25 C
Manado
Rabu, 25 November 2020

Tak Ada Kenaikan Upah Tahun Depan

MANADOPOST.ID—Upah minimum tahun depan tak ada kenaikan. Ketetapan ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui Surat Edaran (SE) Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 yang diterbitkan Senin (27/10) malam. SE yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam SE tersebut, gubernur diminta melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Ida mengatakan, penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. “Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah,” tuturnya kemarin (27/10).

Dia menegaskan, penerbitan SE tersebut juga berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan. Karena tak bisa dipungkiri, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh. Termasuk dalam membayar upah.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui subsidi gaji/upah. “Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan,” paparnya.

Senada, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, penetapan upah minimum 2021 dilakukan setelah memperhatikan masukan dari semua pihak. Termasuk pekerja dan pengusaha. ”Tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan,” ujarnya ditemui usai 18th Senior Labour Officials Meeting Plus Three (SLOM+3).

Disinggung soal usul Depenas sebelumnya agar perusahaan tidak terdampak tetap menaikkan upah minimum tahun depan, Anwar mengaku, agak susah mencari mana perusahaan yang terdampak dan tidak.

Karenanya, untuk sementara ditetapkan tak ada kenaikan maupun penurunan upah di tahun depan. ”Penetapan upah minimum ini pertimbangannya tidak gampang. Apalagi istilahnya dalam mengejar kebijakan dualistic ya, ada perbedaan pasti menimbulkan kompleksitas lain,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini paling penting adalah menciptakan kondisi yang kondusif terlebih dahulu. sehingga, ekonomi bisa bangkit dan upah minimum dapat menyesuaikan. ”Tak bisa dilupakan, kita ada bantalan sosial yang diberikan pada pekerja untuk menghadapi masa pandemic ini,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulut Erny Tumundo, kepada Manado Post sebelumnya telah mengungkapkan, kemungkinan besar UMP Sulut tahun 2021 memang tak akan naik. “Sesuai rekomendasi Rapat Konsolidasi Dewan Pengupahan Nasional beberapa hari lalu, UMP tahun depan tak ada kenaikan,” kata dia belum lama ini.

Menurut dia, faktor pandemi Covid-19 yang menjadi pertimbangan utama. “Sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan dan Kementerian Tenaga Kerja, penetapan UMP dikembalikan ke daerah,” sebutnya.

Dia menjelaskan mengacu PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, UMP tahun depan tak naik malahan turun. “Jika mengacu rumus pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dikali UMP tahun berjalan. Kita ketahui angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi turun. Memang keputusan di masing-masing daerah sesuai rekomendasi, UMP tidak naik dan tidak boleh turun,” jelasnya.

Rekomendasi UMP tetap di masa pandemi ini memberi keuntungan bagi pekerja di Sulut. “Ini langkah bijaksana sebab standar upah kita relatif tinggi dibanding daerah lain,” katanya. Diketahui Dewan Pengupahan Provinsi Sulut akan mengadakan pembahasan UMP pekan depan sambil menunggu Permenaker. “Dewan Pengupahan akan memberikan rekomendasi ke Gubernur Sulut sebelum November 2020. UMP kita umumkan 2 November 2020,” tutupnya.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan UMP adalah instrumen yang digunakan agar kondisi sektor usaha tidak semakin terpuruk. Dengan Tidak adanya kenaikan UMP diharapkan juga bisa meminimalisir potensi PHK kepada buruh/karyawan.

“Ini harus jadi perhatian, ini berarti sektor usaha masih dalam situasi yang sangat tertekan dan masyarakat juga tertekan. Sehingga kita harus bisa sama-sama menjaganya agar bisa pulih dengan tidak menimbulkan trigger yang berdampak pada yang lain (PHK),” ujarnya melalui video conference, kemarin (27/10).

Selain itu, inflasi yang notabene menjadi salah satu komponen dalam penghitungan upah saat ini berada dalam tren yang rendah. Inflasi yang rendah mengindikasikan daya beli atau konsumsi masyarakat yang juga rendah. Namun, Ani menekankan bahwa pemerintah akan tetap berupaya memperbaiki daya beli masyarakat. Hal itu dilakukan dengan terus menggelontorkan belanja pemerintah melalui bansos yang diharapkan menjadi bantalan bagi masyarakat agar bisa menggenjot konsumsi.

Dia memerinci, keseluruhan belanja pemerintah pada 2020 yang berhubungan dengan bansos mencapai lebih dari Rp220 triliun. “Itu adalah untuk berbagai macam bantuan langsung kepada masyarakat, yang diharapkan bisa membantu daya beli. Termasuk bantuan gaji kepada mereka yang berpendapatan di bawah Rp5 juta,” terang dia.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga tak ingin ada kebijakan pemerintah menyebabkan banyak perusahaan semakin lemah. Sebab, jika sektor usaha terus terpuruk maka buruh/karyawan yang akan merasakan dampak dari kemungkinan PHK. “Ini kita cari titik balance-nya dari pemerintah menggunakan berbagai instrumen. Instrumen UMP atau upah minimum satu hal, tapi pemerintah menggunakan banyak sekali anggaran untuk perlindungan sosial dalam rangka mengkompensasi dan membantu daya beli masyarakat,” tutur Ani.

