alexametrics
26.4 C
Manado
Senin, 23 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

DIKENAL KONTROVERSIAL, Hakim Itong, Tersangka Kasus Suap, Ternyata Pernah Bebaskan Koruptor

MANADOPOST.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH) sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Itong dikenal sebagai hakim yang memiliki rekam jejak kontroversial. Bahkan sejak dia belum ditugaskan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dia pernah mendapat sanksi dari Mahkamah Agung (MA) saat berdinas di PN Tanjung Karang, Lampung, pada 2012.

Ketika itu, Itong yang menjadi hakim anggota membebaskan terdakwa Satono, mantan bupati Lampung Timur, yang didakwa korupsi Rp 119 miliar. Dia juga membebaskan mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurna Jaya, terdakwa korupsi Rp 28 miliar. Itong dianggap melanggar Keputusan Ketua MA Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Dia lalu dimutasi ke Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu.

Sementara itu, selama berdinas di PN Surabaya, Itong juga pernah membuat putusan-putusan kontroversial. Salah satunya, dia pernah menghukum tiga terdakwa mafia tanah enam bulan penjara. Tiga orang itu adalah Djerman Prasetyawan, Samsul Hadi, dan Subagyo. Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam program pemberantasan mafia tanah Polda Jatim.

Jaksa penuntut umum Darwis langsung mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Ketika itu, Darwis menuntut Djerman dan Subagyo pidana 3,5 tahun penjara, sedangkan Samsul Hadi pidana 2,5 tahun penjara. Itong dalam perkara tersebut menjadi ketua majelis hakim. ’’Jauh sekali dari rasa keadilan,’’ kata Darwis.

Putusan lain yang kontroversial adalah perkara permohonan praperadilan yang dimohonkan Budhi Santoso. Perkara nomor 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby itu sebelumnya disidangkan hakim lain. Dalam perkara tersebut, Itong berduet dengan panitera pengganti Hamdan. Perkaranya sama persis dengan perkara nomor 32/Pid.Pra/ 2019/PN.Sby yang disidangkan hakim tunggal Johanis Hehamony.

Sebelumnya, hakim Johanis mengabulkan permohonan Budhi yang meminta surat penghentian penyidikan perkara (SP3) terbitan Polda Jatim dalam kasus dugaan penipuan investasi bodong PT Rimba Hijau Investasi (RHI) dengan kerugian sekitar Rp 700 juta dinyatakan tidak sah. Hakim Johanis dalam putusannya membatalkan SP3 dan meminta penyidik membuka kembali kasus itu.

Namun, Itong menyidangkan lagi permohonan tersebut. Dalam putusannya pada 3 Januari lalu, Itong sebagai hakim tunggal menjatuhkan putusan yang bertolak belakang dengan putusan hakim sebelumnya. Yakni, menolak permohonan itu dan menyatakan SP3 sah. Dia juga meminta penyidikan dihentikan.

John Sumarna, pengacara pemohon, menyebut keputusan Itong kontroversial. Sebab, perkara yang sama sudah diperiksa sebelumnya. ’’Jujur, saya tidak menyangka praperadilan itu akan ditolak,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.

Menurut dia, alasan SP3 kedua tidak berbeda dari yang pertama. Yakni, penyidik menilai tidak cukup bukti. ’’Seharusnya tidak perlu disidangkan lagi. Hakim cukup mengeluarkan surat ketetapan bahwa perkara sudah pernah diperiksa,’’ paparnya.

Selain itu, sudah jadi rahasia umum bahwa Itong merupakan hakim yang bisa disuap untuk memenangkan perkara salah satu pihak. Seorang makelar kasus yang menolak disebutkan namanya mengaku pernah meminta tolong kepada hakim itu untuk memenangkan perkara kliennya. Dia menawarkan Rp 200 juta untuk memenangkan perkara praperadilan. Namun, Itong menolaknya dan meminta Rp 500 juta. ’’Sempat saya naikkan tawarannya, tapi dia tetap minta Rp 500 juta,’’ kata sumber tersebut.

