23.4 C
Manado
Monday, 3 October 2022

KINERJA SBSN LINGKUP SULAWESI UTARA

SERAPAN belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan akhir Agustus 2022 telah mencapai 30,43%.

Sebagian besar dana SBSN tersebut digunakan untuk belanja modal fisik yaitu belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal peralatan dan mesin yang tersebar di 11 Satuan Kerja (Satker) di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

SBSN atau Sukuk Negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN. Peran SBSN semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan penerbitan SBSN yang utama adalah untuk membiayai defisit APBN termasuk di dalamnya untuk pembiayaan proyek-proyek Pemerintah.

Peran SBSN sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang SBSN semakin dirasakan ketika pemerintah menerapkan kebijakan anggaran ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan belanja tersebut, tentu bukan hanya didukung oleh penerimaan pajak dan nonpajak, tetapi juga harus didukung oleh instrumen pembiayaan, termasuk Sukuk Negara di dalamnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Indonesia meraih peringkat pertama Islamic Finance Country Index (IFCI) pada Global Islamic Finance Report 2021. Hal ini terutama karena Indonesia memiliki sektor keuangan sosial Islam yang paling dinamis di antara seluruh negara di dunia. Pencapaian IFCI yang membanggakan tahun ini diharapkan dapat mendukung perkembangan industri keuangan syariah Indonesia untuk terus tumbuh, sebagai bagian dari rencana ekonomi global untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi.

Secara umum, sesuai strategi pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah, penerbitan Sukuk Negara saat ini lebih banyak dipergunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur dibandingkan dengan pembiayaan defisit APBN. Peran Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan diharapkan dapat menambah kapasitas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

Seiring berkembangnya keuangan syariah di Indonesia, Sukuk Negara sebagai pendorong pertumbuhan keuangan syariah juga memiliki peran yang semakin penting. Saat ini Sukuk Negara bukan hanya bermanfaat sebagai acuan (benchmark) bagi sektor swasta untuk menerbitkan sukuk dan instrumen investasi bagi lembaga keuangan yang memiliki ekstra likuiditas, namun digunakan pula oleh Bank Indonesia sebagai instrumen operasi pasar terbuka. Dengan demikian, fungsi Sukuk Negara saat ini tidak hanya pada sektor fiskal sebagai instrumen pembiayaan APBN, tetapi juga berperan pada sektor moneter sebagai pengendali jumlah uang beredar.

Di bidang ekonomi, pemerintah mengeluarkan dua jenis kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan.

Baca Juga:  Panopticon dan Pandemi

Dari sisi fiskal mendukung kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Pemerintah. Secara makroekonomi, pengeluaran pemerintah mendeskripsikan kebijakan fiscal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan.

Ekspektasi pada konsep penerbitan SBSN dapat dijadikan sebagai Instrumen fiskal yang dapat mengurangi defisit Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara, dan menjadi instrument yang diandalkan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang pengembangan infrastruktur serta fasilitas umum.

Berbagai harapan dari kebijakan pemerintah menerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera salah satunya seperti pengembangan infrastruktur dan berbagai fasilitas umum sebagaimana tersebut dia atas yang dapat dirasakan masyarakat luas.

Dengan memperhatikan fakta-fakta bahwa penerbitan Sukuk Negara mengambil peranan penting dalam keuangan negara terutama pembiayaan APBN, maka pemerintah selalu berupaya agar dapat menerbitkan Sukuk Negara sesuai dengan target APBN secara efisien. Kondisi tersebut dapat dicapai apabila pasar Sukuk Negara berkembang dengan baik.  Menuju Pasar SBSN yang Efisien, Aktif, dan Likuid.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran kegiatan dengan sumber dana SBSN, pelaksanaan pembayaran kegiatan dengan sumber dana SBSN dilakukan dengan prosedur penyediaan dana untuk pembayaran kegiatan dengan sumber dana reksus SBSN yang dilakukan secara bulanan dengan dasar Rencana Penarikan Dana (RPD) yang diajukan oleh satuan kerja (satker) kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) – Kementerian Keuangan. Satker kemudian dapat meminta pembayaran, maksimal sebesar nilai RPD yang diajukan.

Terdapat beberapa Kementerian/Lembaga yang mendapatkan dana bersumber dari SBSN diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu pada  Kantor Bandar Udara Naha berupa Belanja Modal Jaringan guna pekerjaan fisik timbunan sisi udara, timbunan sisi darat, pekerjaan konstruksi perkerasan sisi udara dan sisi darat.

Pada satker-satker lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dana SBSN tersebar pada beberapa satker Pemanfaatan Air dan Pelaksanaan Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara. Belanja yang dibiayai dari SBSN berupa Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan pada beberapa ruas jalan nasional.

