29.4 C
Manado
Senin, 4 Juli 2022

Dewan Bahas RPJMD

MANADOPOST.ID–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menggelar rapat paripurna dalam penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023, di ruang rapat paripurna DPRD Sitaro, Rabu (11/11).

Dalam kesempatan tersebut, bupati membeberkan beberapa alasan mendasar pihak eksekutif mengajukan pembahasan RPJMD 2018 – 2023 yakni pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

“Dan ketiga yaitu pandemi Covid-19 sejak awal bulan Maret tahun 2020 yang masih berlanjut dan diperkirakan sampai pada tahun 2021 yang membuat sebagian besar program kegiatan pencapaian visi misi bupati yang ada di RPJMD tidak dilaksanakan dan merubah langkah-langkah kerja kita yang tertuang di RPJMD 2018-2023,” ungkap bupati.

Bahkan bupati pun berterima kasih atas kerjasama baik yang telah terjalin selama ini antara pihak legislatif dengan eksekutif.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Dan kami mengharapkan sinergitas antara pihak legislatif dan eksekutif sebagai mitra kerja akan terus berjalan baik demi kesejahteraan masyarakat Sitaro,” harap bupati.

Diketahui, rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sitaro Djon Pontoh Janis, dan dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Jhon H Palandung, seluruh anggota DPRD, para asisten Sekda dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (cw-04/ite)

MANADOPOST.ID–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menggelar rapat paripurna dalam penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023, di ruang rapat paripurna DPRD Sitaro, Rabu (11/11).

Dalam kesempatan tersebut, bupati membeberkan beberapa alasan mendasar pihak eksekutif mengajukan pembahasan RPJMD 2018 – 2023 yakni pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

“Dan ketiga yaitu pandemi Covid-19 sejak awal bulan Maret tahun 2020 yang masih berlanjut dan diperkirakan sampai pada tahun 2021 yang membuat sebagian besar program kegiatan pencapaian visi misi bupati yang ada di RPJMD tidak dilaksanakan dan merubah langkah-langkah kerja kita yang tertuang di RPJMD 2018-2023,” ungkap bupati.

Bahkan bupati pun berterima kasih atas kerjasama baik yang telah terjalin selama ini antara pihak legislatif dengan eksekutif.

“Dan kami mengharapkan sinergitas antara pihak legislatif dan eksekutif sebagai mitra kerja akan terus berjalan baik demi kesejahteraan masyarakat Sitaro,” harap bupati.

Diketahui, rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sitaro Djon Pontoh Janis, dan dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Jhon H Palandung, seluruh anggota DPRD, para asisten Sekda dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (cw-04/ite)

Most Read

Artikel Terbaru

/