alexametrics
27.4 C
Manado
Minggu, 22 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Lagi, Kejaksaan Geledah Kantor Keuangan Daerah Talaud

MANADOPOST.ID – Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud kembali melakukan penggeledahan tepatnya di Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Senin (14/2).

Diketahui penggeledahan ini terkait dugaan Kasus Korupsi pengadaan Mahkota Ratu Talaud tahun anggaran 2015. Sebelumnya juga Tim Jaksa Kepulauan Talaud pada Jumat (11/2) pekan lalu melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Agustiawan Umar SH MH usai penggeledahan menerangkan kepada Manado Post, Tim peyidik telah melakukan penggeledahan di dua tempat yang berbeda, satu di kantor Dinas Pariwisata dan satunya lagi atau hari ini di Bagian Keuangan daerah.

“Jadi ini sudah sesuai dengan surat perintah dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud. Penggeledahan ini adalah salah satu cara, karena beberapa pihak tidak kooperatif saat di lakukan pemanggilan. Makany kami melakukan penggeledahan, dan ada beberapa surat atau dokumen yang kami sita,”ungkapnya.

Ia melanjutkan, memang kasus ini sudah mulai kelihatan dan terang benderang, hingga keliatan proses pengadaan mahkota ratu ini. “Memang sampai hari ini belum menetapkan tersangka akan tetapi sudah melihat beberapa pihak yang terlibat, dan itu bisa lebih dari dua orang untuk calon-calon tersangka yang bertanggung jawab terkait pengadaan barang dan jasa ini,” bebernya.

Kajari melanjutkan, untuk ancaman sendiri akan digunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor. Pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya , dan maksimum 20 tahun, minimumnya hanya 1 tahun.

“Untuk penetapan tersangka kami akan lakukan secepatnya, karena saya sudah perintahkan kepada Kasi Pidsus hari jumat minggu depan sudah melakukan Ekspose Kasus,” terangnya.

Sementara itu Plh Kasi Pidsus Emnovri Pansariang SH yang juga selaku Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud menerangkan, jadi terkait dengan penggeledahan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud itu terkait berkas.

“Jadi dalam penggeledahan tadi ada beberapa berkas yang kami sita. Intinya secara garis besar berkas yang di tahan berupa berkas pencairan pengadaan Mahkota Talaud, realisasi anggaran dan beberapa berkas atau dokumen pendukung,”terangnya.

PLH Kasi Pidsus yang juga merupakan ketua Tim peyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud ini menambahkan, penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengadaan Mahkota Ratu Talaud tahun anggaran 2015. “untuk Kerugian negara sendiri berdasarkan nilai kontrak itu sebanyak Rp 339.500.000. Dan untuk mahkotanya saat ini apakah ada atau tidak?,” tuturnya

Sementara itu Sekretaris Badan Keuangan Daerah Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Kristin Gumansalangi ST menerangkan, memang benar terjadi penggeledahan dan peyitaan berkas.

“Jadi dalam penggeledahan tadi, tim jaksa melakukan peyitaan terkait berkas dugaan tindak pidana Korupsi tahun anggaran 2015. Untuk peyitaan dokumen ini, ada 11 dokumen yang di ambil oleh tim peyidik dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud,”singkatnya. (ridel)

MANADOPOST.ID – Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud kembali melakukan penggeledahan tepatnya di Kantor Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Senin (14/2).

Diketahui penggeledahan ini terkait dugaan Kasus Korupsi pengadaan Mahkota Ratu Talaud tahun anggaran 2015. Sebelumnya juga Tim Jaksa Kepulauan Talaud pada Jumat (11/2) pekan lalu melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Agustiawan Umar SH MH usai penggeledahan menerangkan kepada Manado Post, Tim peyidik telah melakukan penggeledahan di dua tempat yang berbeda, satu di kantor Dinas Pariwisata dan satunya lagi atau hari ini di Bagian Keuangan daerah.

“Jadi ini sudah sesuai dengan surat perintah dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud. Penggeledahan ini adalah salah satu cara, karena beberapa pihak tidak kooperatif saat di lakukan pemanggilan. Makany kami melakukan penggeledahan, dan ada beberapa surat atau dokumen yang kami sita,”ungkapnya.

Ia melanjutkan, memang kasus ini sudah mulai kelihatan dan terang benderang, hingga keliatan proses pengadaan mahkota ratu ini. “Memang sampai hari ini belum menetapkan tersangka akan tetapi sudah melihat beberapa pihak yang terlibat, dan itu bisa lebih dari dua orang untuk calon-calon tersangka yang bertanggung jawab terkait pengadaan barang dan jasa ini,” bebernya.

Kajari melanjutkan, untuk ancaman sendiri akan digunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor. Pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya , dan maksimum 20 tahun, minimumnya hanya 1 tahun.

“Untuk penetapan tersangka kami akan lakukan secepatnya, karena saya sudah perintahkan kepada Kasi Pidsus hari jumat minggu depan sudah melakukan Ekspose Kasus,” terangnya.

Sementara itu Plh Kasi Pidsus Emnovri Pansariang SH yang juga selaku Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud menerangkan, jadi terkait dengan penggeledahan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud itu terkait berkas.

“Jadi dalam penggeledahan tadi ada beberapa berkas yang kami sita. Intinya secara garis besar berkas yang di tahan berupa berkas pencairan pengadaan Mahkota Talaud, realisasi anggaran dan beberapa berkas atau dokumen pendukung,”terangnya.

PLH Kasi Pidsus yang juga merupakan ketua Tim peyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud ini menambahkan, penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengadaan Mahkota Ratu Talaud tahun anggaran 2015. “untuk Kerugian negara sendiri berdasarkan nilai kontrak itu sebanyak Rp 339.500.000. Dan untuk mahkotanya saat ini apakah ada atau tidak?,” tuturnya

Sementara itu Sekretaris Badan Keuangan Daerah Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Kristin Gumansalangi ST menerangkan, memang benar terjadi penggeledahan dan peyitaan berkas.

“Jadi dalam penggeledahan tadi, tim jaksa melakukan peyitaan terkait berkas dugaan tindak pidana Korupsi tahun anggaran 2015. Untuk peyitaan dokumen ini, ada 11 dokumen yang di ambil oleh tim peyidik dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud,”singkatnya. (ridel)

Most Read

Artikel Terbaru

/