alexametrics
24.4 C
Manado
Minggu, 22 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

HATI-HATI! KPK Endus Kegiatan Reklamasi Tanpa Izin di Danau Singkarak

MANADOPOST.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‘mengendus’ adanya dugaan pemanfaatan ruang di Danau Singkarak, Sumatera Barat. Pemanfaatan itu diduga terdapat kegiatan reklamasi tanpa izin oleh pihak tak bertanggung jawab.

“KPK juga memperoleh informasi dari masyarakat adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Singkarak oleh pihak-pihak tertentu. Para pihak diduga telah melakukan kegiatan reklamasi di wilayah badan air danau tanpa dasar hukum dan izin pemanfataannya. Sehingga reklamasi ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, kepada wartawan, Jumat (21/1/2022) sebagaimana dilansir dari detikcom.

Ipi mengatakan saat ini kementerian dan lembaga terkait diminta menyusun zonasi badan air di danau tersebut. Hal ini bertujuan agar danau tersebut terlindungi dan dimanfaatkan sesuai fungsinya.

“Selanjutnya Kementerian PUPR bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, dan Pemprov Sumatera Barat agar menyusun zonasi badan air dan sempadan danau agar terdapat penataan, perlindungan, dan pemanfaatan danau sesuai fungsi ekosistem danau,” ujar Ipi.

Selanjutnya, Ipi mengatakan KPK mendorong penertiban yang dilakukan oleh oknum yang melakukan pemanfaatan ruang di Danau Singkarak ini. KPK berharap penertiban segera dilakukan dengan intensif dan melibatkan semua unsur pihak.

“Oleh karena itu, untuk mendukung percepatan langkah-langkah tersebut, KPK mendorong penertiban kekayaan negara dan pembahasan bersama oleh para pemangku kepentingan terkait pemanfaatan ruang Danau Singkarak sesuai fungsi ekosistem danau,” katanya.

“KPK berharap penertiban kekayaan negara atas danau-danau prioritas nasional dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur agar memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian ekosistemnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ipi mengatakan KPK berharap penertiban ini dapat mengoptimalkan masyarakat dalam menerima manfaat dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dia menyebut pemanfaatan itu tentu dapat berisiko menimbulkan adanya kerugian negara.

MANADOPOST.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‘mengendus’ adanya dugaan pemanfaatan ruang di Danau Singkarak, Sumatera Barat. Pemanfaatan itu diduga terdapat kegiatan reklamasi tanpa izin oleh pihak tak bertanggung jawab.

“KPK juga memperoleh informasi dari masyarakat adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Singkarak oleh pihak-pihak tertentu. Para pihak diduga telah melakukan kegiatan reklamasi di wilayah badan air danau tanpa dasar hukum dan izin pemanfataannya. Sehingga reklamasi ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, kepada wartawan, Jumat (21/1/2022) sebagaimana dilansir dari detikcom.

Ipi mengatakan saat ini kementerian dan lembaga terkait diminta menyusun zonasi badan air di danau tersebut. Hal ini bertujuan agar danau tersebut terlindungi dan dimanfaatkan sesuai fungsinya.

“Selanjutnya Kementerian PUPR bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, dan Pemprov Sumatera Barat agar menyusun zonasi badan air dan sempadan danau agar terdapat penataan, perlindungan, dan pemanfaatan danau sesuai fungsi ekosistem danau,” ujar Ipi.

Selanjutnya, Ipi mengatakan KPK mendorong penertiban yang dilakukan oleh oknum yang melakukan pemanfaatan ruang di Danau Singkarak ini. KPK berharap penertiban segera dilakukan dengan intensif dan melibatkan semua unsur pihak.

“Oleh karena itu, untuk mendukung percepatan langkah-langkah tersebut, KPK mendorong penertiban kekayaan negara dan pembahasan bersama oleh para pemangku kepentingan terkait pemanfaatan ruang Danau Singkarak sesuai fungsi ekosistem danau,” katanya.

“KPK berharap penertiban kekayaan negara atas danau-danau prioritas nasional dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur agar memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian ekosistemnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ipi mengatakan KPK berharap penertiban ini dapat mengoptimalkan masyarakat dalam menerima manfaat dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dia menyebut pemanfaatan itu tentu dapat berisiko menimbulkan adanya kerugian negara.

Most Read

Artikel Terbaru

/