27.4 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

Tak Sesuai Kriteria, Ratusan Penerima BST Dihapus

MANADOPOST.ID–Sebanyak 154 penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dihapus.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sitaro Evita Janis menyebutkan, pihaknya telah mengirim surat pemberitahuan kepada kepala kantor PT. Pos Indonesia unit wilayah Sitaro, bahwa data penerima BST pada penyaluran tahap II ditemukan atau terdapat nama penerima bantuan yang tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan sosial, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan, Tenaga Harian Lepas (THL), pindah domisili ke luar daerah dan yang meninggal dunia, atau keluarga/orang yang tingkat kesejahteraan dikategorikan mampu.

“Maka kami minta kepada kepala Kantor PT. Pos Indonesia unit se wilayah Sitaro untuk menunda pemberian bantuan sosial tahap III kepada 154 nama yang dilampirkan dalam surat tersebut,” ungkap istri Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sitaro Herry Bogar ini.

Untuk penyaluran tahap I hingga tahap III katanya, telah selesai disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Menurutnya, bantuan sosial ini pun akan berlangsung hingga Desember. Namun, untuk BST tahap IV ada perubahan yakni ada ketambahan nama penerima.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Jadi untuk tahap III kan ada penghapusan 154 orang, jadi kami juga mengusulkan untuk tahap IV ini 154 penerima,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Yudi Tamaka menambahkan, penghapusan data penerima BST karena ada yang PNS atau pensiunan yang dinyatakan mampu, ada yang di luar kota, dan ada juga yang sudah meninggal.

“Karena hasil rapat evaluasi dengan pak wakil bupati disampaikan bahwa, pensiunan yang mampu itu dihapus. Jadi pensiunan, THL, tidak berada di tempat, dan telah meninggal itu dihapus,” katanya.

Penghapusan tersebut berdasarkan berita acara hasil musyawarah penghapusan dari kampung/kelurahan.

“Jadi bukan keputusan dari dinas ya. Karena ada berita acara hasil musyawarah penghapusan dari kampung/kelurahan. Seperti di kelurahan Paniki ada 31 yang dihapus, karena ada PNS, THL yang dianggap mampu dan tidak layak menerima bantuan sosial. Dan dana tersebut dikembalikan ke kas negara,” pungkasnya. (cw-04/ite)

MANADOPOST.ID–Sebanyak 154 penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dihapus.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sitaro Evita Janis menyebutkan, pihaknya telah mengirim surat pemberitahuan kepada kepala kantor PT. Pos Indonesia unit wilayah Sitaro, bahwa data penerima BST pada penyaluran tahap II ditemukan atau terdapat nama penerima bantuan yang tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan sosial, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan, Tenaga Harian Lepas (THL), pindah domisili ke luar daerah dan yang meninggal dunia, atau keluarga/orang yang tingkat kesejahteraan dikategorikan mampu.

“Maka kami minta kepada kepala Kantor PT. Pos Indonesia unit se wilayah Sitaro untuk menunda pemberian bantuan sosial tahap III kepada 154 nama yang dilampirkan dalam surat tersebut,” ungkap istri Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sitaro Herry Bogar ini.

Untuk penyaluran tahap I hingga tahap III katanya, telah selesai disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Menurutnya, bantuan sosial ini pun akan berlangsung hingga Desember. Namun, untuk BST tahap IV ada perubahan yakni ada ketambahan nama penerima.

“Jadi untuk tahap III kan ada penghapusan 154 orang, jadi kami juga mengusulkan untuk tahap IV ini 154 penerima,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Yudi Tamaka menambahkan, penghapusan data penerima BST karena ada yang PNS atau pensiunan yang dinyatakan mampu, ada yang di luar kota, dan ada juga yang sudah meninggal.

“Karena hasil rapat evaluasi dengan pak wakil bupati disampaikan bahwa, pensiunan yang mampu itu dihapus. Jadi pensiunan, THL, tidak berada di tempat, dan telah meninggal itu dihapus,” katanya.

Penghapusan tersebut berdasarkan berita acara hasil musyawarah penghapusan dari kampung/kelurahan.

“Jadi bukan keputusan dari dinas ya. Karena ada berita acara hasil musyawarah penghapusan dari kampung/kelurahan. Seperti di kelurahan Paniki ada 31 yang dihapus, karena ada PNS, THL yang dianggap mampu dan tidak layak menerima bantuan sosial. Dan dana tersebut dikembalikan ke kas negara,” pungkasnya. (cw-04/ite)

Most Read

Artikel Terbaru

/