33.4 C
Manado
Senin, 4 Juli 2022

Tersisa Rp30 Triliun untuk Padat Karya Tunai Desa

MANADOPOST.ID—Program padat karya tunai di sejumlah kementerian masih belum akan berakhir. Anggaran untuk program tersebut masih besar dan akan diprioritaskan untuk memberi pekerjaan bagi warga yang terdampak Covid-19. Tentunya dengan skema upah yang melebihi komponen produksi.

Untuk anggaran dari dana desa misalnya, Yang masih bisa digerakkan untuk percepatan peningkatan ekonomi nilainya Rp 30,793 triliun. ’’Dana Rp 30,793 T hari ini posisinya digunakan untuk padat karya tunai desa (PKTD),’’ ujar Menteri Desa Abdul Halim Iskandar usai ratas virtual bersama Presiden Joko Widodo kemarin (24/9).

Tentu ada syarat dalam menjalankan program PKTD. Yakni, komponen upah kerja harus di atas 50 persen. Karena tujuan utamanya memang membantu masyarakat desa yang terdampak Covid-19. Artinya PKTD hingga akhir tahun ini diprioritaskan untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan komponen bahan yang tinggi.

’’Supaya penyerapan tenaga kerjanya banyak, kemudian dana yang beredar di masyarakat juga banyak,’’ lanjut politikus PKB itu. Sasaran akhirnya adalah menaikkan daya beli warga desa. Dengan asumsi setiap PKTD berdurasi 8 hari per bulan, maka anggaran Rp 30,793 triliun itu akan mampu menyerap 7.056.751 pekerja.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Padat karya juga dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Kementrian yang dinahkodai Budi Karya Sumadi ini sudah sejak tahun lalu menggalakan padat karya. Program ini pun diteruskan hingga tahun depan.

Sekjen Kemenhub Joko Sasono menyatakan program padat karya ini diharapkan untuk meningkatkan hasil produksi serta perluasan kerja sementara. Di seluruh direktorat di Kemenhub melakukan program padat karya. ”Sampai September ini sudah 16 ribu tenaga terserap,” katanya kemarin (24/9).

Dia mengakui bahwa Covid-19 menjadi hambatan dalam padat karya. Bahkan ada beberapa proyek yang dihentikan. Untuk proyek yang berjalan, Kemenhub selalu diskusi dengan Satgas Covid-19.  ”Untuk 2021 padat karya diharapkan mempercepat ekonomi nasional,” ungkapnya.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa padat karya melibatkan masyarakat yang unskill. Untuk di Direktorat Perhubungan Darat, masyarakat yang ikut padat karya akan melakukan pemasangan kelengakapan jalan serta pembangunan pelabuhan dan halte angkutan penyebrangan. ”Ada juga rehabilitasi dan operasional terminal tipe A, terminal barang, serta jembatan timbang,” ucapnya.

Tahun ini ditargetkan padat karya dilakukan di 33 propinsi. Total melibatkan 384 desa. Masyarwkat yang terlibat diharapkan mencapai 10.393 orang. Sementara upah yang digelontorkan sebanyak Rp 46,5 miliar. ”Hingga 23 September sudah terealisasi 3919 orang pekerja dan uang tersalurkan Rp 14 miliar,” katanya. Budi optimis hingga akhir tahun target yang telah disusun bisa terealisasi.

Hal senada juga diungkapkan Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto. Padat karya di direktorat perhubungan udara dilaksanakan di 149 unit lerja. Semula padat karya akan menyerap 4.306 orang pekerja. Namun hingga bulan ini sudah melebihi target. Yakni mencapai 4.506 orang. ”Dana untuk upah awalnya dianggarkan Rp 18,02 miliar. Sekarang sudah mencapai Rp 19,52 miliar,” tutur Novie.

