27.4 C
Manado
Minggu, 3 Juli 2022

Anies Belum Bisa Tidur Nyenyak, UMP Naik, Pengusaha DKI Siapkan Gugatan

MANADOPOST.ID-Para pengusaha bakal menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Anies bakal digugat lantaran merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota negara untuk 2022.

 

“Beberapa pengusaha juga akan membawa ini ke ranah, katakanlah ke ranah hukum. Jadi paling tidak mungkin ke ranah PTUN dalam hal ini,” kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz dikutip dari detikcom, Sabtu (18/12/2021).

 

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Dia menjelaskan pengusaha akan menuntut Anies ke PTUN dalam waktu dekat. Setidaknya ada dua hal yang mendasari sikap dunia usaha. Pertama, keputusan Anies dinilai menyimpang dari tatanan administrasi. “Memang itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada, itu yang pertama,” sebutnya.

 

Lalu yang kedua, keputusan Anies merevisi UMP DKI Jakarta tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini tidak melibatkan unsur pengusaha.

 

“Kedua juga tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi sebetulnya kesepakatan itu juga tidak bisa serta-merta juga, kecuali juga mempedomani kepada regulasi yang ada. Jadi saya kira bukan persoalannya naik maupun turunnya (UMP) ataupun berdasarkan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi itu sendiri, namun kiranya (keputusan Anies) juga sudah di luar regulasi yang ada,” sebutnya.

 

Sementara Anies mengklaim telah menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta dalam memutuskan menaikkan UMP. Dia memberi gambaran bahwa pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

 

“Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua,” ujarnya dikutip dari siaran pers PPID DKI Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

 

Diketahui, 2020 silam, saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut membantu warga kerja bakti pada Minggu (5/1/2020).

 

Sambil mengambil sampah yang tersangkut di dalam lumpur, Anies disambut baik oleh warga di sekitar lokasi.

 

Bahkan, satu di antara warga bernama Rodiyah menyebut apa yang dilakukan Anies seperti seorang Presiden Indonesia. “Gubernur gue nih! Sehat-sehat terus ya Pak, selalu dalam lindungan Allah. Good bener, Gubernur DKI rasa presiden, mantap,” ujar Rodiyah. Anies pun hanya tersenyum, saat mendengar celetukan warganya.(detik)

MANADOPOST.ID-Para pengusaha bakal menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Anies bakal digugat lantaran merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota negara untuk 2022.

 

“Beberapa pengusaha juga akan membawa ini ke ranah, katakanlah ke ranah hukum. Jadi paling tidak mungkin ke ranah PTUN dalam hal ini,” kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz dikutip dari detikcom, Sabtu (18/12/2021).

 

Dia menjelaskan pengusaha akan menuntut Anies ke PTUN dalam waktu dekat. Setidaknya ada dua hal yang mendasari sikap dunia usaha. Pertama, keputusan Anies dinilai menyimpang dari tatanan administrasi. “Memang itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada, itu yang pertama,” sebutnya.

 

Lalu yang kedua, keputusan Anies merevisi UMP DKI Jakarta tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini tidak melibatkan unsur pengusaha.

 

“Kedua juga tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi sebetulnya kesepakatan itu juga tidak bisa serta-merta juga, kecuali juga mempedomani kepada regulasi yang ada. Jadi saya kira bukan persoalannya naik maupun turunnya (UMP) ataupun berdasarkan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi itu sendiri, namun kiranya (keputusan Anies) juga sudah di luar regulasi yang ada,” sebutnya.

 

Sementara Anies mengklaim telah menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta dalam memutuskan menaikkan UMP. Dia memberi gambaran bahwa pada tahun tahun sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%.

 

“Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua,” ujarnya dikutip dari siaran pers PPID DKI Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

 

Diketahui, 2020 silam, saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut membantu warga kerja bakti pada Minggu (5/1/2020).

 

Sambil mengambil sampah yang tersangkut di dalam lumpur, Anies disambut baik oleh warga di sekitar lokasi.

 

Bahkan, satu di antara warga bernama Rodiyah menyebut apa yang dilakukan Anies seperti seorang Presiden Indonesia. “Gubernur gue nih! Sehat-sehat terus ya Pak, selalu dalam lindungan Allah. Good bener, Gubernur DKI rasa presiden, mantap,” ujar Rodiyah. Anies pun hanya tersenyum, saat mendengar celetukan warganya.(detik)

Most Read

Artikel Terbaru

/