32C
Manado
Kamis, 15 April 2021

Banjir PR Besar OD-SK Jilid II

Oleh: Desmianti Babo
Jurnalis Ekonomi dan Bisnis

KEBERHASILAN seorang pemimpin, diukur dari seberapa tuntasnya, dia mampu menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya. Banjir adalah masalah yang tidak pernah tuntas di Kota Manado yang adalah jantung perekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Yang paling parah terjadi tahun 2014 dengan total kerugian Rp.1,87 Triliun dan terus terjadi tiap tahun dengan dampak yang berbeda-beda. 10 Januari 2015, 15 Desember 2016, 17 Desember 2017, 29 April 2018, 1 Februari 2019, 2 Maret 2020 dan berbagai kejadian banjir yang terjadi pada tahun yang sama di bulan yang berbeda.

Terakhir terjadi berturut-turut, 16 dan 22 Januari 2021 yang mengakibatkan seluruh kecamatan di Kota Manado ikut ambil bagian dalam bencana banjir tahun ini (BPBD Manado). Padahal hujan saat itu hanya terjadi selang beberapa jam.

Menakodai kembali Bumi Nyiur Melambai untuk periode ke-II Tahun 2021-2024 Gubernur Olly Dondokambey (OD) dan Wagub Steven Kandouw (SK) memantapkan Visi “Menjadikan Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”.

Dalam menyempurnakan visi tersebut, salah satu misi yang diangkat adalah Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pariwisata. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut merilis selang Desember 2020, jumlah wisatawan mancanegara (Wisman) menurun sebesar 86,33 persen (Y-on-Y) dibandingkan Desember 2019, akibat pandemi Covid-19.

Tetapi mengingat di awal kepemimpinan periode pertama OD-SK dengan terobosan membuka jalur penerbangan langsung dari Manado-China pada 3 Juli 2016. Hingga mampu mendorong pertumbuhan kinerja pariwisata sampai 600 persen.

Alhasil, mendapat penghargaan ‘The Rising Star’ oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya karena memiliki pertumbuhan pariwisata tertinggi di seluruh Indonesia, dalam empat tahun terakhir. Maka pantas OD terus memperjuangkan Sulut menjadi Bali Baru di Indonesia.

Pada saat itu, wisatawan mancanegara (Wisman) yang berkunjung ke Sulut, utamanya ke Manado dan Bitung pada 2015 sebanyak 20 ribu. Tahun 2016 meningkat menjadi 50 ribu atau dua kali lipat. Selanjutnya tahun 2017 sebanyak 90 ribu, tahun 2018 meningkat menjadi 124 ribu dan tahun 2019 sebanyak 139 ribu (BPS).

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut Arbonas Hutabarat juga mengakui, kondisi Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat menjadi tantangan yang besar terhadap sektor pariwisata. Namun, menurutnya, pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang penguatan ekonomi Indonesia. Karena merupakan penyumbang devisa ketiga terbesar di Indonesia, yakni setelah kelapa sawit dan batu bara. Pariwisata mampu meningkatkan cadangan devisa negara dan menekan defisit neraca transaksi berjalan Current Account Deficit.

Disadari bahwa kunjungan Wisman sangat menguntungkan bagi masyarakat Sulut. Pendapatan masyarakat naik, jasa dan sektor UMKM bertumbuh dan makin sejahtera karena produk mereka dibeli oleh Wisman. Di samping itu menjadi sumber devisa bagi Negara. Terbukti pada tahun 2018, pengeluaran wisatawan sebesar 4,56 triliun rupiah, 3,224 triliun diantaranya merupakan belanja sektor pariwisata dan menciptakan pendapatan masyarakat sebesar 578,23 miliar (BPS).

Untuk itu, pemerintah daerah kekeh memperjuangkan sektor pariwisata di Sulut. Ya, dari lobi seorang Don (sapaan OD oleh elit politik PDIP), Sulut menjadi salah satu dari lima daerah di seluruh Indonesia yang ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas. Sejumlah mega proyek dipacu untuk menopang KSPN Likupang.

Antara lain, jalan akses Manado-Likupang, penataan Likupang dan Bunaken. Ada pula penataan kawasan Pantai Malalayang yakni Promenade Pantai Malalayang serta pembangunan 463 homestay di kawasan KEK Likupang. Bahkan pembangunan jembatan di Marinsow, Manado, serta banyak tempat-tempat wisata baru lainnya yang total anggarannya mencapai puluhan triliun.

