alexametrics
26.4 C
Manado
Minggu, 22 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

SMRC: Rakyat yang Merasa Ekonomi Membaik Menolak Penundaan Pemilu

MANADOPOST.ID – Evaluasi publik atas kondisi ekonomi tidak memiliki pengaruh pada dukungan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Mayoritas masyarakat yang menilai ekonomi rumah tangganya baik dibanding tahun lalu menolak Pemilu 2024 ditunda. Demikian hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Hal ini dikemukakan oleh Pendiri SMRC, Prof. Saiful Mujani, dalam program ‘Bedah Politik’ yang bertajuk “Siapa Dukung Penundaan Pemilu?” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Kamis, 24 Maret 2022.

Video utuh pemaparan Saiful Mujani bisa disimak di sini: https://youtu.be/VjqS0mue4gI

Hasil survei ini menunjukkan bahwa orang yang mengatakan keadaan ekonomi rumah tangganya lebih baik dari tahun lalu, sebanyak 83 persen tidak mau pemilu ditunda. Demikian pula dengan yang mengatakan lebih buruk, 84 persen menolak. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan, 80 persen juga menolak ide penundaan Pemilu.

Saiful melihat ini sebagai fakta yang menarik dari masyarakat Indonesia.

“Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah, tapi di sisi lain, soal Pemilu, periodisasi, regularitas, masyarakat nampaknya taat pada Konstitusi,” kata doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, Amerika Serikat, itu.

Ini menunjukkan, lanjut Saiful, betapa canggihnya masyarakat melihat dua persoalan. Yang satu terkait dengan kinerja pemerintah, di sisi lain adalah tentang amanat atau perintah konstitusi yang harus dilaksanakan.

Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini menyimpulkan bahwa dari data-data yang ada, rakyat secara umum menolak gagasan presiden tiga periode maupun penundaan Pemilu. Jumlah rakyat yang menolak itu tidak main-main besarnya.

“Karena itu, kalau dipaksakan, kita tidak tahu konsekuensinya. Bukan tidak mungkin rakyat bergerak, apalagi kalau dimobilisasi,” tegasnya.

Saiful berharap agar aspirasi masyarakat ini didengarkan oleh para elit. Dan Presiden Jokowi (bisa) menyatakan secara tegas, seperti Ketua DPR, Puan Maharani, yang secara tegas menyatakan bahwa Pemilu 2024 sudah terjadwal dan akan mengikuti prosedur sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah, DPR dan KPU.

“Ini akan memberikan kepastian politik dan hukum bagi keberlangsungan kita sebagai negara demokrasi,” pungkasnya. (*)

 

 

MANADOPOST.ID – Evaluasi publik atas kondisi ekonomi tidak memiliki pengaruh pada dukungan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Mayoritas masyarakat yang menilai ekonomi rumah tangganya baik dibanding tahun lalu menolak Pemilu 2024 ditunda. Demikian hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Hal ini dikemukakan oleh Pendiri SMRC, Prof. Saiful Mujani, dalam program ‘Bedah Politik’ yang bertajuk “Siapa Dukung Penundaan Pemilu?” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Kamis, 24 Maret 2022.

Video utuh pemaparan Saiful Mujani bisa disimak di sini: https://youtu.be/VjqS0mue4gI

Hasil survei ini menunjukkan bahwa orang yang mengatakan keadaan ekonomi rumah tangganya lebih baik dari tahun lalu, sebanyak 83 persen tidak mau pemilu ditunda. Demikian pula dengan yang mengatakan lebih buruk, 84 persen menolak. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan, 80 persen juga menolak ide penundaan Pemilu.

Saiful melihat ini sebagai fakta yang menarik dari masyarakat Indonesia.

“Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah, tapi di sisi lain, soal Pemilu, periodisasi, regularitas, masyarakat nampaknya taat pada Konstitusi,” kata doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, Amerika Serikat, itu.

Ini menunjukkan, lanjut Saiful, betapa canggihnya masyarakat melihat dua persoalan. Yang satu terkait dengan kinerja pemerintah, di sisi lain adalah tentang amanat atau perintah konstitusi yang harus dilaksanakan.

Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini menyimpulkan bahwa dari data-data yang ada, rakyat secara umum menolak gagasan presiden tiga periode maupun penundaan Pemilu. Jumlah rakyat yang menolak itu tidak main-main besarnya.

“Karena itu, kalau dipaksakan, kita tidak tahu konsekuensinya. Bukan tidak mungkin rakyat bergerak, apalagi kalau dimobilisasi,” tegasnya.

Saiful berharap agar aspirasi masyarakat ini didengarkan oleh para elit. Dan Presiden Jokowi (bisa) menyatakan secara tegas, seperti Ketua DPR, Puan Maharani, yang secara tegas menyatakan bahwa Pemilu 2024 sudah terjadwal dan akan mengikuti prosedur sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah, DPR dan KPU.

“Ini akan memberikan kepastian politik dan hukum bagi keberlangsungan kita sebagai negara demokrasi,” pungkasnya. (*)

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/