31.4 C
Manado
Kamis, 30 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Sasingen Targetkan Raih WTP

- Advertisement -

MANADOPOST.ID — Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Evangelian Sasingen menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), bertempat di Kota Manado.

Dalam penyerahan LKPD tersebut, orang nomor satu di Bumi Karamando ini didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Djon Pontoh Janis. Dalam sambutannya, penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang-Undang (UU) 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat 3 yang menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk itu LKPD merupakan kewajiban pemerintah yang harus disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan standar akutansi pemerintah. LKPD telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya meliputi informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai standar akutansi pemerintah.

“Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah terlibat dalam penyusunan LKPD, sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dapat menyampaikannya tepat waktu,” kata istri Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dr Toni Supit.

- Advertisement -

“Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menggambarkan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Sitaro yang semakin baik. Hal ini tidak saja dalam rangka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memenuhi nilai relevansi dan informasi akuntabilitas keuangan. Karenanya kami selalu mengharapkan masukan dari BPK RI khususnya Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara agar ke depannya kami semakin baik dalam penyusunan LKPD yang transparan, akuntabel dan berkualitas,” harap bupati.

Pun ditambahkan bupati, dengan diserahkannya LKPD diharapkan dapat menghasilkan pemeriksaan yang terbaik dengan capaian opini WTP. Dalam meraih opini WTP, pihaknya mengharapkan saran, masukan dan koreksi dari BPK untuk ditindaklanjuti. Opini WTP tidak hanya menjadi predikat, namun lebih pada memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Kami berdoa, kiranya LKPD yang kami sampaikan ini nantinya akan memberikan hasil pemeriksaan yang terbaik dengan capaian opini WTP. Saya meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus proaktif dalam mengikuti pemeriksaan BPK. Karena masih akan ada klarifikasi dan berbagai proses dari pemeriksaan BPK ini,” pungkasnya. (cw-04/ewa)

MANADOPOST.ID — Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Evangelian Sasingen menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), bertempat di Kota Manado.

Dalam penyerahan LKPD tersebut, orang nomor satu di Bumi Karamando ini didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Djon Pontoh Janis. Dalam sambutannya, penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang-Undang (UU) 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat 3 yang menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk itu LKPD merupakan kewajiban pemerintah yang harus disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan standar akutansi pemerintah. LKPD telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya meliputi informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai standar akutansi pemerintah.

“Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah terlibat dalam penyusunan LKPD, sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dapat menyampaikannya tepat waktu,” kata istri Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dr Toni Supit.

“Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menggambarkan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Sitaro yang semakin baik. Hal ini tidak saja dalam rangka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memenuhi nilai relevansi dan informasi akuntabilitas keuangan. Karenanya kami selalu mengharapkan masukan dari BPK RI khususnya Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara agar ke depannya kami semakin baik dalam penyusunan LKPD yang transparan, akuntabel dan berkualitas,” harap bupati.

Pun ditambahkan bupati, dengan diserahkannya LKPD diharapkan dapat menghasilkan pemeriksaan yang terbaik dengan capaian opini WTP. Dalam meraih opini WTP, pihaknya mengharapkan saran, masukan dan koreksi dari BPK untuk ditindaklanjuti. Opini WTP tidak hanya menjadi predikat, namun lebih pada memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Kami berdoa, kiranya LKPD yang kami sampaikan ini nantinya akan memberikan hasil pemeriksaan yang terbaik dengan capaian opini WTP. Saya meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus proaktif dalam mengikuti pemeriksaan BPK. Karena masih akan ada klarifikasi dan berbagai proses dari pemeriksaan BPK ini,” pungkasnya. (cw-04/ewa)

Most Read

Artikel Terbaru

/