MANADOPOST.ID--Polemik 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) terus berlanjut.
Anggota Dewan PengawasKomisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mengakui, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan TWK terhadap para pegawai KPK.
“Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status pegawai dan juga skema tes wawasan kebangsaan,” kata Haris dilansir dari jawapos.com, Minggu (9/5).
-
Syamsuddin Haris. (dok JawaPos.com)
Haris menilai, TWK terhadap para pegawai KPK sejatinya memang bermasalah. Dia menegaskan, hasil TWK tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK.
“Saya pribadi berpendapat bahwa TWK bagi pegawai KPK memang bermasalah, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai,” tegas Haris.
Hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) ini menjadi polemik setelah dikabarkan 75 pegawai KPK gagal menjasi ASN. KPK bekerjasama dengan BKN RI telah melakukan TWK terhadap 1.351 pegawai.
Hasilnya, pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1274 orang. Sedangkan pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang.
-
Ilustrasi KPK
Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa membantah, sebanyak 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bakal dipecat.
Dia memastikan, tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang tidak lolos TWK tersebut. Status 75 pegawai itu akan dikoordinasikan ke Kemenpan RB dan Badan Kepegawain Negara (BKN).
“KPK akan melakukan koordinasi dengan KemenPANRB dan BKN terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan Tidak memenuhi syarat,” kata Cahya dalam konferensi pers di Gedung Merah PutihKPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/5).
Terpisah, Menpan RB Tjahjo Kumolo mempertanyakan, pernyataan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (Sekjen KPK) Cahya Harefa yang menyebut akan koordinasi terkait 75 pegawai tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menyebut, 75 pegawai itu bukan urusan instansinya.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi
“Saya tidak tahu (KPK mau koordinasi). Sejak awal kan ini masalah internal KPK,” ucap Tjahjo.
Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, kegagalan 75 pegawai saat mengikuti TWK bukan urusan Kemenpan RB. Tjahjo menegaskan, tidak bisa membantu jika KPK mau berkoordinasi.
“Kerjasama KPK dengan BKN, keputusan dari tim wawancara tes, hasilnya diserahkan KPK pimpinan KPK. Ya sudah selesai kok dikembalikan ke Kemenpan RB? Dasar hukumnya apa? ini kan internal rumah tangga KPK,” pungkas Tjahjo.(jawapos)
