31.4 C
Manado
Jumat, 1 Juli 2022

Kepercayaan Publik Turun, Arif Nurul Iman: Presiden Jokowi Harus Evaluasi Menteri

MANADOPOST.ID–Harga bahan pokok yang melambung sejak awal Ramadan. Kondisi itu tidak terlepas dari lemahnya intervensi pasar oleh pemerintah.

Tidak terkendalinya harga bahan pokok itu memicu turunnya kepercayaan publik terhadap jajaran pemerintah yang dikomandoi Jokowi-Ma’ruf Amin. Agar situasi tidak berlarut-larut, Jokowi disarankan mengevaluasi kinerja para “pembantunya”.

Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Iman mengatakan, Presiden Jokowi disarankan mengevaluasi kinerja para menteri yang mengurusi hajat hidup orang banyak. Jangan sampai masa kepemimpinannya yang bersisa dua tahun ini meninggalkan citra buruk.

“Tentu saja Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap menteri yang kinerjanya jeblok atau buruk. Sehingga menyebabkan kepercayaan publik menurun,” kata Arif Nurul Iman kepada wartawan, Kamis (19/5).

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Dia menyebut, salah satu penyebab turunnya kepercayaan publik yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok. Contohnya harga minyak goreng tidak stabil dengan cenderung naik berkali lipat.

Arif menilai, sudah sewajarnya Jokowi mengevaluasi kinerja menteri yang mengurusi bidang tersebut.

Sebelumnya, Indikator Politik merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun menjadi 58,1 persen.

“Kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun menjadi 58,1 persen. Itu terendah dalam enam tahun terakhir. Dengan demikian, sejak Januari 2022, approval rating Presiden sudah turun lima kali, meski sempat mengalami rebound pada 20-25 April 2022,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam keteranganya, Minggu (15/5).

Burhanuddin menyebut penurunan kepuasan terhadap kinerja Jokowi, disebabkan harga kebutuhan pokok yang melonjak, terutama minyak goreng.

“Secara umum, penurunan approval Presiden Jokowi kali ini disebabkan oleh kesenjangan (gap) antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng,” kata dia.(Jawapos)

MANADOPOST.ID–Harga bahan pokok yang melambung sejak awal Ramadan. Kondisi itu tidak terlepas dari lemahnya intervensi pasar oleh pemerintah.

Tidak terkendalinya harga bahan pokok itu memicu turunnya kepercayaan publik terhadap jajaran pemerintah yang dikomandoi Jokowi-Ma’ruf Amin. Agar situasi tidak berlarut-larut, Jokowi disarankan mengevaluasi kinerja para “pembantunya”.

Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Iman mengatakan, Presiden Jokowi disarankan mengevaluasi kinerja para menteri yang mengurusi hajat hidup orang banyak. Jangan sampai masa kepemimpinannya yang bersisa dua tahun ini meninggalkan citra buruk.

“Tentu saja Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap menteri yang kinerjanya jeblok atau buruk. Sehingga menyebabkan kepercayaan publik menurun,” kata Arif Nurul Iman kepada wartawan, Kamis (19/5).

Dia menyebut, salah satu penyebab turunnya kepercayaan publik yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok. Contohnya harga minyak goreng tidak stabil dengan cenderung naik berkali lipat.

Arif menilai, sudah sewajarnya Jokowi mengevaluasi kinerja menteri yang mengurusi bidang tersebut.

Sebelumnya, Indikator Politik merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun menjadi 58,1 persen.

“Kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun menjadi 58,1 persen. Itu terendah dalam enam tahun terakhir. Dengan demikian, sejak Januari 2022, approval rating Presiden sudah turun lima kali, meski sempat mengalami rebound pada 20-25 April 2022,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam keteranganya, Minggu (15/5).

Burhanuddin menyebut penurunan kepuasan terhadap kinerja Jokowi, disebabkan harga kebutuhan pokok yang melonjak, terutama minyak goreng.

“Secara umum, penurunan approval Presiden Jokowi kali ini disebabkan oleh kesenjangan (gap) antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng,” kata dia.(Jawapos)

Most Read

Artikel Terbaru

/