alexametrics
29.4 C
Manado
Jumat, 20 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Jelang Pertemuan Puncak di Bali, Mengapa Indonesia Tidak Melarang Rusia Hadiri G20?

MANADOPOST.ID – Indonesia dalam dilema. Melansir dari kantor berita Al Jazeera, Indonesia sedang berkonsultasi dengan anggota G20 lainnya di tengah meningkatnya seruan agar Rusia dilarang menghadiri pertemuan puncak forum ekonomi di Bali, November mendatang.

Sebelumnya beberapa anggota kelompok antar pemerintah dari 19 negara dan Uni Eropa telah mengancam akan memboikot acara tersebut jika Presiden Rusia Vladimir Putin dan delegasi dari Moskow diizinkan untuk hadir.

“Sayangnya, ini adalah nasib Presiden Jokowi (Joko Widodo),” beber Kosman Samosir selaku dosen hukum internasional dan wakil dekan fakultas hukum di Universitas Katolik Santo Thomas di Medan, Indonesia melansir Al Jazeera.

“Tentu saja ini harus terjadi sekarang, ketika Indonesia punya presidensi, dan harus menghadapi kemungkinan pengusiran Rusia atau para anggota berisiko memboikot dan seluruh forum gagal,” lanjutnya.

Sementara itu, Angelo Abil Wijaya sebagai Kepala Manajemen Proyek dan Penelitian di Y20 Indonesia menjelaskan, kelompok keterlibatan pemuda resmi untuk KTT Pemimpin G20, taruhannya tidak bisa lebih tinggi.

“Indonesia telah banyak berinvestasi dalam kepresidensinya di G20, dan telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun,” jelasnya.

“Indonesia ingin presidensinya sukses. Agar sukses, G20 harus dihadiri oleh 20 anggotanya. Tentu kita ingin melihat keberhasilan G20 Indonesia, bukan G19, atau gabungan Gs lainnya yang anggotanya kurang dari 20,” imbuh dia.

G20 tidak hanya mencakup negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang, yang telah bergerak untuk menjatuhkan sanksi keras kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina. Namun juga negara-negara seperti China yang telah mengambil pendekatan yang lebih ambivalen.

“Tampaknya kenyataan yang tidak dapat dihindari bahwa kehadiran Putin di G20 akan mengakibatkan banyak negara memboikot acara tersebut. Sulit membayangkan tingkat diplomasi apa pun yang mengubah ini, kecuali perubahan radikal dalam situasi di Rusia dan Ukraina sendiri,” jelas Ian Wilson yang merupakan dosen studi politik dan keamanan di Universitas Murdoch di Perth.

MANADOPOST.ID – Indonesia dalam dilema. Melansir dari kantor berita Al Jazeera, Indonesia sedang berkonsultasi dengan anggota G20 lainnya di tengah meningkatnya seruan agar Rusia dilarang menghadiri pertemuan puncak forum ekonomi di Bali, November mendatang.

Sebelumnya beberapa anggota kelompok antar pemerintah dari 19 negara dan Uni Eropa telah mengancam akan memboikot acara tersebut jika Presiden Rusia Vladimir Putin dan delegasi dari Moskow diizinkan untuk hadir.

“Sayangnya, ini adalah nasib Presiden Jokowi (Joko Widodo),” beber Kosman Samosir selaku dosen hukum internasional dan wakil dekan fakultas hukum di Universitas Katolik Santo Thomas di Medan, Indonesia melansir Al Jazeera.

“Tentu saja ini harus terjadi sekarang, ketika Indonesia punya presidensi, dan harus menghadapi kemungkinan pengusiran Rusia atau para anggota berisiko memboikot dan seluruh forum gagal,” lanjutnya.

Sementara itu, Angelo Abil Wijaya sebagai Kepala Manajemen Proyek dan Penelitian di Y20 Indonesia menjelaskan, kelompok keterlibatan pemuda resmi untuk KTT Pemimpin G20, taruhannya tidak bisa lebih tinggi.

“Indonesia telah banyak berinvestasi dalam kepresidensinya di G20, dan telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun,” jelasnya.

“Indonesia ingin presidensinya sukses. Agar sukses, G20 harus dihadiri oleh 20 anggotanya. Tentu kita ingin melihat keberhasilan G20 Indonesia, bukan G19, atau gabungan Gs lainnya yang anggotanya kurang dari 20,” imbuh dia.

G20 tidak hanya mencakup negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang, yang telah bergerak untuk menjatuhkan sanksi keras kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina. Namun juga negara-negara seperti China yang telah mengambil pendekatan yang lebih ambivalen.

“Tampaknya kenyataan yang tidak dapat dihindari bahwa kehadiran Putin di G20 akan mengakibatkan banyak negara memboikot acara tersebut. Sulit membayangkan tingkat diplomasi apa pun yang mengubah ini, kecuali perubahan radikal dalam situasi di Rusia dan Ukraina sendiri,” jelas Ian Wilson yang merupakan dosen studi politik dan keamanan di Universitas Murdoch di Perth.

Most Read

Artikel Terbaru

/