24.4 C
Manado
Senin, 15 Agustus 2022

Kasus Lama Ahok Kembali Diungkit, PKS: Siapapun yang Korupsi Mesti Dihukum

MANADOPOST.ID–Basuki Thajaja Purnama alias Ahok kembali dilaporkan terkait kasus korupsi saat dirinya masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan, bahwa penegak hukum harus berlaku netral untuk menuntaskan kasus hukum tanpa terkecuali.

“Semua sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Siapapun yang korupsi, mesti dihukum,” kata Mardani kepada RMOL, Senin (27/12).

Tentunya, dugaan korupsi itu nantinya akan dibuktikan di pengadilan. Karena itu, Mardani mengajak masyarakat mengawal laporan dugaan kasus korupsi Ahok yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Semua tuduhan tentu akan dinilai oleh pengadilan. Semua wajib mengawal kasus ini agar transparan dan diputuskan secara adil,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi akan melimpahkan dokumen berbagai temuan yang mengarah dugaan korupsi yang patut dapat diduga melibatkan Ahok.

Baik saat masih Wakil Gubernur (2012) maupun setelah ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta (2014) menggantikan Joko Widodo yang jadi Presiden.

Adhie Masardi menegaskan bahwa dokumen berbagai skandal korupsi di Pemprov DKI sepanjang 2012 hingga 2017 yang akan dilimpahkan ke KPK tersebut sudah dalam bentuk buku resmi.

Dokumen dikumpulkan dan dirangkai oleh salah satu tokoh gerakan anti-korupsi dan peneliti sumberdaya alam Indonesia, Marwan Batubara. Bukunya pernah dicetak pada tahun 2017.

“Sebenarnya apa yang kami punya (dokumen korupsi Pemprov DKI) hanya sebagian kecil saja dari yang dimiliki KPK,” ujar Ketua Komite Eksekutif KAMI itu.

“Rencana pengiriman dokumen berupa buku ‘Korupsi Ahok’ ke KPK,” sambung Adhie Masardi. (rmol/pojoksatu)

MANADOPOST.ID–Basuki Thajaja Purnama alias Ahok kembali dilaporkan terkait kasus korupsi saat dirinya masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan, bahwa penegak hukum harus berlaku netral untuk menuntaskan kasus hukum tanpa terkecuali.

“Semua sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Siapapun yang korupsi, mesti dihukum,” kata Mardani kepada RMOL, Senin (27/12).

Tentunya, dugaan korupsi itu nantinya akan dibuktikan di pengadilan. Karena itu, Mardani mengajak masyarakat mengawal laporan dugaan kasus korupsi Ahok yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Semua tuduhan tentu akan dinilai oleh pengadilan. Semua wajib mengawal kasus ini agar transparan dan diputuskan secara adil,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi akan melimpahkan dokumen berbagai temuan yang mengarah dugaan korupsi yang patut dapat diduga melibatkan Ahok.

Baik saat masih Wakil Gubernur (2012) maupun setelah ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta (2014) menggantikan Joko Widodo yang jadi Presiden.

Adhie Masardi menegaskan bahwa dokumen berbagai skandal korupsi di Pemprov DKI sepanjang 2012 hingga 2017 yang akan dilimpahkan ke KPK tersebut sudah dalam bentuk buku resmi.

Dokumen dikumpulkan dan dirangkai oleh salah satu tokoh gerakan anti-korupsi dan peneliti sumberdaya alam Indonesia, Marwan Batubara. Bukunya pernah dicetak pada tahun 2017.

“Sebenarnya apa yang kami punya (dokumen korupsi Pemprov DKI) hanya sebagian kecil saja dari yang dimiliki KPK,” ujar Ketua Komite Eksekutif KAMI itu.

“Rencana pengiriman dokumen berupa buku ‘Korupsi Ahok’ ke KPK,” sambung Adhie Masardi. (rmol/pojoksatu)

Most Read

Artikel Terbaru

/