27.4 C
Manado
Kamis, 7 Juli 2022

Anak Soeharto Gugat Menkeu, Ini Alasannya

JAKARTA– Putra Presiden ke-2 RI Soeharto, Bambang Trihatmodjo, menggugat Menteri Keuangan (Menkeu) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu dilayangkan Bambang karena Menkeu Sri Mulyani Indrawati mencekal Bambang untuk ke luar negeri.

Bambang dicekal karena ia diminta untuk melunasi seluruh kewajiban utang yang dimilikinya terkait SEA Games 1997. Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebut, upaya pencekalan itu diambil usai Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diketuai Menkeu telah memanggil suami Mayangsari itu memberi peringatan. Namun, Bambang tak menggubris hal itu.

‘’Panitia pasti sudah memanggil, memperingatkan yang bertanggung jawab untuk melunasi utang. Kalau tidak diperhatikan, maka panitia diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan action yang lebih,’’ ujar Isa melalui video conference di Jakarta, Jumat (18/9).

Meski tak dapat menjelaskan secara detail, Isa menyebut, ketua tim panitia piutang negara adalah Menteri Keuangan. Oleh sebab itu, gugatan yang dilayangkan pihak Bambang Trihatmodjo kepada Menteri Keuangan dalam kapasitas sebagai ketua tim panita piutang negara.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Menurut Isa, tugas panitia utang diatur dalam UU Nomor 49 tahun 1960. Salah satu tugasnya yakni menyelesaikan piutang negara yang hingga kini belum rampung.

Tim panitia piutang negara pun telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencekalan pada Bambang. ‘’Kalau tidak diperhatikan, maka panitia diberi kewenangan oleh UU tadi untuk melakukan action yang lebih, misal cegah bersangkutan ke luar negeri. Terus blokir rekening bersangkutan. Itu bisa dilakukan dengan prosedur meminta ke otoritas berwenang,’’ tutur Isa.

Bambang tercatat telah dua kali melakukan gugatan. Gugatan pertama dilayangkan pada 28 Agustus 2020 dengan nomor 165/G/2020/PTUN.JKT. Namun, usai sepekan berlalu, dia mengurungkan niat dan akhirnya mencabut gugatan tersebut.

Tak lama berselang, pada 15 September 2020 lalu, Bambang kembali melayangkan gugatan kedua ke PTUN Jakarta. Materinya pun masih sama dengan gugatan yang pertama.

Dilansir dari laman PTUN Jakarta, gugatan itu tercatat dengan nomor perkara 179/G/2020/PTUN.JKT. Dalam gugatan tersebut, Bambang meminta agar Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 tentang pencegahan Bambang selaku Ketua Konsorsium Penyelenggara Sea Games 1997 per Tanggal 27 Mei 2020 batal secara hukum.

Bambang juga menuntut agar Menteri Keuangan mencabut Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Bambang Trihatmodjo selaku Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997 dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Kini, sidang masuk pada tahapan pemeriksaan persiapan yang akan digelar tanggal 23 September 2020. (dee)

JAKARTA– Putra Presiden ke-2 RI Soeharto, Bambang Trihatmodjo, menggugat Menteri Keuangan (Menkeu) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu dilayangkan Bambang karena Menkeu Sri Mulyani Indrawati mencekal Bambang untuk ke luar negeri.

Bambang dicekal karena ia diminta untuk melunasi seluruh kewajiban utang yang dimilikinya terkait SEA Games 1997. Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebut, upaya pencekalan itu diambil usai Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diketuai Menkeu telah memanggil suami Mayangsari itu memberi peringatan. Namun, Bambang tak menggubris hal itu.

‘’Panitia pasti sudah memanggil, memperingatkan yang bertanggung jawab untuk melunasi utang. Kalau tidak diperhatikan, maka panitia diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan action yang lebih,’’ ujar Isa melalui video conference di Jakarta, Jumat (18/9).

Meski tak dapat menjelaskan secara detail, Isa menyebut, ketua tim panitia piutang negara adalah Menteri Keuangan. Oleh sebab itu, gugatan yang dilayangkan pihak Bambang Trihatmodjo kepada Menteri Keuangan dalam kapasitas sebagai ketua tim panita piutang negara.

Menurut Isa, tugas panitia utang diatur dalam UU Nomor 49 tahun 1960. Salah satu tugasnya yakni menyelesaikan piutang negara yang hingga kini belum rampung.

Tim panitia piutang negara pun telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencekalan pada Bambang. ‘’Kalau tidak diperhatikan, maka panitia diberi kewenangan oleh UU tadi untuk melakukan action yang lebih, misal cegah bersangkutan ke luar negeri. Terus blokir rekening bersangkutan. Itu bisa dilakukan dengan prosedur meminta ke otoritas berwenang,’’ tutur Isa.

Bambang tercatat telah dua kali melakukan gugatan. Gugatan pertama dilayangkan pada 28 Agustus 2020 dengan nomor 165/G/2020/PTUN.JKT. Namun, usai sepekan berlalu, dia mengurungkan niat dan akhirnya mencabut gugatan tersebut.

Tak lama berselang, pada 15 September 2020 lalu, Bambang kembali melayangkan gugatan kedua ke PTUN Jakarta. Materinya pun masih sama dengan gugatan yang pertama.

Dilansir dari laman PTUN Jakarta, gugatan itu tercatat dengan nomor perkara 179/G/2020/PTUN.JKT. Dalam gugatan tersebut, Bambang meminta agar Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 tentang pencegahan Bambang selaku Ketua Konsorsium Penyelenggara Sea Games 1997 per Tanggal 27 Mei 2020 batal secara hukum.

Bambang juga menuntut agar Menteri Keuangan mencabut Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Bambang Trihatmodjo selaku Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997 dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Kini, sidang masuk pada tahapan pemeriksaan persiapan yang akan digelar tanggal 23 September 2020. (dee)

Most Read

Artikel Terbaru

/