MANADOPOST.ID – Pemerintah Kecamatan Kepulauan Marore menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kamis (9/3).
Kedatangan Camat dan Para Kapitalaung ini dalam rangka melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Instansi terkait mengenai rawan pangan dialami masyarakat di Kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga Filipina ini, akibat tak beroperasinya kapal perintis Sabuk Nusantara (Sanus) yang mengalami docking.
Dalam keluhannya, Camat Kepulauan Marore Marcos Sasiang meminta, DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan dukungan dalam mengatasi permasalahan transportasi laut yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat kepulauan.
“Saya kira PT Pelni Cabang Sangihe tak serius untuk melayani Kecamatan Kepulauan Marore, kami seakan dianak tirikan oleh Pelni, karena saya menilai mereka hanya serius mengurusi angkutan Tol Laut,” ujar Sasiang.
Lanjutnya Camat, akibat kelalaian PT Pelni dalam mengurus dokumen atau syarat untuk kapal berlabuh di dermaga ada pasien rujuk ke RSUD meninggal di atas kapal.
“Setahu kami pihak Pelni selalu terlambat mengurus semua syarat kapal untuk masuk atau bersandar di dermaga dan ini mengakibatkan ada pasien dari Puskesmas Marore yang akan dirujuk ke RSUD Liun Kendage Tahuna meninggal di atas kapal, akibat kapal sudah tiba di pelabuhan Tahuna tapi tak bisa bersandar di dermaga,” kata dia sembari menambahkan, dirinya meminta melalui RDP, kirannya dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Marore ke pihak PT Pelni dan Kementerian Perhubungan.
Sementara itu Anggota Dewan Kabupaten Kepulauan Sangihe Ferdy Panca Sinedu mengatakan l, pihaknya sangat menyayangkan dengan ketidak hadiran PT Pelni di RDP tersebut.
“Saya kira pertemuan kita ini tidak akan ada hasilnya, karena pihak yang terkait dengan keluhan tidak bisa hadir karena ada urusan mendesak,” tegas Sinedu.
Lanjut Wakil Ketua Komisi II DPRD Sangihe ini, kiranya permasalahan Transportasi Laut ini bisa kita koordinasikan langsung dengan pihak pengambil keputusan.
“Saya kira melalui forum ini kita sepakati untuk membentuk satu tim, untuk mengkoordinasikan masalah ini ke PT Pelni pusat atau Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, agar masalah ini benar – benar selesai dan masyarakat kita yang ada di kepulauan mendapati solusi,” pungkas Sinedu. (sriwani)