Terpisah, Wakil Ketua Depenas Adi Mahfudz mengatakan, SE tentang penetapan upah minimum itu ditandatangani Menaker Senin (26/10) sekitar pukul 22.00 WIB setelah rapat tim kerja Depenas. Dia sendiri mengaku, rapat malam itu tak lagi membahas persoalan upah minimum 2021. Melainkan, RPP Pengupahan UU Ciptaker. ”Dan belum sampai perihal Upah Minimum,” katanya.

Mengenai rekomendasi Depenas yang tidak diakomodir soal kenaikan upah di perusahaan yang tidak terdampak pandemic, Adi mengungkapkan, bahwa hal tersebut diserahkan kepada mekanisme bipartite. Yakni, dilakukan langsung antara pengusaha dan pekerja di perusahaan tersebut. Sayangnya, cara tersebut menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, upaya tersebut bukan untuk kenaikan upah minimum tapi untuk kenaikan upah berkala tahunan karyawan tetap.

Dia menjelaskan, bahwa penerima upah minimum adalah buruh yang bermasa kerja kurang dari 1 tahun, status karyawan kontrak, dan kenaikannya diputuskan pemerintah. ”Sedangkan kenaikan upah berkala berdasarkan perundingan buruh dan manajemen untuk karyawan tetap bermasa kerja diatas 1 tahun,” paparnya.

Karenanya, gubernur menjadi harapan satu-satunya para pekerja/buruh. Diharapkan, gubernur memutuskan upah minimum provinsi dengan mempertimbangkan kondisi para pekerja/buruh yang sangat terdampak pada masa pandemi ini.

Dia mengatakan, gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum di luar SE Menaker. ”Karena SE bukan hukum mengikat. Boleh diikuti, boleh tidak,” ungkapnya. Menurutnya, pekerja/buruh paham bila pengusaha memang sedang susah. Tapi buruh jauh lebih susah. Karenanya, pemerintah diharapkan bisa bersikap lebih adil dengan tetap menaikkan upah minimum 2021.

Namun, bagi perusahaan yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikan upah minimum. Itu pun dilakukan setelah berunding dengan serikat pekerja dan lapor Kemenaker. “Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

Iqbal sendiri sangat menyesalkan keputusan menaker ini. Menaker dinilai tidak memiliki sensitivitas terhadap nasib buruh dan hanya memandang kepentingan pengusaha semata. ”Yang jadi pertanyaan lagi, apakah presiden sudah mengetahui keputusan menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?” ujarnya.

Iqbal menegaskan, dengan keluarnya surat edaran ini maka aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras. Bukan hanya  penolakan omnibus law UU Cipta Kerja  tapi juga penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021. Buruh akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2, 9, dan 10 November yang diikuti ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia.(jp/cw-01/gnr)

-

Artikel Terbaru

DMR Resmi Wakil Ketua DPRD Minut

Kursi Wakil Ketua DPRD Minahasa Utara (Minut), resmi diduduki Daniel Mathew Rumumpe. DMR, sapaan akrab Rumumpe, menggantikan kakaknya Shintia Gelly Rumumpe (SGR) yang saat ini maju sebagai calon bupati Minut.

Zaman Kapolri Idham Azis, tidak Ada Anjak yang Habis Sekolah

Dalam Apel Kasatwil 2020 di Mabes Polri pada Rabu (25/11), Kapolri Jenderal Idham Azis menyampaikan perihal pembinaan personel kepolisian. Ada hukuman dan penghargaan bagi anggotanya. Bahkan, seluruh personel Bhayangkara akan mendapatkan jabatan sesuai dengan kompetensi individu.

Perselisihan Dua Desa, Kapolres Turun Tangan

MANADOPOST.ID- Anak-anak muda di dua desa yakni Desa Tenga dan Desa Pakuure, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) belum lama ini sempat terjadi perselisihan.

Lansia 80 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Sungai

MANADOPOST.ID--Desterina Talamuda (80), warga Kuma Kecamatan Essang Selatan, ditemukan tak bernyawa di Sungai Liumbarango.

Hadirkan Ketum GMNI, Liow Apresiasi Bedah Buku OD-SK

MANADOPOST.ID--Mahasiswa dan generasi milenial Sulut mengikuti Diskusi bedah buku ‘Moving Forward: Memahami Revolusi Mental dan Politics of Hope Dalam Kepemimpinan Aksi Nyata dan Tata Kelola Pemerintahan ODSK’ di Grand Puri Hotel Manado, Rabu (25/11).