MANADOPOST.ID – Masalah transportasi laut dan jaringan telekomunikasi di wilayah Kepulauan Marore menjadi hal utama dari berbagai permasalahan lain yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat diantaranya di bidang kesehatan, pendidikan dan penyediaan infrastruktur.
Hal ini terungkap dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kepulauan Marore yang di gelar di Kantor Resort Tahuna.
Camat Kepulauan Marore Marcos Sasiang dalam pemaparannya menjelaskan, realitas yang dialami masyarakat dimana sering tidak ada layanan transportasi laut berimbas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan berbagai kendala kepentingan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan. Mengingat alat transpotasi menjadi nadi dalam mendukung perekonomian masyarakat dan kinerja Pemerintahan maka ini harus tindaklanjuti dinas teknis.
“Ini realitas yang dialami bahwa selama ini untuk layanan transportasi di wilayah Kepulauan sering bermasalah, dan tentunya berimbas terhadap berbagai kepentingan masyarakat misalnya ada masyarakat sakit, jika tidak ada kapal maka sangat fatal,” jelas Sasiang.
Ditambah lagi jaringan telekomunikasi yang tidak memadai bahkan sering bermasalah menghambat aktivitas kinerja Pemerintahan dalam kepentingan kelengkapan dokumen.
“Dua masalah yakni transportasi dan telekomunikasi ini sekiranya mendapatkan perhatian agar segera di tindaklanjuti sebab jika tidak, akan berimbas ke hal-hal lain bahkan kerawanan pangan,” pungkas Sasiang.
Senada dikatakan Keterwakilan Kampung Kawio Yulikson Sarageti yang mendesak dinas teknis menyikapi permasalahan masyarakat yang dinilai sangat mendasar tersebut.
“Saya meminta dinas teknis harus segera menyikapi ini dan mendengar aspirasi yang disampaikan jangan sampai permasalahan transportasi berlarut-larut, kasihan masyarakat.”
Menyikapi permasalahan mendasar soal tranportasi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe Jacky Kumontoy memastikan akan menjadi prioritas dalam penanganan kedepan.
“Permasalahan transportasi ini tentu menjadi perhatian dan kami pun sudah menindaklanjuti ke instansi berkompoten dalam hal ini Pelni dan UPP Kelas II Tahuna agar ada penanganan khusus dalam penyediaan armada melayani wilayah Kepulauan Marore,” kuncinya. (sriwani adolong)