Pertambahan jumlah itu dikarenakan ada sepuluh daerah baru padat karya. Salah satunya berada di Jawa Timur. Direktorat Perkeretaapian, Direktorat Perhubungan Laut serta badan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan juga melakukan padat karya. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing direktorat.(jp/gnr)

MANADOPOST.ID—Program padat karya tunai di sejumlah kementerian masih belum akan berakhir. Anggaran untuk program tersebut masih besar dan akan diprioritaskan untuk memberi pekerjaan bagi warga yang terdampak Covid-19. Tentunya dengan skema upah yang melebihi komponen produksi.

Untuk anggaran dari dana desa misalnya, Yang masih bisa digerakkan untuk percepatan peningkatan ekonomi nilainya Rp 30,793 triliun. ’’Dana Rp 30,793 T hari ini posisinya digunakan untuk padat karya tunai desa (PKTD),’’ ujar Menteri Desa Abdul Halim Iskandar usai ratas virtual bersama Presiden Joko Widodo kemarin (24/9).

Tentu ada syarat dalam menjalankan program PKTD. Yakni, komponen upah kerja harus di atas 50 persen. Karena tujuan utamanya memang membantu masyarakat desa yang terdampak Covid-19. Artinya PKTD hingga akhir tahun ini diprioritaskan untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan komponen bahan yang tinggi.

’’Supaya penyerapan tenaga kerjanya banyak, kemudian dana yang beredar di masyarakat juga banyak,’’ lanjut politikus PKB itu. Sasaran akhirnya adalah menaikkan daya beli warga desa. Dengan asumsi setiap PKTD berdurasi 8 hari per bulan, maka anggaran Rp 30,793 triliun itu akan mampu menyerap 7.056.751 pekerja.

Padat karya juga dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Kementrian yang dinahkodai Budi Karya Sumadi ini sudah sejak tahun lalu menggalakan padat karya. Program ini pun diteruskan hingga tahun depan.

Sekjen Kemenhub Joko Sasono menyatakan program padat karya ini diharapkan untuk meningkatkan hasil produksi serta perluasan kerja sementara. Di seluruh direktorat di Kemenhub melakukan program padat karya. ”Sampai September ini sudah 16 ribu tenaga terserap,” katanya kemarin (24/9).

Dia mengakui bahwa Covid-19 menjadi hambatan dalam padat karya. Bahkan ada beberapa proyek yang dihentikan. Untuk proyek yang berjalan, Kemenhub selalu diskusi dengan Satgas Covid-19.  ”Untuk 2021 padat karya diharapkan mempercepat ekonomi nasional,” ungkapnya.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa padat karya melibatkan masyarakat yang unskill. Untuk di Direktorat Perhubungan Darat, masyarakat yang ikut padat karya akan melakukan pemasangan kelengakapan jalan serta pembangunan pelabuhan dan halte angkutan penyebrangan. ”Ada juga rehabilitasi dan operasional terminal tipe A, terminal barang, serta jembatan timbang,” ucapnya.

Tahun ini ditargetkan padat karya dilakukan di 33 propinsi. Total melibatkan 384 desa. Masyarwkat yang terlibat diharapkan mencapai 10.393 orang. Sementara upah yang digelontorkan sebanyak Rp 46,5 miliar. ”Hingga 23 September sudah terealisasi 3919 orang pekerja dan uang tersalurkan Rp 14 miliar,” katanya. Budi optimis hingga akhir tahun target yang telah disusun bisa terealisasi.

Hal senada juga diungkapkan Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto. Padat karya di direktorat perhubungan udara dilaksanakan di 149 unit lerja. Semula padat karya akan menyerap 4.306 orang pekerja. Namun hingga bulan ini sudah melebihi target. Yakni mencapai 4.506 orang. ”Dana untuk upah awalnya dianggarkan Rp 18,02 miliar. Sekarang sudah mencapai Rp 19,52 miliar,” tutur Novie.

Pertambahan jumlah itu dikarenakan ada sepuluh daerah baru padat karya. Salah satunya berada di Jawa Timur. Direktorat Perkeretaapian, Direktorat Perhubungan Laut serta badan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan juga melakukan padat karya. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing direktorat.(jp/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/