23.4 C
Manado
Saturday, 4 February 2023

Awal Tahun 2023, Kejari Sangihe Lakukan Restorative Justice Terhadap 2 Perkara

MANADOPOST.ID – Di awal tahun 2023 ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sangihe telah melakukan penghentian tuntutan secara keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) pada dua perkara.

Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Ahmad Habibi Maftuhkan saat dikonfirmasi Jumat (20/1) pekan lalu.

“Di awal tahun 2023, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah melakukan upaya Restorative Justice dari dua perkara itu perkara 351 dan perkara 360 dan perkara 351 dilakukan oleh dua tersangka atas nama Gerifer Pokuliwutang dan Efander Takaliwungan, yang masing-masing disangkakan Pasal 351 junto Pasal 55. Sementara diperkara lain atas nama Gefiandri Satria Bayu Makatepunge disangkakan pasal 360 atau pasal karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka,” ungkap Maftuhkan.

Baca Juga:  JAM-Pidum Setujui 6 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

Lanjut dia, dasar Kejaksaan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restorative adalah berdasarkan peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Jadi Restorative justice berdasarkan Perja nomor 15 tahun 2020 harus memenuhi beberapa kriteria, yakni kriteria pidana tidak lebih dari 5 tahun baru satu kali melakukan tindak pidana, kerugian di bawah dua setengah juta, adanya perdamaian dan pengembalian pada keadaan semula. Jadi pokok dari restorative justice itu sebenarnya adalah mengembalikan pada keadaan semula guna menjaga kondisi sosial dan kamtibmas,” jelasnya.

Sementara untuk tahun 2022 lalu, jelas Kasi Pidum, Kejari Kepulauan Sangihe telah melakukan upaya RJ terhadap dua perkara.

“Jadi tahun 2022 lalu hanya dua perkara, namun di tahun 2023 baru di awal tahun sudah ada dua perkara yang dilakukan restorative justice,” beber Maftukan.

Baca Juga:  Pangkalan TNI AL Tahuna Serahkan Sembako untuk Masyarakat di Petta Timur

Dia menambahkan, pesan dari Jaksa agung dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan RJ ini, bertujuan agar membuktikan kepada masyarakat bahwa hukum itu tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Jadi masyarakat harus lebih dekat dengan penegak hukum dan keadilan itu bukan serta-merta bahwa harus dibawa ke meja hijau.

“Dengan adanya keadilan Restorative, kita bermusyawarah dengan adanya Jaksa sebagai Fasilitator dalam penanganan perkara,” kunci dia. (sriwani adolong)

MANADOPOST.ID – Di awal tahun 2023 ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sangihe telah melakukan penghentian tuntutan secara keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) pada dua perkara.

Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Ahmad Habibi Maftuhkan saat dikonfirmasi Jumat (20/1) pekan lalu.

“Di awal tahun 2023, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah melakukan upaya Restorative Justice dari dua perkara itu perkara 351 dan perkara 360 dan perkara 351 dilakukan oleh dua tersangka atas nama Gerifer Pokuliwutang dan Efander Takaliwungan, yang masing-masing disangkakan Pasal 351 junto Pasal 55. Sementara diperkara lain atas nama Gefiandri Satria Bayu Makatepunge disangkakan pasal 360 atau pasal karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka,” ungkap Maftuhkan.

Baca Juga:  Dapat Penghargaan dari Ikatan Guru Indonesia, Tamuntuan Siap Tingkatkan Mutu Pendidikan Daerah

Lanjut dia, dasar Kejaksaan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restorative adalah berdasarkan peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020.

“Jadi Restorative justice berdasarkan Perja nomor 15 tahun 2020 harus memenuhi beberapa kriteria, yakni kriteria pidana tidak lebih dari 5 tahun baru satu kali melakukan tindak pidana, kerugian di bawah dua setengah juta, adanya perdamaian dan pengembalian pada keadaan semula. Jadi pokok dari restorative justice itu sebenarnya adalah mengembalikan pada keadaan semula guna menjaga kondisi sosial dan kamtibmas,” jelasnya.

Sementara untuk tahun 2022 lalu, jelas Kasi Pidum, Kejari Kepulauan Sangihe telah melakukan upaya RJ terhadap dua perkara.

“Jadi tahun 2022 lalu hanya dua perkara, namun di tahun 2023 baru di awal tahun sudah ada dua perkara yang dilakukan restorative justice,” beber Maftukan.

Baca Juga:  Pasar Trikora Tahuna Bakal Diresmikan di HUT Daerah

Dia menambahkan, pesan dari Jaksa agung dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan RJ ini, bertujuan agar membuktikan kepada masyarakat bahwa hukum itu tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Jadi masyarakat harus lebih dekat dengan penegak hukum dan keadilan itu bukan serta-merta bahwa harus dibawa ke meja hijau.

“Dengan adanya keadilan Restorative, kita bermusyawarah dengan adanya Jaksa sebagai Fasilitator dalam penanganan perkara,” kunci dia. (sriwani adolong)

Most Read

Artikel Terbaru