MANADOPOST.ID – Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban mengatakan, saat ini Indonesia darurat Covid-19. Kondisi ini terlihat dari penuhnya rumah sakit rujukan Covid-19.
“De facto, rumah sakit memang penuh dan mulai berlakukan pemilahan pasien,” katanya melalui akun Twitter @ProfesorZubairi, Rabu (23/6).
Dilansir dari Merdeka.com, rumah sakit rujukan berdampak pada tidak ada penanganan terhadap pasien Covid-19. Dia mengambil contoh ada pasien Covid-19 yang meninggal di luar rumah sakit. Bahkan, ada jenazah pasien Covid-19 yang terlantar di depan rumahnya.
“Ini pertanda serius,” sambungnya.
Prof Zubairi meminta semua pihak, termasuk masyarakat tidak abai terhadap protokol kesehatan. Menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mencuci tangan pakai sabun harus terus diterapkan.
“Jangan masa bodoh terhadap prokes (protokol kesehatan). Keadaan darurat ini nyata,” tutupnya.
Sebelumnya, Prof Zubairi memprediksi kasus Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat. Bahkan, bisa mencapai 50.000 kasus Covid-19 dalam sehari.
Meski demikian, laju penularan Covid-19 bisa dicegah dengan berbagai cara. Di antaranya, meningkatkan vaksinasi Covid-19, meningkatkan testing dan tracing, menerapkan lockdown ketat serta membatasi kerumunan.
Di tengah laju peningkatan kasus Covid-19, Prof Zubairi berharap pemerintah menyelamatkan fasilitas kesehatan dari ancaman kolaps. Jika fasilitas kesehatan kolaps, tenaga kesehatan tak bisa lagi melayani pasien Covid-19.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah fasilitas kesehatan kolaps. Pertama, menambah tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19.
“Kedua nakes (tenaga kesehatan) harus direkrut lagi karena rupanya tenaga kesehatan itu ada yang bekerja di rumah sakit rujukan, ada yang tidak. Ada juga yang kerja di bidang lain, nah itu bisa direkrut, bisa ditawarkan,” ujarnya.
Ketiga, rumah sakit rujukan Covid-19 harus menyediakan fasilitas berupa alat pelindung diri (APD), laboratorium hingga obat untuk tiga hingga enam bulan mendatang.
Keempat, membuat mapping tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan Covid-19 setiap provinsi. Pemerintah juga harus memastikan pencairan insentif untuk tenaga kesehatan sesuai waktunya.
“Satu hal lagi, rumah sakit rujukan Covid-19 itu supaya tidak ambruk harus memerlukan anggaran, biaya. Nah ternyata yang seharusnya diterima rumah sakit untuk pasien-pasien rujukan yang lalu, yang dijanjikan oleh negara itu masih banyak yang belum dibayar. Nah itu amat membahayakan kehidupan rumah sakit,” tandasnya. (merdeka.com/ctr-01)