Pada satker-satker lingkup Kementerian Agama dikelola oleh beberapa satker diantaranya satker Kanwil maupun Kantor Kemenag Kabupaten/Kota meliputi pembangunan gedung praktek pembelajaran, pembangunan gedung Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) serta fasilitas penunjang seperti prasarana maupun peralatan penunjang lainnya seperti meubellair ataupun peralatan pengolahan data lainnya.

Baca Juga:  "Efektifkah Pelaksanaan PSBB di Indonesia?"

Satker di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Politeknik Nusa Utara mengelola dana belanja modal gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kuliah terpadu dan belanja modal peralatan dan mesin berpa pengadaan alat gedung keberfungsian kuliah terpadu serta fasilitas pendukung dan penunjang kegiatan perkuliahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor  PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian/Lembaga, pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang diformulasikan melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Efektivitas pelaksanaan kegiatan menekankan bahwa alokasi anggaran yang tercantum pada DIPA dapat dieksekusi dengan baik, tepat, dan proporsional untuk mewujudkan output yang telah ditentukan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga.

Efisiensi pelaksanaan kegiatan menekankan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk adanya jaminan ketersediaan dana pada saat tagihan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Penyerapan anggaran optimal merupakan salah satu modal menghindari resesi. Oleh karena itu diperlukan upaya yang tidak biasa, dari ordinary ke Extra ordinary. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Satker perlu membuat target pencairan harian/mingguan dan menjadikan target tersebut sebagai dasar dalam membuat rencana kegiatan yang akurat. Satker perlu menginventarisir belanja barang/modal yang belum dilakukan perikatan/pengadaan barang/jasa dan segera melakukan percepatan pengadaan barang/jasa. Membuat rencana kebutuhan dana baik untuk operasional maupun non operasional.

Satker agar segera menyampaikan tagihan SPM LS Kontraktual yang telah jatuh tempo sesuai termin kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN. Tetap menjaga koordinasi dan sinergi dengan KPPN dan Kanwil Ditjen Perrbendaharaan maupun dengan pihak Kantor Pusat Kementerian/Lembaga dalam mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran. Selanjutnya satker agar segera melakukan revisi anggaran terhadap kegiatan yang telah diidentifikasi tidak dapat dilaksanakan dan segera me realokasi dana tersebut  untuk kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan khususnya pada akhir semester 2022 ini.(*)

SERAPAN belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan akhir Agustus 2022 telah mencapai 30,43%.

Sebagian besar dana SBSN tersebut digunakan untuk belanja modal fisik yaitu belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal peralatan dan mesin yang tersebar di 11 Satuan Kerja (Satker) di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

SBSN atau Sukuk Negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN. Peran SBSN semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan penerbitan SBSN yang utama adalah untuk membiayai defisit APBN termasuk di dalamnya untuk pembiayaan proyek-proyek Pemerintah.

Peran SBSN sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang SBSN semakin dirasakan ketika pemerintah menerapkan kebijakan anggaran ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan belanja tersebut, tentu bukan hanya didukung oleh penerimaan pajak dan nonpajak, tetapi juga harus didukung oleh instrumen pembiayaan, termasuk Sukuk Negara di dalamnya.

Indonesia meraih peringkat pertama Islamic Finance Country Index (IFCI) pada Global Islamic Finance Report 2021. Hal ini terutama karena Indonesia memiliki sektor keuangan sosial Islam yang paling dinamis di antara seluruh negara di dunia. Pencapaian IFCI yang membanggakan tahun ini diharapkan dapat mendukung perkembangan industri keuangan syariah Indonesia untuk terus tumbuh, sebagai bagian dari rencana ekonomi global untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi.

Secara umum, sesuai strategi pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah, penerbitan Sukuk Negara saat ini lebih banyak dipergunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur dibandingkan dengan pembiayaan defisit APBN. Peran Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan diharapkan dapat menambah kapasitas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

Seiring berkembangnya keuangan syariah di Indonesia, Sukuk Negara sebagai pendorong pertumbuhan keuangan syariah juga memiliki peran yang semakin penting. Saat ini Sukuk Negara bukan hanya bermanfaat sebagai acuan (benchmark) bagi sektor swasta untuk menerbitkan sukuk dan instrumen investasi bagi lembaga keuangan yang memiliki ekstra likuiditas, namun digunakan pula oleh Bank Indonesia sebagai instrumen operasi pasar terbuka. Dengan demikian, fungsi Sukuk Negara saat ini tidak hanya pada sektor fiskal sebagai instrumen pembiayaan APBN, tetapi juga berperan pada sektor moneter sebagai pengendali jumlah uang beredar.