Sementara itu, meski sempat dihukum MA, Itong justru ditempatkan di PN Surabaya yang punya grade pengadilan kelas I-A. Yakni, pengadilan dengan grade tertinggi.

Humas PN Surabaya Martin Ginting saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa Itong telah melalui serangkaian seleksi ketat dari MA sebelum ditugaskan di PN Surabaya. ’’Tentunya, sistem permutasian di MA dan badan peradilan umum di bawahnya, itu semua ada tim promosi dan mutasi. Ada penilaian kapasitas dari seseorang yang masuk pengadilan yang grade-nya seperti PN Surabaya dan kota-kota besar lain,’’ tuturnya.

Martin mengaku tidak tahu rekam jejak Itong sebelum ditugaskan di PN Surabaya. Termasuk bahwa dia pernah diberi sanksi oleh MA. ’’Kami belum mendapat informasi mengenai track record yang bersangkutan, apakah memang ada seperti itu,’’ ujarnya.

Penangkapan hakim Itong Isnaeni Hidayat dan panitera pengganti Moh. Hamdan oleh KPK membuat sejumlah perkara yang ditangani mereka harus ditunda. Salah satunya sidang permohonan praperadilan yang dimohonkan King Finder Wong.

Ahyani Musaidah selaku pengacara King menyatakan, sidang permohonan praperadilan yang disidangkan sejak Senin (17/1) itu semestinya sudah memasuki agenda sidang keempat kemarin (20/1). Namun, sidang tersebut terpaksa ditunda karena Itong sebagai hakim tunggal dan Hamdan sebagai panitera pengganti perkara tidak bisa bersidang lantaran ditangkap KPK. ’’Ditunda sampai pihak pengadilan menunjukkan hakim dan panitera pengganti baru,’’ kata Ahyani.

Kemarin semestinya sesuai jadwal pembuktian dari Polrestabes Surabaya selaku termohon. King yang menjadi tersangka pemalsuan akta wasiat dalam permohonan praperadilan itu meminta agar penetapannya sebagai tersangka dinyatakan tidak sah.

Ahyani merasa dirugikan dengan kasus tersebut. Sebab, sidang akan dilanjutkan dengan hakim baru. Hakim pengganti itu bakal meneruskan persidangan yang tersisa. ’’Hakim pengganti ini kan nantinya tidak mengikuti sidang sebelumnya yang telah dilaksanakan. Tentunya tidak adil, karena persidangan tinggal menyisakan pembuktian dari pihak lawan,’’ tuturnya.

Meski begitu, Ahyani tetap berpikir positif. Dia berharap hakim pengganti akan bersikap adil dan objektif dengan mempertimbangkan pembuktian dari kedua pihak. ’’Saya tetap berpikir positif persidangan akan adil,’’ ucapnya.

Sementara itu, Humas PN Surabaya Martin Ginting menyatakan, sidang perkara yang ditangani Itong tetap berjalan. Pihaknya akan menyiapkan hakim penggantinya. Menurut dia, tidak ada perkara menonjol yang sedang ditangani Itong. ’’Penanganan perkara yang sedang berjalan, tentunya pimpinan akan mengalihkan ke hakim lain,’’ ujar Martin.

Menurut dia, para pihak tidak perlu risau dengan digantinya hakim yang sedang menangani perkara mereka. Seluruh hakim di PN Surabaya sudah punya kredibilitas untuk menangani semua perkara meskipun sudah sampai di tengah jalan. ’’Tentunya hakim sudah ada sertifikasi untuk menangani perkara lain,’’ terangnya.

