28.4 C
Manado
Jumat, 30 Juli 2021

Rektor UI Bisa Rangkap Jabatan, Politikus PDIP: Sangat Memalukan, Kasihan Pak Jokowi

MANADOPOST.ID–Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah Statuta Universitas Indonesia (UI). Sehingga Rektor UI Ari Kuncoro bisa rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dilansir dari jawapos.com, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ari Kuncoro sangatlah memalukan. Sebagai alumni UI Arteria mengingatkan motto UI yakni Veritas (Kebenaran), Probitas (Jujur), Iustitia (Adil). Motto yang jadi kebanggan semua para mahasiswa UI.

Menurut dia, Ari Kuncoro sebagai komisaris yang merupakan bawahan menteri BUMN sangat terlecehkan. Pasalnya jabatan Rektor UI sangat tinggi ketimbang menjadi wakil komisaris.

“Tapi kalau dilihat ulah rektornya, ya sangat memalukan. Masa iya sih dia itu Presiden Republik UI posisi politik yang sangat tinggi, kok masih mau ambil jabatan komisaris BUMN yang notabene anak buah seorang menteri,” ujar Arteria kepada wartawan, Rabu (21/7).

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun meminta Ari Kuncoro untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Rektor UI. Sebab tidak akan mungkin bisa memegang dua amanah tersebut.

“Saya sih merasa terlecehkan dan yang bersangkutan harusnya mundur aja jadi rektor kalau punya keinginan lain. Ngurusin UI saja kalau bener-bener diurus itu waktunya sangat kurang, apalagi kalau harus berbagi perhatian walau jadi komisaris sekalipun,” katanya.

Arteria mengatakan, yang dilakukan oleh Ari Kuncoro adalah melawan hukum. Karena Ari Kuncoro saat merangkap jabatan masih memakai statuta lama yakni PP 68/2013, dan demi hukum harusnya bisa diberhentikan oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.

“Lalu segala penerimaan yang dilakukan dengan cara melawan hukum itu pun bisa dikatagorikan perilaku koruptif lho, lihat pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor. Masalah ini kan bisa selesai kalau kemarin Mendikbud Ristek tegas dan Menteri BUMN juga menghormati hukum,” ungkapnya.

“Kasihan Pak Jokowi direpotkan untuk urusan-urusan yang seperti ini, padahal punya pembantu-pembantunya yang harusnya bisa menjaga hal seperti ini tidak terjadi,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Arteria menyarankan agar mahasiswa UI menyuarakan ketidakbenaran tersebut. Termasuk juga melakukan gugatan hukum.

“Gunakan kanal-kanal konstitusional sebagai upaya aksi. Bisa Judicial Review PP ke MA, Gugat SK ke PTUN, laporan Maladministrasi ke Ombudsman dan kalau ada perilaku koruptif laporkan ke penegak hukum,” pungkasnya.(jawapos)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru