secara online.

“Masukan dari peserta, khususnya pelaku usaha sangat bermanfaat bagi BAPETEN sebagai umpan balik dalam perbaikan dan pengembangan regulasi ketenaganukliran khususnya di bidang instalasi dan bahan nuklir,” tutup Haendra Subekti. (*)

MANADOPOST.ID— Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) RI, melalui Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Pada Hari Kamis (19/05/2022), mengadakan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir, yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Akademisi.

Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN, Dahlia Cakrawati Sinaga dalam sambutannya menyampaikan bahwa hadirnya UU Cipta Keja memberikan semangat baru bagi pelaku usaha, khususnya dalam kemudahan berusaha. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelengaaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, membagi klasifikasi usaha ke dalam risiko rendah, menengah, dan tinggi.

“Usaha ketenaganukliran dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan memperhatikan potensi risiko yang dimilikinya terhadap masyarakat dan lingkungan, diklasifikasi sebagai usaha dengan risiko tinggi,” kata Dahlia.

Dahlia menambahkan, bahwa Kalimantan Barat menjadi tujuan pembinaan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran, karena Kalimantan Barat memiliki potensi mineral radioaktif dan adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). “Untuk itu, pemerintah melalui BAPETEN mendorong potensi ketenaganukliran harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatannya,” terang Dahlia.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Asisten Administrasi dan Umum Alfian, dalam sambutan ketika membuka acara menerangkan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh pengembangan kebijakan ketenaganukliran di Indonesia. Kalimantan Barat memiliki potensi yang sangat tinggi dalam bidang ketenaganukliran, mulai dari cadangan bahan galian nuklir uranium di Desa Kalan, Kabupaten Melawi, sampai dengan pemanfaatan tenaga nuklir berupa PLTN.

“Sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada stakeholders dan masyarakat seperti ini, sangat perlu dilaksanakan dengan lebih intens agar masyarakat faham bahwa pemanfaatan tenaga nuklir dapat dijamin keselamatannya karena adanya pengawasan yang ketat dari BAPETEN,” ujar Alfian.

Sementara itu Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir, Haendra Subekti, selaku penyelenggara kegiatan menyambut positif atas masukan dari peserta acara, yang dihadiri kurang lebih 50 peserta secara offline dan 28 peserta secara online.

“Masukan dari peserta, khususnya pelaku usaha sangat bermanfaat bagi BAPETEN sebagai umpan balik dalam perbaikan dan pengembangan regulasi ketenaganukliran khususnya di bidang instalasi dan bahan nuklir,” tutup Haendra Subekti. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/