24.4 C
Manado
Minggu, 26 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Anggaran Membengkak, Fadli Zon Sebut Proyek Kereta Cepat Sebuah Skandal, Minta Diinvestigasi

- Advertisement -

MANADOPOST.ID–Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus diinvestigasi serius. Pasalnya terjadi pembengkakan anggaran proyek.

Menurutnya proyek ini tidak memiliki urgensi serius di awal pencanangan. Namun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digawangi Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini terkesan dipaksakan, sehingga terjadi beragam masalah saat ini.

“Proyek kereta cepat sejak awal sudah bermasalah. Tak ada urgensi tapi dipaksakan,” ujar Fadli Zon lewar akun Twitter pribadinya, Sabtu malam (30/10).

Di awal pencanangan disebut bahwa pembuatan kereta cepat tidak akan melibatkan APBN. Alasannya karena proyek ini menekankan skema business to business.

- Advertisement -

Namun belakangan, anggaran membengkak dari 6,07 miliar dolar AS menjadi 8,6 miliar dolar AS. Buntutnya, pemerintah setuju ada pelibatan APBN.

“Lalu biaya membengkak, seenaknya mangambil APBN. Ini bisa dibilang sebuah skandal. Harus ada investigasi serius,” tegasnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta dan Bandung.

Keputusan Jokowi dalam menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sara Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Ditunjuknya Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung itu pun banyak disorot publik. (ral/rmol/pojoksatu)

MANADOPOST.ID–Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus diinvestigasi serius. Pasalnya terjadi pembengkakan anggaran proyek.

Menurutnya proyek ini tidak memiliki urgensi serius di awal pencanangan. Namun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digawangi Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini terkesan dipaksakan, sehingga terjadi beragam masalah saat ini.

“Proyek kereta cepat sejak awal sudah bermasalah. Tak ada urgensi tapi dipaksakan,” ujar Fadli Zon lewar akun Twitter pribadinya, Sabtu malam (30/10).

Di awal pencanangan disebut bahwa pembuatan kereta cepat tidak akan melibatkan APBN. Alasannya karena proyek ini menekankan skema business to business.

Namun belakangan, anggaran membengkak dari 6,07 miliar dolar AS menjadi 8,6 miliar dolar AS. Buntutnya, pemerintah setuju ada pelibatan APBN.

“Lalu biaya membengkak, seenaknya mangambil APBN. Ini bisa dibilang sebuah skandal. Harus ada investigasi serius,” tegasnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta dan Bandung.

Keputusan Jokowi dalam menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sara Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Ditunjuknya Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung itu pun banyak disorot publik. (ral/rmol/pojoksatu)

Most Read

Artikel Terbaru

/