Berbagai proyek infrastruktur digalakkan untuk menopang pariwisata di Sulut. Namun apadaya, banjir malah akan membuat sektor Pariwisata Sulut anjlok. Setelah pandemi Covid-19 berakhir, apabila masalah ini tidak segera ditangani dengan baik, pada akhirnya masyarakat Sulut tidak dapat menikmati hasil dari pembangunan infrastruktur yang menopang pariwisata untuk peningkatan ekonomi.

Terbukti, pada awal tahun ini bencana banjir kembali terjadi berulang-ulang. BPBD Manado mendata sebanyak 8 orang meninggal, 13.573 rumah terendam air dan 49.917 warga atau 15.304 KK menjadi korban banjir Januari 2021. Dampaknya makin luas dan terjadi pada seluruh Kecamatan di Manado. Meski secara ekonomi dan tingkat keparahan, dampaknya tidak sebesar kejadian di tahun 2014.

Maka, jika banjir tidak tertangani hingga tuntas maka Proyek Triliunan yang digalakkan oleh pemerintah pusat bersama Gubernur OD untuk menarik wisatawan ke daerah ini, terancam mubasir. Alasannya jelas, karena tidak ada wisatawan yang mau berkunjung ke daerah yang rawan banjir. Disamping itu ada banyak dampak kerugian ekonomi yang dialami oleh daerah. Seperti dana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa dialihkan untuk dana bantuan sosial.

Misalnya bantuan untuk korban banjir, perbaikan sarana dan prasarana yang rusak, dan lainnya. Hal ini jika terjadi terus menerus maka akan sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Banyak masyarakat yang akan susah bahkan jatuh miskin jika terus menerus mengalami banjir. Seluruh energi masyarakat dan pemerintah terkuras untuk berbenah dari bencana yang kemudian datang berulang-ulang.

Nah bagaimana menuntaskan banjir ini, mari kita kaji dari penyebabnya. Menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Manado bahwa banjir yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2021 dikarenakan curah hujan sangat lebat mencapai 259,5 mm terkonsentrasi di hilir terutama pada DAS Tikala dan Sario.

Menurut Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Bastari, banjir yang terjadi saat ini, bukan hanya bersumber dari curah hujan yang tinggi. Tapi ada banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang, dan berdampak pada perubahan alam, pendangkalan sungai akibat sedimen dan sampah, penyempitan alur sungai dan kurangnya daerah resapan air.

Kepala Laboratorium Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Unstrat Dr Ir Veronica Kumurur ST MSi juga menyatakan banjir saat ini terjadi akibat meningkatnya alih fungsi lahan di sekitaran Manado dan maraknya pembangunan di daerah-daerah sungai dan sekitar mata air. Kepala Bapelitbang Kota Manado pun sepakat, banjir yang terjadi akibat alih fungsi kawasan hutan pada hulu. Sedangkan pada hilir (Kota Manado) banyak terjadi ekspansi pemukiman di Garis Sempadan Sungai (GSS). Terdata pada studio BigData Manado, terdapat 5379 bangunan yang melewati GSS.

Dari sinilah tindakan cepat harus dilakukan sebelum banjir yang lebih parah terjadi di Manado. Masalah sempadan sungai yang harusnya sebagai daerah resapan air, tapi dijadikan tempat tinggal, dapur, tempat usaha harus segera ditangani secara cepat oleh pemerintah dan instansi terkait.

Kawasan ini harus segera dikosongkan untuk penghijauan sebagai daerah resapan air. Jadi, abapila ada bangunan di situ, harus dibebaskan hanya untuk kegiatan mempertahankan kelestarian sungai, seperti kegiatan pertanian dan kehutanan.

Bagaimana dengan pendapat warga pemilik rumah di bentaran sungai yang kini tinggal di kawasan rumah relokasi Pandu. Dari beberapa keterangan warga menyatakan kesediaan untuk dibongkar rumah mereka karena telah menerima bantuan rumah pengganti di Pandu. Namun ada beberapa warga juga menuntut sejumlah uang ganti rugi dengan alasan nilai rumah di lokasi sebelumnya lebih tinggi dibanding rumah relokasi.

Lainnya mengaku siap dengan kebijakan pemerintah, hanya saja masih ada yang perlu di fasilitasi yakni transportasi angkutan umum, pelayanan kesehatan bahkan kepemilikan rumah yang sah melalui sertifikat.

Berdasarkan data Kepala BPBD Manado Donald Sambuaga terdapat 2054 rumah relokasi yang dibangun di Pandu. Pemilik rumah tersebut pun telah di data berdasar korban banjir 2014 yang merupakan penghuni sekitar daerah bentaran sungai. Pemerintah Kota Manado pun telah mengantongi kesepakatan bersama warga penerima rumah relokasi untuk bersedia meninggalkan rumah lama dan dibongkar demi keamanan dan antisipasi penanggulangan banjir. Namun pantauan kami, baru sekitar 400 rumah yang dihuni penduduk. Menurut warga, lainnya telah kembali pada rumah lama, yakni kawasan bentaran sungai dan sempadan sungai.

Menurut Pengamat hukum Krisdianto Pranoto, SH MH, sesuai aturan pemerintah Pasal 1 Ayat 9 PP 38 Tahun 2011 bahwa masyarakat atau swasta dilarang mendirikan bangunan di sepanjang GSS. Pasal 5 Angka (5) Sempadan sungai berfungsi sebagai penyangga antara ekosistem sungai dan dataran. Agar sungai dan aktivitas manusia tidak saling terganggu. Sementara Pasal 17 ayat 1 menyebutkan, jika terdapat bangunan dalam GSS maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertipkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Bahkan sebagaimana Pasal 157 UU Nomor 1 Tahun 2011, ada konsekuensi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang maupun orang.

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah daerah memiliki kekuatan hukum untuk menertibkan bangunan dan pemukiman di kawasan GSS. Namun hal ini juga menjadi tanggung jawab bersama dari setiap instansi terkait. Walaupun hal ini kurang populis namun demi mengurangi resiko bencana dan kerugian materi yang akan ditimbulkan maka, bangunan di kawasan sempadan sungai harus dibongkar. Tetapi harus disadari pemerintah juga memiliki kewajiban memberikan tempat tinggal yang layak mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28H ayat 1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Namun untuk merelokasi masyarakat pun tidak mudah. Tapi mari belajar dari pemimpin daerah lain yang berhasil merelokasi warga untuk sebuah kepentingan lebih besar dan seharusnya dapat ditiru. Semisal Presiden Joko Widodo waktu menjabat Wali Kota Solo berhasil merelokasi warga bentaran Begawan Solo, perlu menjadi acuan untuk tindakan yang sama di Kota Manado. Pendekatan yang dilakukan juga secara partisipatif, ada keinginan warga untuk melaksanakan program pemerintah. Pendekatan yang dilakukan melalui bottom-up. Pemerintah dalam hal ini perlu mendatangi warga untuk mengajak bicara dan mendengarkan apa keinginan masyarakat dan sebaliknya pemerintah memberikan pemahaman, agar warga memahami dan mau direlokasi.

Menurut Kepala BWS Sulawesi I, Bastari bahwa untuk menyelesaikan masalah banjir diperlukan sinergitas bersama. Yakni dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan BWS Sulawesi I. Diketahui bahwa pada Februari lalu perwakilan Pemprov Sulut, Pemkot Manado dan BWS Sulawesi I telah melaksanakan pertemuan membahas penyelesaian masalah banjir dengan program jangka pendek dan menengah dengan kerangka tugas masing-masing. Hal tersebut harus dibarengi dengan kesepakatan bersama yang mengikat seperti MoU (Memorandum of Understanding) yang harus segera direalisasi. Agar supaya masing-masing pihak bertanggung jawab dengan kesepakatan yang telah disusun bersama.

Terkait anggaran untuk merelokasi, membongkar dan menata kembali GSS ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, baik Pemprov Sulut, Pemkot Manado dan BWS Sulawesi I. Namun, alangkah baiknya pihak swasta melaui program Corporate Social Responsibility (CSR) turut dilibatkan untuk penataan GSS sebagai zona hijau. Seperti pembangunan taman dan green area di sempadan sungai. Mencontoh Kawasan Kalijodoh Jakarta yang dibangun melalui Program CSR.

Jika pandemi Covid-19 berakhir dan masalah banjir ini teratasi, juga proyek KSPN selesai dibangun maka Sulut akan panen banyak kunjungan wisatawan, baik lokal maupun internasional. Pastinya dapat menggerakkan sektor ekonomi produktif, pariwisata bahkan sektor lainnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kalau ada sebagian orang berpendapat bahwa banjir hanya tanggung jawab Pemkot Manado, maka percayalah masalah banjir tidak akan pernah selesai. Malah makin lama akan menjadi parah. Tetapi berdasarkan kajian diatas, maka gerak cepat dan tepat OD sebagai Gubernur Sulut yang terbeban dengan Manado sebagai jantung perekonomian Sulut serta sinergitas bersama BWS Sulawesi I dan Pemkot Manado, maka banjir Manado pasti akan teratasi hingga tuntas.

Apabila PR Banjir Manado tuntas dalam periode ke-II ODSK, maka Pak OD pantas di usung ke Ibu Kota Negara untuk menyelesaikan banjir di Jakarta yang sekarang sudah semakin kronis.(*)

Artikel Terbaru