Di sisi lain, tertangkapnya hakim dan panitera yang berdinas di lingkungan PN Surabaya itu tak memengaruhi persidangan kemarin. Perkara perdata maupun pidana tetap digelar sesuai jadwal. ’’Pelayanan tetap jalan. Pelayanan publik tidak terganggu meski ada hakim yang beperkara dengan KPK,’’ jelasnya. (gas/edi/c18/oni/jawapos)

MANADOPOST.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH) sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Itong dikenal sebagai hakim yang memiliki rekam jejak kontroversial. Bahkan sejak dia belum ditugaskan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dia pernah mendapat sanksi dari Mahkamah Agung (MA) saat berdinas di PN Tanjung Karang, Lampung, pada 2012.

Ketika itu, Itong yang menjadi hakim anggota membebaskan terdakwa Satono, mantan bupati Lampung Timur, yang didakwa korupsi Rp 119 miliar. Dia juga membebaskan mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurna Jaya, terdakwa korupsi Rp 28 miliar. Itong dianggap melanggar Keputusan Ketua MA Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Dia lalu dimutasi ke Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu.

Sementara itu, selama berdinas di PN Surabaya, Itong juga pernah membuat putusan-putusan kontroversial. Salah satunya, dia pernah menghukum tiga terdakwa mafia tanah enam bulan penjara. Tiga orang itu adalah Djerman Prasetyawan, Samsul Hadi, dan Subagyo. Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam program pemberantasan mafia tanah Polda Jatim.

Jaksa penuntut umum Darwis langsung mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Ketika itu, Darwis menuntut Djerman dan Subagyo pidana 3,5 tahun penjara, sedangkan Samsul Hadi pidana 2,5 tahun penjara. Itong dalam perkara tersebut menjadi ketua majelis hakim. ’’Jauh sekali dari rasa keadilan,’’ kata Darwis.

Putusan lain yang kontroversial adalah perkara permohonan praperadilan yang dimohonkan Budhi Santoso. Perkara nomor 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby itu sebelumnya disidangkan hakim lain. Dalam perkara tersebut, Itong berduet dengan panitera pengganti Hamdan. Perkaranya sama persis dengan perkara nomor 32/Pid.Pra/ 2019/PN.Sby yang disidangkan hakim tunggal Johanis Hehamony.

Sebelumnya, hakim Johanis mengabulkan permohonan Budhi yang meminta surat penghentian penyidikan perkara (SP3) terbitan Polda Jatim dalam kasus dugaan penipuan investasi bodong PT Rimba Hijau Investasi (RHI) dengan kerugian sekitar Rp 700 juta dinyatakan tidak sah. Hakim Johanis dalam putusannya membatalkan SP3 dan meminta penyidik membuka kembali kasus itu.

Namun, Itong menyidangkan lagi permohonan tersebut. Dalam putusannya pada 3 Januari lalu, Itong sebagai hakim tunggal menjatuhkan putusan yang bertolak belakang dengan putusan hakim sebelumnya. Yakni, menolak permohonan itu dan menyatakan SP3 sah. Dia juga meminta penyidikan dihentikan.

John Sumarna, pengacara pemohon, menyebut keputusan Itong kontroversial. Sebab, perkara yang sama sudah diperiksa sebelumnya. ’’Jujur, saya tidak menyangka praperadilan itu akan ditolak,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.

Menurut dia, alasan SP3 kedua tidak berbeda dari yang pertama. Yakni, penyidik menilai tidak cukup bukti. ’’Seharusnya tidak perlu disidangkan lagi. Hakim cukup mengeluarkan surat ketetapan bahwa perkara sudah pernah diperiksa,’’ paparnya.

Selain itu, sudah jadi rahasia umum bahwa Itong merupakan hakim yang bisa disuap untuk memenangkan perkara salah satu pihak. Seorang makelar kasus yang menolak disebutkan namanya mengaku pernah meminta tolong kepada hakim itu untuk memenangkan perkara kliennya. Dia menawarkan Rp 200 juta untuk memenangkan perkara praperadilan. Namun, Itong menolaknya dan meminta Rp 500 juta. ’’Sempat saya naikkan tawarannya, tapi dia tetap minta Rp 500 juta,’’ kata sumber tersebut.

