26.4 C
Manado
Sabtu, 2 Juli 2022

Keras! Pemilik Kapal Ancam Hentikan Operasional, Minta Pemerintah Kaji PP Nomor 85/2021

MANADOPOST.ID – PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mendapat reaksi keras dari pengusaha atau pemilik kapal.

Dilansir dari oceanweek.co.id, Perhimpunan Pemilik Kapal Perikanan Tangkap Kalimantan Barat (Kalbar) meminta pemerintah agar mengkaji ulang PP yang tarif pajaknya sangat memberatkan para pengusaha kapal ikan.

“Kami meminta pemerintah untuk mengkaji ulang PP No. 85 tahun 2021, yang mulai berlaku 20 September 2021, sehingga pemilik kapal tidak akan mampu memperpanjang izin kapal dikarenakan kenaikan tarif PNBP mencapai 150 hingga 400 persen,” kata Perwakilan Perhimpunan Pemilik Kapal Perikanan Tangkap Kalimantan Barat Cin Cung atau yang dikenal Atong di Pontianak, dikutip dari Antara, Rabu (22/9/2021).

Apabila pemerintah tetap melaksanakan dan memaksakan untuk memberlakukan PP Nomor 85 tahun 2021, maka pemilik kapal akan menghentikan operasional kapal perikanan penangkap ikan.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Kami menolak karena kenaikan tarif PNBP yang dikenakan terhadap kapal perikanan tangkap besarannya 150 hingga 400 persen, kemudian Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat juga tidak sesuai dengan harga ikan di lapangan/daerah khususnya Provinsi Kalbar,” ujarnya.

Jika pemerintah tetap menerapkan PP tersebut, maka akan terjadi penghentian operasional kapal dan akan berdampak terjadi pengangguran massal di sektor perikanan tangkap di Kalbar dan Indonesia umumnya.

“Operasional kapal selama ini juga mengalami kenaikan di antaranya dalam hal pembelian sparepart, bahan besi dan lainnya, dengan masih diterapkan tarif PNBP berdasarkan tarif lama itupun kami kadang masih mengalami kerugian,” ungkapnya.

Dengan diterapkannya PP No. 85 tahun 2021 yang kenaikannya mencapai 400 persen. “Untuk perbandingannya salah satu kapal kami yang barusan mengajukan perpanjangan izin di bulan September 2021 kenaikannya sangat memberatkan. Pada tahun sebelumnya PNBP yang dikenakan pada kapal ukuran 85 GT hanya bayar PNBP sekitar Rp70 juta, tetapi dengan adanya penerapan tarif baru di PNBP di PP No. 85 tahun 2021 menjadi sebesar Rp165 juta,” katanya.

MANADOPOST.ID – PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mendapat reaksi keras dari pengusaha atau pemilik kapal.

Dilansir dari oceanweek.co.id, Perhimpunan Pemilik Kapal Perikanan Tangkap Kalimantan Barat (Kalbar) meminta pemerintah agar mengkaji ulang PP yang tarif pajaknya sangat memberatkan para pengusaha kapal ikan.

“Kami meminta pemerintah untuk mengkaji ulang PP No. 85 tahun 2021, yang mulai berlaku 20 September 2021, sehingga pemilik kapal tidak akan mampu memperpanjang izin kapal dikarenakan kenaikan tarif PNBP mencapai 150 hingga 400 persen,” kata Perwakilan Perhimpunan Pemilik Kapal Perikanan Tangkap Kalimantan Barat Cin Cung atau yang dikenal Atong di Pontianak, dikutip dari Antara, Rabu (22/9/2021).

Apabila pemerintah tetap melaksanakan dan memaksakan untuk memberlakukan PP Nomor 85 tahun 2021, maka pemilik kapal akan menghentikan operasional kapal perikanan penangkap ikan.

“Kami menolak karena kenaikan tarif PNBP yang dikenakan terhadap kapal perikanan tangkap besarannya 150 hingga 400 persen, kemudian Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat juga tidak sesuai dengan harga ikan di lapangan/daerah khususnya Provinsi Kalbar,” ujarnya.

Jika pemerintah tetap menerapkan PP tersebut, maka akan terjadi penghentian operasional kapal dan akan berdampak terjadi pengangguran massal di sektor perikanan tangkap di Kalbar dan Indonesia umumnya.

“Operasional kapal selama ini juga mengalami kenaikan di antaranya dalam hal pembelian sparepart, bahan besi dan lainnya, dengan masih diterapkan tarif PNBP berdasarkan tarif lama itupun kami kadang masih mengalami kerugian,” ungkapnya.

Dengan diterapkannya PP No. 85 tahun 2021 yang kenaikannya mencapai 400 persen. “Untuk perbandingannya salah satu kapal kami yang barusan mengajukan perpanjangan izin di bulan September 2021 kenaikannya sangat memberatkan. Pada tahun sebelumnya PNBP yang dikenakan pada kapal ukuran 85 GT hanya bayar PNBP sekitar Rp70 juta, tetapi dengan adanya penerapan tarif baru di PNBP di PP No. 85 tahun 2021 menjadi sebesar Rp165 juta,” katanya.

Most Read

Artikel Terbaru

/