23.4 C
Manado
Saturday, 4 February 2023

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA

Oleh: Mushlih, Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta

MENURUT Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa masih menjadi topik dan bahan yang sering di diskusikan di berbagai daerah tempat maupun berita di media sosial karena pengelolaan dana desa yang masih belum transparan dan penyalahgunaan Dana Desa. Tahun Anggaran 2022, Pagu Dana Desa telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 diprioritaskan pada tiga poin yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Pengucuran anggaran sudah pasti berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas wilayah desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Substansi pada pengucuran dana desa ini bertitik tolak pada pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa, keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sangat diperlukan. Masih banyak masyarakat maupun pemerintah desa yang tidak malaksanakan ketentuan ketentuan tersebut, yang semestinya hal ini wajib dilaksanakan dengan baik,agar penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa tercapai secara maksimal.

Salah satu hambatan krusial yang dapat ditemui dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Good governance)  yang berada di beberapa desa, adalah kurangnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang tidak mempuni dan tidak cakap dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan keuangan Desa, sehingga sumber daya manusia yang baik dan cakap sangatlah dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa. Adanya sumber daya manusia yang terampil dan baik, bisa mempermudah penyelenggaraan keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa.

Baca Juga:  Percepatan Penyerapan Anggaran dan Efektivitas Belanja Pemerintah

Kepala desa dan perangkatnya seperti sekretaris desa (sekdes) dan kepala Urusan (Kaur) masih ada yang tidak mengetahui tugas pokoknya secara baik yang menyebabkan kerancuan serta tumpang tindih pekerjaan secara administrasi di lapangan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa sebagai mitra kerja dan jalur koordinasi pun tidak bersinergi dalam pelaksanaan tugas sehingga program kerja selama satu tahun sesuai RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tidak terealisasi dengan sempurna, padahal kedua lembaga ini, sebagai lembaga eksekutif dan legislatif di desa yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (good governance) maka harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu efisiensi, transparansi dan akuntabel. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan  Permendagri  Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. PPKD terdiri atas Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur Keuangan.

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;  mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Sekretaris Desa juga mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan  melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Kaur Keuangan dan Bendaharawan

Baca Juga:  Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa: Misi Khusus Membangun Daerah

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan mempunyai tugas  menyusun RAK Desa; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur dan Kasi mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;  menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pendapatan Desa Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa; Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. serta Pendapatan lain-lain.

Diharapkan dengan mengetahui tugas masing-masing aparat pemerintah desa, maka efektifitas dan efisiensi dari program-program kerja yang ada di desa, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa serta mengevaluasi penyelenggaraan program-program pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan benar. Disamping itu Pemerintah pusat dan Daerah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan mensosialisasikannya secara efisien kepada pemerintah desa terkait kegiatan pengelolaan keuangan desa, Disamping itu masyarakat desa juga mengawasi dan mengikuti setiap proses, mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan,pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah desa sehingga tata kelola keuangan desa dapat berjalan dengan lancar.(*)

Oleh: Mushlih, Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta

MENURUT Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa masih menjadi topik dan bahan yang sering di diskusikan di berbagai daerah tempat maupun berita di media sosial karena pengelolaan dana desa yang masih belum transparan dan penyalahgunaan Dana Desa. Tahun Anggaran 2022, Pagu Dana Desa telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 diprioritaskan pada tiga poin yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Pengucuran anggaran sudah pasti berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas wilayah desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Substansi pada pengucuran dana desa ini bertitik tolak pada pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa, keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sangat diperlukan. Masih banyak masyarakat maupun pemerintah desa yang tidak malaksanakan ketentuan ketentuan tersebut, yang semestinya hal ini wajib dilaksanakan dengan baik,agar penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa tercapai secara maksimal.

Salah satu hambatan krusial yang dapat ditemui dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Good governance)  yang berada di beberapa desa, adalah kurangnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang tidak mempuni dan tidak cakap dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan keuangan Desa, sehingga sumber daya manusia yang baik dan cakap sangatlah dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa. Adanya sumber daya manusia yang terampil dan baik, bisa mempermudah penyelenggaraan keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa.

Baca Juga:  Percepatan Penyerapan Anggaran dan Efektivitas Belanja Pemerintah

Kepala desa dan perangkatnya seperti sekretaris desa (sekdes) dan kepala Urusan (Kaur) masih ada yang tidak mengetahui tugas pokoknya secara baik yang menyebabkan kerancuan serta tumpang tindih pekerjaan secara administrasi di lapangan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa sebagai mitra kerja dan jalur koordinasi pun tidak bersinergi dalam pelaksanaan tugas sehingga program kerja selama satu tahun sesuai RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tidak terealisasi dengan sempurna, padahal kedua lembaga ini, sebagai lembaga eksekutif dan legislatif di desa yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (good governance) maka harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu efisiensi, transparansi dan akuntabel. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan  Permendagri  Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. PPKD terdiri atas Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur Keuangan.

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;  mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Sekretaris Desa juga mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan  melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Kaur Keuangan dan Bendaharawan

Baca Juga:  Resmi Diserahkan Kanwil DJPb, 2022 DIPA dan TKDD Sulut sentuh 13,4 Triliun

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan mempunyai tugas  menyusun RAK Desa; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur dan Kasi mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;  menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pendapatan Desa Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa; Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. serta Pendapatan lain-lain.

Diharapkan dengan mengetahui tugas masing-masing aparat pemerintah desa, maka efektifitas dan efisiensi dari program-program kerja yang ada di desa, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa serta mengevaluasi penyelenggaraan program-program pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan benar. Disamping itu Pemerintah pusat dan Daerah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan mensosialisasikannya secara efisien kepada pemerintah desa terkait kegiatan pengelolaan keuangan desa, Disamping itu masyarakat desa juga mengawasi dan mengikuti setiap proses, mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan,pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah desa sehingga tata kelola keuangan desa dapat berjalan dengan lancar.(*)

Most Read

Artikel Terbaru