Sementara itu, meski sempat dihukum MA, Itong justru ditempatkan di PN Surabaya yang punya grade pengadilan kelas I-A. Yakni, pengadilan dengan grade tertinggi.

Humas PN Surabaya Martin Ginting saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa Itong telah melalui serangkaian seleksi ketat dari MA sebelum ditugaskan di PN Surabaya. ’’Tentunya, sistem permutasian di MA dan badan peradilan umum di bawahnya, itu semua ada tim promosi dan mutasi. Ada penilaian kapasitas dari seseorang yang masuk pengadilan yang grade-nya seperti PN Surabaya dan kota-kota besar lain,’’ tuturnya.

Martin mengaku tidak tahu rekam jejak Itong sebelum ditugaskan di PN Surabaya. Termasuk bahwa dia pernah diberi sanksi oleh MA. ’’Kami belum mendapat informasi mengenai track record yang bersangkutan, apakah memang ada seperti itu,’’ ujarnya.

Penangkapan hakim Itong Isnaeni Hidayat dan panitera pengganti Moh. Hamdan oleh KPK membuat sejumlah perkara yang ditangani mereka harus ditunda. Salah satunya sidang permohonan praperadilan yang dimohonkan King Finder Wong.

Ahyani Musaidah selaku pengacara King menyatakan, sidang permohonan praperadilan yang disidangkan sejak Senin (17/1) itu semestinya sudah memasuki agenda sidang keempat kemarin (20/1). Namun, sidang tersebut terpaksa ditunda karena Itong sebagai hakim tunggal dan Hamdan sebagai panitera pengganti perkara tidak bisa bersidang lantaran ditangkap KPK. ’’Ditunda sampai pihak pengadilan menunjukkan hakim dan panitera pengganti baru,’’ kata Ahyani.

Kemarin semestinya sesuai jadwal pembuktian dari Polrestabes Surabaya selaku termohon. King yang menjadi tersangka pemalsuan akta wasiat dalam permohonan praperadilan itu meminta agar penetapannya sebagai tersangka dinyatakan tidak sah.

Ahyani merasa dirugikan dengan kasus tersebut. Sebab, sidang akan dilanjutkan dengan hakim baru. Hakim pengganti itu bakal meneruskan persidangan yang tersisa. ’’Hakim pengganti ini kan nantinya tidak mengikuti sidang sebelumnya yang telah dilaksanakan. Tentunya tidak adil, karena persidangan tinggal menyisakan pembuktian dari pihak lawan,’’ tuturnya.

Meski begitu, Ahyani tetap berpikir positif. Dia berharap hakim pengganti akan bersikap adil dan objektif dengan mempertimbangkan pembuktian dari kedua pihak. ’’Saya tetap berpikir positif persidangan akan adil,’’ ucapnya.

Sementara itu, Humas PN Surabaya Martin Ginting menyatakan, sidang perkara yang ditangani Itong tetap berjalan. Pihaknya akan menyiapkan hakim penggantinya. Menurut dia, tidak ada perkara menonjol yang sedang ditangani Itong. ’’Penanganan perkara yang sedang berjalan, tentunya pimpinan akan mengalihkan ke hakim lain,’’ ujar Martin.

Menurut dia, para pihak tidak perlu risau dengan digantinya hakim yang sedang menangani perkara mereka. Seluruh hakim di PN Surabaya sudah punya kredibilitas untuk menangani semua perkara meskipun sudah sampai di tengah jalan. ’’Tentunya hakim sudah ada sertifikasi untuk menangani perkara lain,’’ terangnya.

Di sisi lain, tertangkapnya hakim dan panitera yang berdinas di lingkungan PN Surabaya itu tak memengaruhi persidangan kemarin. Perkara perdata maupun pidana tetap digelar sesuai jadwal. ’’Pelayanan tetap jalan. Pelayanan publik tidak terganggu meski ada hakim yang beperkara dengan KPK,’’ jelasnya. (gas/edi/c18/oni/jawapos)

Most Read

Artikel Terbaru

/