23.4 C
Manado
Saturday, 4 February 2023

SOSIOLOGI HUKUM SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Oleh: Yuddi Robot

HUKUM merupakan bentuk gejala masyarakat, sebagai keseluruhan kebiasaan hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum memakai hukum sebagai titik sentral penyelidikannya. Dengan berporos pada kaidah-kaidah yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan, perjanjian, putusan-putusan hakim, tulisan-tulisan yang bersifat yuridis dan pada sumber lainnya, sosiologi hukum menyelidiki, ada dan sejauh mana kaidah-kaidah itu dengan sungguh diimplementasikan pada kehidupan masyarakat; dengan istilah lain sejauh mana kehidupan seseorang menaatinya atau melanggarnya, dengan tujuan guna sampai padapencatatan tentang aturan-aturan hukum yang menjadi kenyataan diikuti dalam model hidup masyarakat.

Satjipto Rahardjo menjelaskan, “mengajarkan keteraturan menemukan ketidak aturan (teaching order finding disorder)”. Jika kita hendak menilik hukum sebagai bentuk dari nilai-nilai tertentu, pilihan itu akan menggiring kita pada pola yang memiliki sifat idealis. Pola ini akan berupaya untuk menguji hukum yang akan mewujudkan nilai-nilai tertentu. Pada lain sisi, jika kita memilih untuk menilik hukum sebagai suatu sistem peraturan perundang-undangan yang abstrak, konsentrasi kita akan tertuju pada hukum selaku instansi yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat kita bicarakan sebagai subjek tersendiri. Hal ini dapat menggiring kita pada pola normatif, sebagaimana dengan cara pembahasannya yang memiliki sifat analistis. Namun apabila kita mau memaknai hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, pola yang digunakan bersifat sosiologis.

Pada pembicaraan soal hukum dari sisi sosiologis (sosiologi hukum) begitu banyak pandangan yang melahirkanteori-teori yang menjadi bagian dalam riset-riset yang dilakukan pada kehidupan masyarakat. Hal ini selaras dengan kebutuhan-kebutuhan penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat. Begitu juga dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadi pertentangan antarapengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, hal ini dikarenakan karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, danperselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Baca Juga:  BERSINERGI DEMI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG HANDAL

Dalam perselisihan hubungan industrial, terdapat beberapa kategori yang menjadi klasifikasi, yakni:

  • Perselisihan Hak;
  • Perselisihan Kepentingan;
  • Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
  • Perselisihan antara serikat buruh hanya pada suatu tempat kerja.

Untuk menyelesaikan persoalan ini dihadirkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mana pada prosesnya pengaturan lewat Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian perselisihan hubungan Industrial.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan:“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.” Aksentuasi tolok ukur konteks Teori Hukum Pembangunan menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

  • Ketertiban atau  keteraturan  dalam  rangka  pembaharuan  atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
  • Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Dalam masa industrialisasi, konflik dalam dunia ketenagakerjaan menjadi semakin meningkat dan kompleks, oleh karena itu dibutuhkan prosedur penyelesaian yang cepat, tepat, adil, dan tidak memakan banya biaya. Di sisi lainnya, hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan harus diciptakan secara optimal sebagaimana dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyelesaian perbedaan pendapat yang paling baik merupakan penyelesaian oleh para pihak yang memiliki perselisihan sehingga bisa memperoleh hasil yang membuat kedua belah pihak untung. Penyelesaian bipartit contohnya yang dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para pihak yang berselisih tanpa dicampuri oleh pihak manapun. Tapi, Pemerintah dalam mengupayakan guna memberikan pelayanan masyarakat khususnya kepada masyarakat pekerja/buruh dan pengusaha, wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Dorongan fasilitasi itu dilakukan dengan mediasi yang oleh Pemerintah menyediakan mediator yang bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih.

Akan tetapi jika menilik proses hukum yang terjadi baik dalam penyelesaian perselisihan pada mediasi maupun pada proses peradilan dalam Pengadilan Hubungan Industrial, dibutuhkan pengaturan khusus yang wajib mengatur soal kepastian hukum pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebab, jika proses hukum dijalankan seidealnya pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial apalagi pada Perselsihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja mulai dari Mediasi Bipartit, Mediasi Tripartit, Pengadilan Hubungan Industrial, Kasasi Mahkamah Agung dan proses Eksekusi, pastinya akan memakan waktu yang sangat lama. Pada sisi lain pihak yang berselisih memiliki kebutuhan dan kepentingan lain yang harus dipenuhi untuk tetap bertahan hidup ataupun untuk tetap mempertahankan usahanya.

