31.4 C
Manado
Rabu, 4 Agustus 2021

Realisasi Insentif Nakes di Bawah 25%, Kemendagri Tegur 410 Kepala Daerah

MANADOPOST.ID- Sanksi teguran yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada kepala daerah terus bertambah. Setelah sebelumnya menimpa 19 gubernur, Kemendagri kini menjatuhkan sanksi kepada 410 bupati/wali kota.

Sanksi berupa teguran tertulis itu diberikan setelah progres pencairan dana Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Inakesda) berjalan lambat. “Di cut off tanggal 14 Juli 2021, realisasi terhadap insentif nakesnya masih di bawah 25 persen,” ujar Dirjen Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto, kemarin (19/7).

Ardian menambahkan, meski terkesan hanya teguran, namun dalam konteks administrasi bukan hal yang ringan. Bahkan UU Pemda mengatur, jika beberapa sanksi teguran diberikan tidak ada perbaikan, maka bisa berkonsekuensi fatal. “Bisa saja kepala daerah diberhentikan sementara. Jadi mohon jangan dilihat teguran ini sebagai sesuatu yang ringan atau biasa saja. Ini sanksi,” tegasnya.

Dia mengingatkan, keterlambatan Inakesda bukan persoalan sepele. Bahkan di beberapa daerah, masih ada yang realisasi di bawah 1 persen. Padahal, tahun anggaran sudah memasuki bulan Juli. Lebih parahnya lagi, ada yang belum mengalokasikan dana (data di grafis, Red).

Jika sudah masuk pertengahan tahun, idealnya realisasi sudah 50 persen. Pihaknya berharap, teguran tersebut bisa membuat Pemda tergugah. Sebab, nakes merupakan kelompok garda depan penanggulangan pandemi. Mereka berhak untuk mendapatkan apresiasi.

“Kalau hak tidak diterima, khawatirnya ada demoralisasi,” tuturnya. Untuk mengawasi perkembangannya, Ardian memastikan akan terus memantau secara harian.

Terkait penyebab lambatnya realisasi, dia mensinyalir ada sejumlah hal. Di antaranya kesalahan penempatan dana. “Karena di tahun 2020 bahwa Inakes berasal dari DAK non fisik. Sehingga tidak dianggarkan,” ujarnya.

Selain itu, beberapa daerah mengaku masih melakukan refocusing dana. Mereka beralasan prosesnya berjalan lambat. Faktor lainnya adalah kendala sinkronisasi pada sistem yang dibuat Kementerian Kesehatan dan rumah sakit di beberapa daerah. “Itupun Kemenkes sudah memberikan arahan bisa manual nanti diinput dalam sistem inakesda,” jelasnya.(jawapos)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru