25C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

Ceruk dalam Kultur

MANADOPOST.ID–Nalar kembali tertumbuk pada sebuah tulisan. “Kendala Kultur” merefleksikan wujud kultur dalam perilaku di ruang publik Indonesia dari teropong orang pertama tunggal, Jean Couteau (Kompas cetak, 1 November 2020, hlm. 11). Sebagai antropolog dan budayawan asal Prancis, berdomisili di Indonesia, tulisan-tulisannya mengisi kolom “Udar Rasa” Kompas.

Couteau merujuk fenomena demonstrasi beberapa waktu lalu tentang tanggapan publik terhadap omnibus law, secara khusus UU Cipta Kerja. Fenomena ini hanyalah pintu masuk. Ia sama sekali tidak melibati “materi-materi” marak tentang peristiwa ini. Ia justru mengarahkan pena nalarnya untuk menguntai kata-kata refleksinya tentang apa yang terjadi di relung publik. Di sini, ia hendak mengudar rasa tentang kultur sebagai cipta cita, disposisi rasa, dan determinasi karsa di belakang fenomena itu.

Perhatiannya terpaku pada cepatnya kerangka pembungkus masalah berubah. “Masalah ekonomi serta-merta menjadi politik. Seru, kan!” Dari sana, ia mencoba menggelar hipotesisnya. “[B]agaimana seandainya kunci, atau kendala terbesar bagi pembangunan tidak terletak pada ekonomi, apalagi pada politik, tetapi pada kultur.” Ia sampai pada rumusan ini sambil berasumsi bahwa tujuan undang-undang tersebut menyasar geliat investasi.

Perspektif

Perspektif orang pertama diperkuat dengan sudut pandang orang ketiga. Couteau merujuk seorang konsultan bisnis asing dengan pengalaman panjang di Indonesia. Teropong orang ketiga ini tertambat pada satu keyakinan: kendala utama pembangunan Indonesia terletak pada panjang dan sulitnya mekanisme pengambilan keputusan.

“Keputusan apa pun rumit didiskusikan, dan sulit keluar, katanya. Lalu, setelah keluar, lebih sulit lagi diimplementasikan karena harus mempertimbangkan macam-macam faktor di luar bisnis… [K]eputusan sulit mencapai lapis-lapis manajemen bawah dan operasional produksi. Akibatnya, produktivitas rendah dan tak mampu bersaing.”

Gambaran di atas mengerucut dalam conundrum berikut: sikap kelewat hormat terhadap status yang menghambat kesetaraan dalam diskusi; jaringan-jaringan yang membuat alot negosiasi; imunitas posisi-posisi tertentu menumpulkan anasir penegakan keputusan.

Ceruk budaya

Identifikasi di atas melandasi keyakinan Couteau. Ia pun langsung menunjuk ceruk dalam wahana alam pikir, rasa dan kehendak budaya Jawa dan Indonesia pada umumnya. Misalnya, “berbahasa halus, satya wacana, sumeleh, pasrah, tenggang rasa, dan tepa selira, yaitu laku-laku njawani yang melandasi harmoni dan hening batin yang didambakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.”

Tesis ceruk budaya ini vis-à-vis antitesis desakan ekonomi modern: “gamblang berbicara, gesit, tak pandang status dan keyakinan, setara perihal jender, dan lain-lain”. Praktik modern ini, bagi Couteau, bermuara pada kebangkitan roda gerigi usaha, kompetensi, efisiensi dan efektivitas. Tawaran sintesisnya? Dalam bentuk tanya, Couteau menggelar dua alternatif. Pertama, ceruk budaya lestari sebagai warisan budaya sambil menunggu guliran waktu alamiah sampai pada terciptanya perilaku modern. Kedua, tawaran proaktif. Ia membayangkan adanya rekonstruksi dalam dunia pendidikan dan pengembangan kultur bisnis modern.

Couteau menawarkan persimpangan ini terhadap keputusan orang Indonesia. Ia menambahkan racikan resep sebagai tuntunan pembentukan keputusan: sebuah nasihat dan sebuah aksioma. Nasihatnya berbunyi: buanglah prasangka sinis/skeptis terhadap kemampuan bangsa! Sedangkan, aksioma yang melampaui tuntutan pembuktian mengacu pada adaptasi kultural. Kultur dapat berubah dan beradaptasi.

