33.4 C
Manado
Jumat, 19 Agustus 2022

Presiden Jokowi, Politisi PKS Ini Tagih Tiga Janji yang Belum Direalisasikan 

Politisi PKS itu juga mengaitkan lemahnya komitmen pemerintah dalam mengatasi KKN dengan ketentuan Presidential Threshold (PT) 20 persen.

Bukhori memandang PT 20 persen berisiko membuka celah bagi terjadinya praktik korup yang sistematis dan masif jelang penyelenggaran Pemilu 2024 lantaran risiko biaya politik (political cost) yang tinggi.

“Karena itu saya mendukung Presiden Jokowi berani mengambil inisiatif untuk mendorong PT ke angka yang moderat demi mengantisipasi risiko praktik KKN dalam perhelatan pemilu 2024,” katanya.

“Seminimalnya, itu akan menjadi warisan demokrasi yang kelak dikenang positif oleh publik jika berhasil terealisasi,” sambungnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Ketiga, Bukhori mempertanyakan janji Presiden Jokowi untuk tidak menambah utang baru. Janji itu disampaikan pihaknya ketika maju sebagai calon presiden pada 2014 silam.

Namun demikian, Bukhori menganggap janji tersebut palsu. Pasalnya, memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, utang negara justru semakin berada pada titik yang mengkhawatirkan.

Dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 1 tahun 2021, BPK memberi peringatan atas lonjakan utang pemerintah yang hingga akhir tahun 2020 menyentuh Rp6.074,56 triliun.

BPK menilai kerentanan utang pemerintah telah melewati batas rekomendasi IMF mengingat rasio utang terhadap pendapatan pemerintah berada di atas ambang batas wajar, yakni 46,7 persen. Padahal, idealnya adalah 30 persen.

Laporan dari lembaga riset keuangan di Amerika Serikat, AidData, juga menyebut Indonesia diperkirakan memiliki utang tersembunyi kepada Pemerintah China sebesar Rp245 triliun.

Bukhori mengatakan, walaupun utang tersebut masuk melalui BUMN untuk membiayai pengerjaan proyek mercusuar pemerintah, bila perusahaan plat merah itu gagal melunasinya, maka APBN yang akan kena getahnya.

“Proyek mercusuar pemerintah yang berdampak pada bertambahnya beban utang negara bertolak belakang dengan janji Presiden yang pernah diucapkan. Nafsu untuk meninggalkan warisan pembangunan semestinya tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat maupun generasi mendatang akibat tumpukan utang yang kian menggunung,” kritiknya.

Di tengah kondisi APBN yang defisit, Bukhori melanjutkan, sudah semestinya pemerintah lebih bijaksana dan efektif dalam mengelola anggaran negara.

Selain untuk menghindari bertambahnya beban utang baru, pemerintah diharap lebih peka dengan kondisi fiskal dan memperhatikan kesinambungan anggaran bagi kebijakan subsidi kelompok masyarakat rentan. (ral/rmol/pojoksatu)

Politisi PKS itu juga mengaitkan lemahnya komitmen pemerintah dalam mengatasi KKN dengan ketentuan Presidential Threshold (PT) 20 persen.

Bukhori memandang PT 20 persen berisiko membuka celah bagi terjadinya praktik korup yang sistematis dan masif jelang penyelenggaran Pemilu 2024 lantaran risiko biaya politik (political cost) yang tinggi.

“Karena itu saya mendukung Presiden Jokowi berani mengambil inisiatif untuk mendorong PT ke angka yang moderat demi mengantisipasi risiko praktik KKN dalam perhelatan pemilu 2024,” katanya.

“Seminimalnya, itu akan menjadi warisan demokrasi yang kelak dikenang positif oleh publik jika berhasil terealisasi,” sambungnya.

Ketiga, Bukhori mempertanyakan janji Presiden Jokowi untuk tidak menambah utang baru. Janji itu disampaikan pihaknya ketika maju sebagai calon presiden pada 2014 silam.

Namun demikian, Bukhori menganggap janji tersebut palsu. Pasalnya, memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, utang negara justru semakin berada pada titik yang mengkhawatirkan.

Dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 1 tahun 2021, BPK memberi peringatan atas lonjakan utang pemerintah yang hingga akhir tahun 2020 menyentuh Rp6.074,56 triliun.

BPK menilai kerentanan utang pemerintah telah melewati batas rekomendasi IMF mengingat rasio utang terhadap pendapatan pemerintah berada di atas ambang batas wajar, yakni 46,7 persen. Padahal, idealnya adalah 30 persen.

Laporan dari lembaga riset keuangan di Amerika Serikat, AidData, juga menyebut Indonesia diperkirakan memiliki utang tersembunyi kepada Pemerintah China sebesar Rp245 triliun.

Bukhori mengatakan, walaupun utang tersebut masuk melalui BUMN untuk membiayai pengerjaan proyek mercusuar pemerintah, bila perusahaan plat merah itu gagal melunasinya, maka APBN yang akan kena getahnya.

“Proyek mercusuar pemerintah yang berdampak pada bertambahnya beban utang negara bertolak belakang dengan janji Presiden yang pernah diucapkan. Nafsu untuk meninggalkan warisan pembangunan semestinya tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat maupun generasi mendatang akibat tumpukan utang yang kian menggunung,” kritiknya.

Di tengah kondisi APBN yang defisit, Bukhori melanjutkan, sudah semestinya pemerintah lebih bijaksana dan efektif dalam mengelola anggaran negara.

Selain untuk menghindari bertambahnya beban utang baru, pemerintah diharap lebih peka dengan kondisi fiskal dan memperhatikan kesinambungan anggaran bagi kebijakan subsidi kelompok masyarakat rentan. (ral/rmol/pojoksatu)

Most Read

Artikel Terbaru

/