Di bidang ekonomi, pemerintah mengeluarkan dua jenis kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan.

Baca Juga:  Panopticon dan Pandemi

Dari sisi fiskal mendukung kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Pemerintah. Secara makroekonomi, pengeluaran pemerintah mendeskripsikan kebijakan fiscal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan.

Ekspektasi pada konsep penerbitan SBSN dapat dijadikan sebagai Instrumen fiskal yang dapat mengurangi defisit Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara, dan menjadi instrument yang diandalkan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang pengembangan infrastruktur serta fasilitas umum.

Berbagai harapan dari kebijakan pemerintah menerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera salah satunya seperti pengembangan infrastruktur dan berbagai fasilitas umum sebagaimana tersebut dia atas yang dapat dirasakan masyarakat luas.

Dengan memperhatikan fakta-fakta bahwa penerbitan Sukuk Negara mengambil peranan penting dalam keuangan negara terutama pembiayaan APBN, maka pemerintah selalu berupaya agar dapat menerbitkan Sukuk Negara sesuai dengan target APBN secara efisien. Kondisi tersebut dapat dicapai apabila pasar Sukuk Negara berkembang dengan baik.  Menuju Pasar SBSN yang Efisien, Aktif, dan Likuid.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran kegiatan dengan sumber dana SBSN, pelaksanaan pembayaran kegiatan dengan sumber dana SBSN dilakukan dengan prosedur penyediaan dana untuk pembayaran kegiatan dengan sumber dana reksus SBSN yang dilakukan secara bulanan dengan dasar Rencana Penarikan Dana (RPD) yang diajukan oleh satuan kerja (satker) kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) – Kementerian Keuangan. Satker kemudian dapat meminta pembayaran, maksimal sebesar nilai RPD yang diajukan.

Terdapat beberapa Kementerian/Lembaga yang mendapatkan dana bersumber dari SBSN diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu pada  Kantor Bandar Udara Naha berupa Belanja Modal Jaringan guna pekerjaan fisik timbunan sisi udara, timbunan sisi darat, pekerjaan konstruksi perkerasan sisi udara dan sisi darat.

Pada satker-satker lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dana SBSN tersebar pada beberapa satker Pemanfaatan Air dan Pelaksanaan Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara. Belanja yang dibiayai dari SBSN berupa Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan pada beberapa ruas jalan nasional.

Pada satker-satker lingkup Kementerian Agama dikelola oleh beberapa satker diantaranya satker Kanwil maupun Kantor Kemenag Kabupaten/Kota meliputi pembangunan gedung praktek pembelajaran, pembangunan gedung Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) serta fasilitas penunjang seperti prasarana maupun peralatan penunjang lainnya seperti meubellair ataupun peralatan pengolahan data lainnya.

Baca Juga:  Elegi Komunisme di Tengah Pandemi

Satker di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Politeknik Nusa Utara mengelola dana belanja modal gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung kuliah terpadu dan belanja modal peralatan dan mesin berpa pengadaan alat gedung keberfungsian kuliah terpadu serta fasilitas pendukung dan penunjang kegiatan perkuliahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor  PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian/Lembaga, pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang diformulasikan melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Efektivitas pelaksanaan kegiatan menekankan bahwa alokasi anggaran yang tercantum pada DIPA dapat dieksekusi dengan baik, tepat, dan proporsional untuk mewujudkan output yang telah ditentukan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga.

Efisiensi pelaksanaan kegiatan menekankan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk adanya jaminan ketersediaan dana pada saat tagihan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Penyerapan anggaran optimal merupakan salah satu modal menghindari resesi. Oleh karena itu diperlukan upaya yang tidak biasa, dari ordinary ke Extra ordinary. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Satker perlu membuat target pencairan harian/mingguan dan menjadikan target tersebut sebagai dasar dalam membuat rencana kegiatan yang akurat. Satker perlu menginventarisir belanja barang/modal yang belum dilakukan perikatan/pengadaan barang/jasa dan segera melakukan percepatan pengadaan barang/jasa. Membuat rencana kebutuhan dana baik untuk operasional maupun non operasional.

Satker agar segera menyampaikan tagihan SPM LS Kontraktual yang telah jatuh tempo sesuai termin kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN. Tetap menjaga koordinasi dan sinergi dengan KPPN dan Kanwil Ditjen Perrbendaharaan maupun dengan pihak Kantor Pusat Kementerian/Lembaga dalam mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran. Selanjutnya satker agar segera melakukan revisi anggaran terhadap kegiatan yang telah diidentifikasi tidak dapat dilaksanakan dan segera me realokasi dana tersebut  untuk kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan khususnya pada akhir semester 2022 ini.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/