MANADOPOST.ID–Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya akan tetap taat pada konsitusi dan tidak akan mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.
Hal ini dikatakan Hasto setelah sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
“Bagi PDIP, prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu,” ujar Hasto kepada wartawan, Senin (28/2).
Hasto menegaskan, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia. Namun, ini bukan alasan untuk menunda Pemilu.
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile
“Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,” katanya.
Soal usulan pertimbangan penundaan Pemilu akibat biaya yang tinggi, PDIP menegaskan bahwa tingginya biaya Pemilu adalah akibat dari penerapan sistem proporsional daftar terbuka.
“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp 3,7 triliun,” tuturnya.(Jawapos)
MANADOPOST.ID–Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya akan tetap taat pada konsitusi dan tidak akan mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.
Hal ini dikatakan Hasto setelah sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
“Bagi PDIP, prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu,” ujar Hasto kepada wartawan, Senin (28/2).
Hasto menegaskan, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia. Namun, ini bukan alasan untuk menunda Pemilu.
“Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,” katanya.
Soal usulan pertimbangan penundaan Pemilu akibat biaya yang tinggi, PDIP menegaskan bahwa tingginya biaya Pemilu adalah akibat dari penerapan sistem proporsional daftar terbuka.
“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp 3,7 triliun,” tuturnya.(Jawapos)
