27C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

BPN: Jangan Perlihatkan Sertifikat ke Orang Tak Dikenal

MANADOPOST.ID-Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengingatkan masyarakat untuk menjaga surat-surat berharga, termasuk sertifikat tanah.

BPN mengingatkan untuk tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada pihak yang tidak dikenal. “Jangan memperlihatkan sertifikat kepada orang yang tidak dikenal. Jangan menyerahkan, jangan menitipkan kepada orang lain, PPAT atau siapa saja. Sebaiknya jangan. Simpan di rumah saja,” kata Staf Khusus Menteri ATR/ Kepala BPN Bidang Kelembagaan Teuku Taufiqulhadi pekan lalu.

Dikatakan, kalaupun masyarakat khawatir karena sertifikat tanahnya sangat berharga, Taufiqulhadi menyarankan untuk menyimpannya di Deposito Bank.

Demikian pula bila ingin mengurus surat-surat tanah ke Kantor BPN, Taufiqulhadi menyarankan masyarakat untuk mengurusnya sendiri. “Jangan dititipkan kepada orang lain. Kalau mau mengurus ke BPN lebih baik datang sendiri, jangan suruh orang lain,” katanya.

Peringatan ini disampaikan Taufiqulhadi lantaran sindikat mafia tanah memiliki beragam modus untuk mencaplok tanah masyarakat. Layaknya sindikat kejahatan lainnya, mafia tanah melibatkan banyak aktor untuk menjalankan praktik culasnya. Modus paling umum, katanya, mafia tanah memalsukan identitas pemilik sertifikat, seperti KTP.

Tak hanya itu, mafia tanah juga dapat memalsukan girik dan meminta kepala desa untuk mengakui girik tersebut sebagai girik yang benar. Kalaupun digugat ke pengadilan, mafia tanah tak segan menyuap aparat pengadilan untuk memenangkan perkaranya.

“Mafia itu juga bisa bermain di pengadilan. Menyogok pengadilan. Macam-macam Itulah mafia. Jadi modusnya macam-macam,” katanya.

Untuk memberantas mafia tanah, kata Taufiqulhadi, Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan melalui Satgas Anti Mafia Tanah. Kerja sama ini telah membongkar sejumlah kasus mafia tanah.

Peringatan agar masyarakat tidak dengan mudah menyerahkan sertifikat tanah telah berulang kali disampaikan Kementerian ATR/BPN. Salah satunya disampaikan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN, R. B Agus Wijayanto.

“Ke depan bagi masyarakat saat melakukan jual beli juga jangan mudah untuk menyerahkan sertifikat kepada seseorang baik itu calon pembeli atau pilihlah notaris yang dikenal,” kata Agus.

Tak hanya pemilik sertifikat, Agus juga meminta masyarakat yang ingin membeli tanah untuk meneliti terlebih dahulu sertifikat tanah yang akan dibeli. “Demikian juga pembeli. Cek dlu sertifikatnya apakah sertifikat ini bermasalah atu tidak. Oleh karena itu memang supaya dengan ketentuan akan ada peralihan hak juga harus dilakukan pengecekan sertifikat di kantor pertanahan,” katanya.

Untuk mencegah terjadinya pemalsuan oleh sindikat mafia tanah, Agus menyatakan, pihaknya akan terus memperbaiki kualitas sertifikat tanah. “Kami BPN terus akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk kita supaya tidak mudah dilakukan pemalsuan-pemalsuan,” kata Agus.

Saat ini, kata Agus, pihaknya sedang mempersiapkan untuk meluncurkan digitalisasi dan pelayanan elektronik. Agus meyakini, digitalisasi dapat mencegah terjadinya pemalsuan.

“Ke depan dengan langkah-langkah digital warkah itu tidak akan mudah dipalsukan. Tidak akan bisa diambil karena semua ada backup di sistem. Demikian juga dengan sertifikat. Sertifikat yang utama itu yang ada di data,” katanya.

Agus mengatakan, saat ini, kualitas produk sertifikat tanah sudah baik dan sulit untuk dipalsukan. Untuk itu, sebagian besar mafia tanah tak membawa sertifikat palsu ke BPN karena akan dengan mudah dideteksi petugas BPN.

“Namun yang dibawa ke BPN adalah sertifikat yang asli. Yang palsu yang diserahkan kepada pemilik sehingga pemilik tidak tahu kalau sudah dipalsukan,” katanya.

Dalam menjalankan aksinya kelompok mafia tanah berbagi peran. Terdapat pihak yang bertindak selaku aktor intelektual, pihak yang menyiapkan sarana dan prasarana, bahkan terdapat pihak yang berperan sebagai figur atau yang mengaku pemilik atas tanah dan bangunan, pihak yang mengaku pemilik sertifikat hingga pihak yang berperan sebagai staf PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Agus mengatakan, modus tersebut salah satu modus yang dilancarkan mafia tanah. Sindikat tersebut berupaya mengaburkan status suatu tanah sehingga bisa beralih dengan menggunakan figur yang berperan sebagai pemilik tanah dan bangunan.

Dikatakan, sesuai kewenangannya, Kementerian ATR/BPN bersifat administratif dengan data yang dimiliki data formal. Untuk itu, dalam membongkar sindikat mafia tanah, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan aparat Kepolisian dan Kejaksaan dengan membentuk tim Satgas Mafia Tanah.

“Kita akan terus bekerja sama di dalam penanganan kasus-kasus pertanahan yang terindikasi mafia tanah,” katanya.(gnr)

Modus-Modus:

1. Biasanya modus awalnya adalah mendatangi si pemilik tanah atau rumah lalu mengaku tertarik ingin membeli aset tersebut dan minta ditunjukkan sertifikatnya.

2. Kemudian oknum mengatakan oke mau membeli. Dikasih sejumlah uang muka, minta pinjam sertifikat cek ke BPN.

3. Setelah si pelaku melihat sertifikat hingga KTP pemilik aslinya, di situlah para mafia tanah berkesempatan memalsukan sertifikat dan KTP.

4. Mafia tanah atau penipu ini mengubah dokumen, membikin figur seolah-seolah dia yang punya tanah, dibikin figur orang lain, KTP-nya dipalsukan, diganti wajahnya dia, nama lengkap semua sama seperti si pemilik asli seperti di sertifikat.

*Sumber: Pernyataan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia.

Artikel Terbaru