24.4 C
Manado
Selasa, 9 Agustus 2022

Presiden Jokowi, Politisi PKS Ini Tagih Tiga Janji yang Belum Direalisasikan 

“Kemudian dari segi koordinasi dan operasional, kinerja menteri sebenarnya telah terbantu dengan adanya sekjen, dirjen, maupun stafsus,” papar Bukhori, melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (30/12).

Menurut politisi PKS ini, posisi Wamen Sosial ini patut dipersoalkan. Karena selain akan berdampak pada pemborosan anggaran di saat kondisi APBN sedang kritis, adanya posisi itu semakin menunjukan Presiden Jokowi semakin menjauhkan perbuatannya dari apa yang pernah dijanjikan pada 2014 lalu. “Yaitu membentuk susunan kabinet yang ramping,” imbuhnya.

Kedua, politikus PKS itu menyoroti lemahnya komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi.

Bukhori menyebut dicopotnya dua menteri Kabinet Indonesia Maju lantaran tersandung kasus korupsi sepanjang tahun 2021 sebagai pukulan telak bagi janji antikorupsi yang pernah diucapkan saat perhelatan pilpres 2019 lalu.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Menurutnya, perbuatan keji yang melibatkan dua anak buah Presiden itu sebagai pengkhianatan terhadap janji politik, bahkan kepercayaan rakyat.

“Kasus korupsi bansos dan suap benur di saat pandemi barangkali menjadi sejarah kelam yang pernah ditorehkan oleh rezim dalam kaleidoskop 2021,” katanya.

“Publik sulit melupakan peristiwa yang memalukan dan menyakiti hati itu,” tegasnya lagi.

Anggota DPR yang pernah duduk di Komisi Hukum itu juga menyebut kinerja kinerja pemerintah dalam memberantas KKN relatif melemah.

Transparency International mencatat, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami kemerosotan dari skor 40/100 pada 2019 menjadi 37/100 pada 2020.

Bukhori menambahkan, sikap pasif Presiden atas berbagai kemelut yang menimpa lembaga antirasuah hingga skandal korupsi bansos maupun bisnis PCR yang menyeret sejumlah nama menteri aktif turut berkontribusi terhadap anjloknya kepercayaan publik terhadap janji pemerintah dalam memberantas praktik KKN.

“Kemudian dari segi koordinasi dan operasional, kinerja menteri sebenarnya telah terbantu dengan adanya sekjen, dirjen, maupun stafsus,” papar Bukhori, melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (30/12).

Menurut politisi PKS ini, posisi Wamen Sosial ini patut dipersoalkan. Karena selain akan berdampak pada pemborosan anggaran di saat kondisi APBN sedang kritis, adanya posisi itu semakin menunjukan Presiden Jokowi semakin menjauhkan perbuatannya dari apa yang pernah dijanjikan pada 2014 lalu. “Yaitu membentuk susunan kabinet yang ramping,” imbuhnya.

Kedua, politikus PKS itu menyoroti lemahnya komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi.

Bukhori menyebut dicopotnya dua menteri Kabinet Indonesia Maju lantaran tersandung kasus korupsi sepanjang tahun 2021 sebagai pukulan telak bagi janji antikorupsi yang pernah diucapkan saat perhelatan pilpres 2019 lalu.

Menurutnya, perbuatan keji yang melibatkan dua anak buah Presiden itu sebagai pengkhianatan terhadap janji politik, bahkan kepercayaan rakyat.

“Kasus korupsi bansos dan suap benur di saat pandemi barangkali menjadi sejarah kelam yang pernah ditorehkan oleh rezim dalam kaleidoskop 2021,” katanya.

“Publik sulit melupakan peristiwa yang memalukan dan menyakiti hati itu,” tegasnya lagi.

Anggota DPR yang pernah duduk di Komisi Hukum itu juga menyebut kinerja kinerja pemerintah dalam memberantas KKN relatif melemah.

Transparency International mencatat, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami kemerosotan dari skor 40/100 pada 2019 menjadi 37/100 pada 2020.

Bukhori menambahkan, sikap pasif Presiden atas berbagai kemelut yang menimpa lembaga antirasuah hingga skandal korupsi bansos maupun bisnis PCR yang menyeret sejumlah nama menteri aktif turut berkontribusi terhadap anjloknya kepercayaan publik terhadap janji pemerintah dalam memberantas praktik KKN.

Most Read

Artikel Terbaru

/