23.4 C
Manado
Thursday, 8 December 2022

Tuntaskan Backlog, BP2P Sulawesi I Dorong Pokja PKP Pacu Data dan Dokumen RP3KP Sulut dan Gorontalo

MANADOPOST.ID—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I, memfasilitasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menuntaskan Pengelolaan Data PKP dan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo.

Kepala BP2P Sulawesi I Recky Walter Lahope, menyebutkan bahwa pentingnya kolaborasi melalui peran Pokja untuk penuntasan program satu data serta dokumen RP3KP dalam upaya penuntasan backlog dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

“Karena urusan perumahan bukan hanya urusan pemerintah pusat, provinsi tapi semua stakeholder termasuk di dalamnya ada pengembang, perbankan, Asosiasi dan Instansi Permukiman terkait. Makanya semua yang terlibat di sini dibentuklah Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) yang pada tindak lanjut disitu juga, dengan pembentukan forum kelembagaan Pokja,” urai Lahope.

Adapun Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 13,5 juta angka backlog (kekurangan rumah) secara nasional.

Baca Juga:  Gerah Selalu Banjir, Warga Bantaran Sungai Minta Percepat Pembebasan Tanah Agar Segera Pindah
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Kebutuhan rumah yang masih terlalu tinggi angkanya, ini menjadi PR untuk semua pemangku kepentingan dalam menjalankan Amanat Undang-Undang,” terang Lahope.

ATASI BACKLOG: Forum Pokja PKP Provinsi Gorontalo (Foto atas) dan Forum Pokja PKP Sulut (Foto bawah) saat pelaksanaan Rakor II Finalisasi Basis Data PKP dan Raker Pendampingan Penyusunan RP3KP.

Terkait Pengelolaan Data PKP dan Penyelesaian Dokumen RP3KP, Kepala Dinas Perkimtan Sulut Steve Kepel melalui Sekretaris Desmar Laoh pun menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan pekerjaan rumah yang penting untuk dituntaskan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

“Karena sampai sekarang, persoalan data tidak pernah selesai, sehingga selalu menghambat dalam tahapan perencanaan sampai pada eksekusi implementasi di lapangan. Sehingga ini adalah pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab semua anggota Pokja PKP dan Forum PKP,” jelasnya.

Sehingga pasca pandemi ini, Laoh menyebutkan pihaknya akan menggenjot penuntasan data dan RP3KP di Provinsi maupun di Kab/Kota.

“Tentunya pemerintah Provinsi Sulut bersama Pemerintah Kab/Kota yang ada akan menyikapi ini untuk melanjutkan tugas-tugas kegiatan yang tertunda selama ini. Untuk melaksanakan amanat yang sudah diatar baik dalam UU dan peraturan dan ketentuan yang berlaku mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman,” pungkas Laoh.

Baca Juga:  Stop Bangun Bendungan, 2023 Pemerintah Fokus Terhadap Manfaat Pembangunan Infrastruktur Capai SDGs

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budiyanto pun mendorong agar Provinsi dan Kota/Kabupaten di Gorontalo dapat menyelesaikan dokumen RP3KP.

“Penyusunan dokumen RP3KP bagi Kota Gorontalo dan Kabupaten lainnya sangatlah urgensi. Hal ini terkait adanya backlog, permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, rumah liar, perumahan yang belum dilengkapi PSU, dan lainnya. Sehingga hal-hal ini yang perlu kita petakan dalam dokumen RP3KP,” terang Budiyanto.

Adapun Rapat Koordinasi, Review Kinerja Pokja PKP dan Pendampingan Penyusunan RP3KP dilaksanakan di Hotel Peninsula, yang secara berturut-turut dilaksanakan bersama Pemerintah dan Pokja di Provinsi Gorontalo pada (22/11) dan bersama Pemerintah Provinsi Sulut pada (23/11). (Desmianti Babo)

MANADOPOST.ID—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I, memfasilitasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menuntaskan Pengelolaan Data PKP dan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo.

Kepala BP2P Sulawesi I Recky Walter Lahope, menyebutkan bahwa pentingnya kolaborasi melalui peran Pokja untuk penuntasan program satu data serta dokumen RP3KP dalam upaya penuntasan backlog dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

“Karena urusan perumahan bukan hanya urusan pemerintah pusat, provinsi tapi semua stakeholder termasuk di dalamnya ada pengembang, perbankan, Asosiasi dan Instansi Permukiman terkait. Makanya semua yang terlibat di sini dibentuklah Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) yang pada tindak lanjut disitu juga, dengan pembentukan forum kelembagaan Pokja,” urai Lahope.

Adapun Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 13,5 juta angka backlog (kekurangan rumah) secara nasional.

Baca Juga:  Pemkot Diminta Surati Pemprov, Terkait Hibah Tanah Lokasi Bantuan Bangunan Warga Terdampak Relokasi

“Kebutuhan rumah yang masih terlalu tinggi angkanya, ini menjadi PR untuk semua pemangku kepentingan dalam menjalankan Amanat Undang-Undang,” terang Lahope.

ATASI BACKLOG: Forum Pokja PKP Provinsi Gorontalo (Foto atas) dan Forum Pokja PKP Sulut (Foto bawah) saat pelaksanaan Rakor II Finalisasi Basis Data PKP dan Raker Pendampingan Penyusunan RP3KP.

Terkait Pengelolaan Data PKP dan Penyelesaian Dokumen RP3KP, Kepala Dinas Perkimtan Sulut Steve Kepel melalui Sekretaris Desmar Laoh pun menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan pekerjaan rumah yang penting untuk dituntaskan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

“Karena sampai sekarang, persoalan data tidak pernah selesai, sehingga selalu menghambat dalam tahapan perencanaan sampai pada eksekusi implementasi di lapangan. Sehingga ini adalah pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab semua anggota Pokja PKP dan Forum PKP,” jelasnya.

Sehingga pasca pandemi ini, Laoh menyebutkan pihaknya akan menggenjot penuntasan data dan RP3KP di Provinsi maupun di Kab/Kota.

“Tentunya pemerintah Provinsi Sulut bersama Pemerintah Kab/Kota yang ada akan menyikapi ini untuk melanjutkan tugas-tugas kegiatan yang tertunda selama ini. Untuk melaksanakan amanat yang sudah diatar baik dalam UU dan peraturan dan ketentuan yang berlaku mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman,” pungkas Laoh.

Baca Juga:  Lagi VIRAL! Sewa Mobil Lalu Dijual Murah di Daerah-daerah Ini, Maleo Polda Sulut Tangkap Tersangka Asal..

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budiyanto pun mendorong agar Provinsi dan Kota/Kabupaten di Gorontalo dapat menyelesaikan dokumen RP3KP.

“Penyusunan dokumen RP3KP bagi Kota Gorontalo dan Kabupaten lainnya sangatlah urgensi. Hal ini terkait adanya backlog, permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, rumah liar, perumahan yang belum dilengkapi PSU, dan lainnya. Sehingga hal-hal ini yang perlu kita petakan dalam dokumen RP3KP,” terang Budiyanto.

Adapun Rapat Koordinasi, Review Kinerja Pokja PKP dan Pendampingan Penyusunan RP3KP dilaksanakan di Hotel Peninsula, yang secara berturut-turut dilaksanakan bersama Pemerintah dan Pokja di Provinsi Gorontalo pada (22/11) dan bersama Pemerintah Provinsi Sulut pada (23/11). (Desmianti Babo)

Most Read

Artikel Terbaru

/