31.4 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

Kejaksaan Talaud Siap Paparkan ZI WBK di Kemenpan-RB

TALAUD—Menciptakan Indonesia bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), salah satu satuan kerja (Satker) yang lolos dalam penilaian zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kemenpan RB adalah Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Agustiawan Umar SH MH mengatakan, pihaknya belum tahu kapan pemaparan di Kemenpan-RB terkait Kejaksaan Negeri Kepulauan lolos dalam penilaian ZI WBK. “Kita masih menunggu memaparkan materi di Kemenpan RB. Dalam proses menuju WBK, kita sudah mempersiapkan 6 area dengan baik,”terang Kajari.

Untuk 6 area yang di persiapkan Kejaksaan Negeri Kepulauan meliputi menajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem menajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut Kajari menambahkan, selain melaksanakan pembangunan fisik, dilakukan juga komitmen semua pegawai, sesuai apa yang dimaksudkan dalam ZI WBK ini. “Jadi dengan adanya pembangunan 6 area ini, saya sebagai role model Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud mempunyai konsep profesional, inovatif, dan solidaritas atau yang di singkat PEACE. Dengan motto santai, serius, sukses,” tuturnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Kajari menambahkan, pihaknya sudah membangun pelayanan prima berupa pelayanan publik atau PTSP, pembangunan jalur disabilitas, pembangunan khusus bagi laktasi, ruang khusus diversi, pelayanan khusus kesehatan bagi warga adiyaksa juga para pencari keadilan dan kepada tersangka yang sudah melakukan tahap ke dua dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Sementara itu Ketua Panitia WBK Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Muhammad Amin SH yang juga Kasi Pidsus menjelaskan, untuk merealisasikan 6 area perubahan ini dibentuklah panitia. “Setelah dibentuk tim langsung mencanangkan zona integritas, dan dilanjutkan penandatanganan pakta integritas. Baru penyamaanpersepsi bagi setiap pegawai seperti apa itu  zona integritas dan WBK itu. Saat ini sudah dinilai di Kajati Sulut dan Jamwas Kejagung. Tinggal menunggu pemaparan di Kemenpan RB,” singkatnya.(cw-02/gel)

TALAUD—Menciptakan Indonesia bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), salah satu satuan kerja (Satker) yang lolos dalam penilaian zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kemenpan RB adalah Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Agustiawan Umar SH MH mengatakan, pihaknya belum tahu kapan pemaparan di Kemenpan-RB terkait Kejaksaan Negeri Kepulauan lolos dalam penilaian ZI WBK. “Kita masih menunggu memaparkan materi di Kemenpan RB. Dalam proses menuju WBK, kita sudah mempersiapkan 6 area dengan baik,”terang Kajari.

Untuk 6 area yang di persiapkan Kejaksaan Negeri Kepulauan meliputi menajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem menajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut Kajari menambahkan, selain melaksanakan pembangunan fisik, dilakukan juga komitmen semua pegawai, sesuai apa yang dimaksudkan dalam ZI WBK ini. “Jadi dengan adanya pembangunan 6 area ini, saya sebagai role model Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud mempunyai konsep profesional, inovatif, dan solidaritas atau yang di singkat PEACE. Dengan motto santai, serius, sukses,” tuturnya.

Kajari menambahkan, pihaknya sudah membangun pelayanan prima berupa pelayanan publik atau PTSP, pembangunan jalur disabilitas, pembangunan khusus bagi laktasi, ruang khusus diversi, pelayanan khusus kesehatan bagi warga adiyaksa juga para pencari keadilan dan kepada tersangka yang sudah melakukan tahap ke dua dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Sementara itu Ketua Panitia WBK Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Muhammad Amin SH yang juga Kasi Pidsus menjelaskan, untuk merealisasikan 6 area perubahan ini dibentuklah panitia. “Setelah dibentuk tim langsung mencanangkan zona integritas, dan dilanjutkan penandatanganan pakta integritas. Baru penyamaanpersepsi bagi setiap pegawai seperti apa itu  zona integritas dan WBK itu. Saat ini sudah dinilai di Kajati Sulut dan Jamwas Kejagung. Tinggal menunggu pemaparan di Kemenpan RB,” singkatnya.(cw-02/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/