Couteau meramu nasihat dan aksioma ini secara strategis. Ia sedang menuntun pembacanya ke arah proses struktur ulang cita, rasa, dan karsa. Ia menghimpit pilihan di persimpangan dua hilir. Pengagungan reksa budaya sambil tunduk pada perubahan alamiah langsung berhadapan dengan problem relevansi dan bayangan ketertinggalan. Kelamnya pilihan ini akan memudahkan orang untuk melempar pandangan ke arah tawaran yang lebih proaktif dan efektif.

Ketika “alamiah” dan “tidak relevan” disandingkan dengan “proaktif” dan “efektif”, tampilan tawaran kedua pastilah lebih menyilaukan dan mengundang. Couteau memberi pilihan dengan alternatif yang beda bobot, bak menghadirkan sebuah pilihan yang “harus” dipilih. Tulisan ini menyiratkan tuntunan halus, namun mendesak.

Lakuna dalam ceruk

Couteau berhasil secara strategis membangun cadar penghalang bagi geregetnya. Ia tak secara kaku menabrak tembok praktis kultural “yang sebagian kurang produktif”. Ia sangat sadar revolusi fundamental dan radikal cita, rasa, dan karsa tidak bisa secara frontal. Tulisannya mengabdi pada maksud dan manuver ini.

Namun, asumsinya akan ceruk dalam kultur ini meninggalkan lakuna. Ia lalai melihat perbedaan kedalaman dan bobot antara nilai-nilai kultural dan sikap/praktik. Nilai-nilai ini bertahta sebagai idealisme, sedangkan wujudnya meraga dalam sikap dan praktik. Lagipula, sikap dan praktik tak jarang mengalami pengaburan interpretasi subjektif dan sosial.

Jelasnya, kehalusan, kesetiaan, kepasrahan, tenggang rasa, dan toleransi hadir sebagai nilai-nilai kultural bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Mereka tersedimentasi sebagai rujukan ideal. Mereka meresapi setiap pengejawantahan dengan makna dan bobot. Namun, sering kali rujukan ideal ini dikaburkan oleh interpretasi tak jitu.

Kehalusan dan kesetiaan disangka mewujud dalam sikap kelewat hormat yang melumpuhkan diskusi setara. Padahal, sikap dan praktik ini hadir sebagai topeng palsu dan menipu. Sikap tunduk buta dan loyalitas kaku disangka lahir dari idealisme kepasrahan, toleransi, dan kesetiaan. Justru, nilai-nilai ideal ini kabur dan terkianati dalam praktik dan sikap tersebut.

Couteau gagal melihat perbedaan antara nilai dan wujudnya dalam praktik. Ia tak melihat problem jukstaposisi ini. Seharusnya, nilai vis-à-vis nilai; praktik/sikap vis-à-vis praktik/sikap. Seandainya, ia menyadari ini tawarannya bisa menjadi lebih “berani”.

Nilai kehalusan, kesetiaan, kepasrahan, tenggang rasa, dan toleransi sebenarnya dapat membangun fondasi kukuh baik bagi bangunan politik maupun struktur ekonomi/bisnis modern. Nilai-nilai ini pun tidak akan menodai praktik bisnis atau politik modern, seperti “gamblang berbicara, gesit, tak pandang status dan keyakinan, dan setara perihal jender.” Demikian, problem sebenarnya menggerayang praktik/sikap yang justru mengaburkan nilai, misalnya birokrasi yang rumit, struktur berbelit, marjinalisasi perempuan dan anak, dan imunitas oknum yang melampaui penegakan keputusan.

Epilog

Sikap/praktik sebagai tiruan ganda bagi wujud otentik nilai seharusnya dirombak. Perombakan ini bukanlah revolusi nilai kultural. Perombakan ini menyasar praktik dan sikap palsu yang terlanjur “membiasa” dan telah menodai idealisme kultural. Ini tidak memerlukan pilihan. Ini sebuah kemendesakan.(*)

Artikel Terbaru