23.4 C
Manado
Saturday, 4 February 2023

Perppu Cipta Kerja: Jalan Tengah Hadapi Resesi Ekonomi / Memuluskan Kepentingan Investasi Semata?

MANADOPOST.ID – Perpisahan tahun 2022 dihebohkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Perppu ini diyakini oleh Pemerintah sebagai salah satu langkah untuk menghadapi bayangan resesi ekonomi global agar Indonesia bisa meminimalisir potensi terjadinya resesi ekonomi di Indonesia.

Memang hal yang wajar jika Presiden menerbitkan Perppu, karena memang dalam UUD NRI 1945 Presiden mempunyai hak dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dapat menetapkan Perppu. Hal menarik, bukanlah hak Presiden tersebut yang akan dibahas kali ini, akan tetapi latar belakang dari terbitnya Perppu dan politik hukumnya yang harus dicermati bersama oleh semua lapisan masyarakat.

Semoga latar belakang lahirnya Perppu ini sejalan dengan niat mulai Pemerintah untuk menghadapi bayangan resesi ekonomi. Akan tetapi jika menelisik lebih jauh, Perppu ini bisa dikatakan “Perppu Resesi Ekonomi” Perppu ini hanya berganti baju saja, karena semua substansinya sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hanya ada beberapa perbaikan teknis dan penyesuaian yang tidak signifikan.

Baca Juga:  Dapat WTP, Ini Catatan BPK-RI untuk OD-SK, Ada Soal BOS

Dibandingkan dengan “Perppu Covid-19” yang sebenarnya tujuannya sama juga untuk kepentingan ekonomi, bagaimana menghadapai Covid-19 dan tetap mempertahankan kondisi perekonomian Indonesia agar tetap kuat dan stabil.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Jika dilihat konsep besarnya, terlepas dari perdebatan latar belakang Perppu ini, Pemerintahan hari ini memiliki tren untuk menggunakan instrumen hukum yang tidak biasa atau hanya digunakan dalam keadaan tertentu/darurat, dalam hal ini Perppu sebagai jalan tengah untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi atau sedang dihadapi.

Jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya konsep Perppu dalam perspektif Hukum Tata Negara Darurat memiliki dua makna, Perppu dalam keadaan biasa dan Perppu dalam keadaan darurat. Jika dilihat Perppu Nomor 2 Tahun 2022, Perppu ini adalah Perppu dalam keadaan biasa dengan baometernya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009. Tetapi jika Perppu dalam keadaan darurat itulah dapat menabrak semua aturan yang ada, dapat menyampingkan hak-hak warga negara, dan harus adanya deklarasi dari Presiden sebagai Kepala Negara dan kepala Pemerintahan bahwa Indonesia memasuki keadaan darurat.

Baca Juga:  Food to Energy atau Waste to Energy ?

MANADOPOST.ID – Perpisahan tahun 2022 dihebohkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Perppu ini diyakini oleh Pemerintah sebagai salah satu langkah untuk menghadapi bayangan resesi ekonomi global agar Indonesia bisa meminimalisir potensi terjadinya resesi ekonomi di Indonesia.

Memang hal yang wajar jika Presiden menerbitkan Perppu, karena memang dalam UUD NRI 1945 Presiden mempunyai hak dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dapat menetapkan Perppu. Hal menarik, bukanlah hak Presiden tersebut yang akan dibahas kali ini, akan tetapi latar belakang dari terbitnya Perppu dan politik hukumnya yang harus dicermati bersama oleh semua lapisan masyarakat.

Semoga latar belakang lahirnya Perppu ini sejalan dengan niat mulai Pemerintah untuk menghadapi bayangan resesi ekonomi. Akan tetapi jika menelisik lebih jauh, Perppu ini bisa dikatakan “Perppu Resesi Ekonomi” Perppu ini hanya berganti baju saja, karena semua substansinya sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hanya ada beberapa perbaikan teknis dan penyesuaian yang tidak signifikan.

Baca Juga:  Survei KUR: Mengawal Kemanfaatan Program KUR Menuju Kemandirian Dunia Usaha

Dibandingkan dengan “Perppu Covid-19” yang sebenarnya tujuannya sama juga untuk kepentingan ekonomi, bagaimana menghadapai Covid-19 dan tetap mempertahankan kondisi perekonomian Indonesia agar tetap kuat dan stabil.

Jika dilihat konsep besarnya, terlepas dari perdebatan latar belakang Perppu ini, Pemerintahan hari ini memiliki tren untuk menggunakan instrumen hukum yang tidak biasa atau hanya digunakan dalam keadaan tertentu/darurat, dalam hal ini Perppu sebagai jalan tengah untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi atau sedang dihadapi.

Jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya konsep Perppu dalam perspektif Hukum Tata Negara Darurat memiliki dua makna, Perppu dalam keadaan biasa dan Perppu dalam keadaan darurat. Jika dilihat Perppu Nomor 2 Tahun 2022, Perppu ini adalah Perppu dalam keadaan biasa dengan baometernya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009. Tetapi jika Perppu dalam keadaan darurat itulah dapat menabrak semua aturan yang ada, dapat menyampingkan hak-hak warga negara, dan harus adanya deklarasi dari Presiden sebagai Kepala Negara dan kepala Pemerintahan bahwa Indonesia memasuki keadaan darurat.

Baca Juga:  Gereja yang Bergerak dan Berdampak

Most Read

Artikel Terbaru

/