23.4 C
Manado
Sabtu, 20 Agustus 2022

Djoko Tjandra Dapat Remisi Hut Kemerdekaan, Ini Penjelasan Kemenkumham

MANADOPOST.ID–Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi dua bulan kepada terpidana kasus hak tagih bank Bali Joko Soegianto Tjandra alias Djoko Tjandra. Alasan memberikan remisi HUT ke-76 RI kepada Djoko Tjandra, karena dinilai sudah menjalani hukuman satu pertiga masa pidana.

“Joko Soegianto Tjandra merupakan terpidana yang sudah menjalani satu per tiga masa pidana,” kata Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti dalam keterangannya, Jumat (20/9).

Djoko Tjandra saat ini sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, DKI Jakarta, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009. Rika juga beralasan, remisi terhadap Djoko Tjandra telah diatur dalam Undang-Undang.

“Bahwa Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan remisi,” papar Rika.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Berdasarkan putusan terpidana Joko Soegianto Tjandra , yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikenakan peraturan pemberian hak remisi sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006,” imbuhnya.

Terlebih Rika menyebut, berdasarkan pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan.

“Persyaratan itu berkelakuan baik dan telah menjalani satu per tiga masa pidana,” ungkap Rika.

Oleh karena itu, Rika menegaskan, berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut pada angka (4), (5) dan (6), maka Joko Soegianto Tjandra merupakan terpidana yang memiliki hak untuk mendapatkan remisi. “Adapun remisi pertama bagi terpidana Joko Soegianto Tjandra yang memenuhi syarat adalah Remisi Umum Tahun 2021,” pungkas Rika.

Sebagaimana diketahui, Joko Tjandra merupakan narapidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali yang ditangkap setelah buron selama 11 tahun. Joko Tjandra ditangkap di Malaysia dan dijemput oleh Bareskrim Polri.

Tak hanya menjadi terpidana kasus korupsi Bank Bali, Joko Tjandra dijerat atas sejumlah kasus lainnya yang menjerat. Pertama, kasus surat jalan palsu yang digunakannya untuk masuk ke Indonesia meski dalam status buron. Dalam kasus itu, Joko Tjandra divonis 2 tahun 6 bulan pidana berdasarkan putusan kasasi MA.

Selain itu, Joko Tjandra juga divonis bersalah atas kasus suap kepada mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO), dan suap kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari melalui pengusaha Andi Irfan Jaya terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.

Atas perkara tersebut, Joko Tjandra dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI menyunat hukuman Joko Tjandra menjadi 3 tahun 6 bulan pidana penjara atas perkara suap kepada dua jenderal dan Pinangki.(Jawapos)

MANADOPOST.ID–Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi dua bulan kepada terpidana kasus hak tagih bank Bali Joko Soegianto Tjandra alias Djoko Tjandra. Alasan memberikan remisi HUT ke-76 RI kepada Djoko Tjandra, karena dinilai sudah menjalani hukuman satu pertiga masa pidana.

“Joko Soegianto Tjandra merupakan terpidana yang sudah menjalani satu per tiga masa pidana,” kata Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti dalam keterangannya, Jumat (20/9).

Djoko Tjandra saat ini sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, DKI Jakarta, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009. Rika juga beralasan, remisi terhadap Djoko Tjandra telah diatur dalam Undang-Undang.

“Bahwa Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan remisi,” papar Rika.

“Berdasarkan putusan terpidana Joko Soegianto Tjandra , yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 12/K/PID.SUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikenakan peraturan pemberian hak remisi sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006,” imbuhnya.

Terlebih Rika menyebut, berdasarkan pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan.

“Persyaratan itu berkelakuan baik dan telah menjalani satu per tiga masa pidana,” ungkap Rika.

Oleh karena itu, Rika menegaskan, berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut pada angka (4), (5) dan (6), maka Joko Soegianto Tjandra merupakan terpidana yang memiliki hak untuk mendapatkan remisi. “Adapun remisi pertama bagi terpidana Joko Soegianto Tjandra yang memenuhi syarat adalah Remisi Umum Tahun 2021,” pungkas Rika.

Sebagaimana diketahui, Joko Tjandra merupakan narapidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali yang ditangkap setelah buron selama 11 tahun. Joko Tjandra ditangkap di Malaysia dan dijemput oleh Bareskrim Polri.

Tak hanya menjadi terpidana kasus korupsi Bank Bali, Joko Tjandra dijerat atas sejumlah kasus lainnya yang menjerat. Pertama, kasus surat jalan palsu yang digunakannya untuk masuk ke Indonesia meski dalam status buron. Dalam kasus itu, Joko Tjandra divonis 2 tahun 6 bulan pidana berdasarkan putusan kasasi MA.

Selain itu, Joko Tjandra juga divonis bersalah atas kasus suap kepada mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO), dan suap kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari melalui pengusaha Andi Irfan Jaya terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.

Atas perkara tersebut, Joko Tjandra dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI menyunat hukuman Joko Tjandra menjadi 3 tahun 6 bulan pidana penjara atas perkara suap kepada dua jenderal dan Pinangki.(Jawapos)

Most Read

Artikel Terbaru

/