26.4 C
Manado
Rabu, 10 Agustus 2022

Keras! Pemilik Kapal Ancam Hentikan Operasional, Minta Pemerintah Kaji PP Nomor 85/2021

Pada saat membayar PNBP untuk kapal ukuran 85 GT dengan tarif lama saja pihaknya belum bisa dikatakan mendapatkan hasil yang maksimal, apalagi dikenakan tarif baru yang kenaikannya hingga sebesar 400 persen, ditambah lagi saat ini hasil tangkap ikan untuk wilayah Kalbar dan Kepri mengalami penurunan hingga 50 persen.

“Inilah yang menjadi alasan kami menolak kenaikan tarif PNBP baru ini, karena kami tidak akan mampu untuk melanjutkan proses perpanjangan izin.

Bukan kami tidak mau, selaku warga negara yang baik tentunya selalu taat membayar pajak, tapi harapan kami kepada pemerintah pusat kalau mau menaikkan jangan sampai mencekik pemilik kapal dan nelayan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, dia berharap pemerintah respon keluhan dan keberatan pihak nelayan atas kenaikan tarif PNBP baru tersebut.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Sementara itu, Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Sambas, Juniardi menyatakan, dalam penentuan sikap ini pihaknya akan menindaklanjuti keluhan para nelayan dengan mengirim surat ke pemerintah daerah.

“Kita juga akan berkoordinasi ke daerah lainnya, karena nelayan dari provinsi lainnya juga menolak adanya PP No. 85 tahun 2021 ini. Kami juga berharap pemerintah mengkaji ulang PP No. 85 tahun 2021 ini,” ujarnya. (oceanweek)

Pada saat membayar PNBP untuk kapal ukuran 85 GT dengan tarif lama saja pihaknya belum bisa dikatakan mendapatkan hasil yang maksimal, apalagi dikenakan tarif baru yang kenaikannya hingga sebesar 400 persen, ditambah lagi saat ini hasil tangkap ikan untuk wilayah Kalbar dan Kepri mengalami penurunan hingga 50 persen.

“Inilah yang menjadi alasan kami menolak kenaikan tarif PNBP baru ini, karena kami tidak akan mampu untuk melanjutkan proses perpanjangan izin.

Bukan kami tidak mau, selaku warga negara yang baik tentunya selalu taat membayar pajak, tapi harapan kami kepada pemerintah pusat kalau mau menaikkan jangan sampai mencekik pemilik kapal dan nelayan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, dia berharap pemerintah respon keluhan dan keberatan pihak nelayan atas kenaikan tarif PNBP baru tersebut.

Sementara itu, Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Sambas, Juniardi menyatakan, dalam penentuan sikap ini pihaknya akan menindaklanjuti keluhan para nelayan dengan mengirim surat ke pemerintah daerah.

“Kita juga akan berkoordinasi ke daerah lainnya, karena nelayan dari provinsi lainnya juga menolak adanya PP No. 85 tahun 2021 ini. Kami juga berharap pemerintah mengkaji ulang PP No. 85 tahun 2021 ini,” ujarnya. (oceanweek)

Most Read

Artikel Terbaru

/