Baca Juga:  OBH Pro Eklesia Minta Corona Dicegah dengan Aksi Nyata

Oleh karena itu sudah seharusnya dilahirkan hukum pengaturan yang baru, yang menjadi pembaharuan atau pembangunan sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu pelopor sosiologi hukum Roscoe Pound mengemukakan: “Law as a tool of social engineering”, Roscoe Pound berpendapat hukum diselanggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan (interest). Pound cenderung melihat kepentingan dalam kehidupan hukum. Hukum ini diperlukan karena adanya berbagai kepentingan dalam setiap bidang kehidupan. Hukum tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Sehingga hukum itu harus mengatur jalannya tertib hidup bermasyarkat, termasuk pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang makin hari makin membutuhkan hukum acara yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan seluruh stakeholders baik secara litigasi maupun non litigasi. Dalam upaya itu akan jelas terlihat bahwa kehadiran hukum pada kehidupan masyarakat begitu sangat penting dan berguna dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan yang terjadi dalam perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnyata Paramita, 1990).

Satjipto Rahardjo, Teaching Oder Finding Disorder “Menemukan keteraturan, mengajarkan ketidakaturan”, (Semarang: Universitas Diponegoro Indonesia, 2003).

Yemil Anwar & Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penjelasannya

Oleh: Yuddi Robot

HUKUM merupakan bentuk gejala masyarakat, sebagai keseluruhan kebiasaan hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum memakai hukum sebagai titik sentral penyelidikannya. Dengan berporos pada kaidah-kaidah yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan, perjanjian, putusan-putusan hakim, tulisan-tulisan yang bersifat yuridis dan pada sumber lainnya, sosiologi hukum menyelidiki, ada dan sejauh mana kaidah-kaidah itu dengan sungguh diimplementasikan pada kehidupan masyarakat; dengan istilah lain sejauh mana kehidupan seseorang menaatinya atau melanggarnya, dengan tujuan guna sampai padapencatatan tentang aturan-aturan hukum yang menjadi kenyataan diikuti dalam model hidup masyarakat.

Satjipto Rahardjo menjelaskan, “mengajarkan keteraturan menemukan ketidak aturan (teaching order finding disorder)”. Jika kita hendak menilik hukum sebagai bentuk dari nilai-nilai tertentu, pilihan itu akan menggiring kita pada pola yang memiliki sifat idealis. Pola ini akan berupaya untuk menguji hukum yang akan mewujudkan nilai-nilai tertentu. Pada lain sisi, jika kita memilih untuk menilik hukum sebagai suatu sistem peraturan perundang-undangan yang abstrak, konsentrasi kita akan tertuju pada hukum selaku instansi yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat kita bicarakan sebagai subjek tersendiri. Hal ini dapat menggiring kita pada pola normatif, sebagaimana dengan cara pembahasannya yang memiliki sifat analistis. Namun apabila kita mau memaknai hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, pola yang digunakan bersifat sosiologis.

Pada pembicaraan soal hukum dari sisi sosiologis (sosiologi hukum) begitu banyak pandangan yang melahirkanteori-teori yang menjadi bagian dalam riset-riset yang dilakukan pada kehidupan masyarakat. Hal ini selaras dengan kebutuhan-kebutuhan penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat. Begitu juga dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadi pertentangan antarapengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, hal ini dikarenakan karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, danperselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Baca Juga:  In Memoriam Dr Sinyo Harry Sarundajang

Dalam perselisihan hubungan industrial, terdapat beberapa kategori yang menjadi klasifikasi, yakni:

  • Perselisihan Hak;
  • Perselisihan Kepentingan;
  • Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
  • Perselisihan antara serikat buruh hanya pada suatu tempat kerja.

Untuk menyelesaikan persoalan ini dihadirkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mana pada prosesnya pengaturan lewat Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian perselisihan hubungan Industrial.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan:“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.” Aksentuasi tolok ukur konteks Teori Hukum Pembangunan menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

  • Ketertiban atau  keteraturan  dalam  rangka  pembaharuan  atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
  • Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Dalam masa industrialisasi, konflik dalam dunia ketenagakerjaan menjadi semakin meningkat dan kompleks, oleh karena itu dibutuhkan prosedur penyelesaian yang cepat, tepat, adil, dan tidak memakan banya biaya. Di sisi lainnya, hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan harus diciptakan secara optimal sebagaimana dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyelesaian perbedaan pendapat yang paling baik merupakan penyelesaian oleh para pihak yang memiliki perselisihan sehingga bisa memperoleh hasil yang membuat kedua belah pihak untung. Penyelesaian bipartit contohnya yang dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para pihak yang berselisih tanpa dicampuri oleh pihak manapun. Tapi, Pemerintah dalam mengupayakan guna memberikan pelayanan masyarakat khususnya kepada masyarakat pekerja/buruh dan pengusaha, wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Dorongan fasilitasi itu dilakukan dengan mediasi yang oleh Pemerintah menyediakan mediator yang bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih.

Akan tetapi jika menilik proses hukum yang terjadi baik dalam penyelesaian perselisihan pada mediasi maupun pada proses peradilan dalam Pengadilan Hubungan Industrial, dibutuhkan pengaturan khusus yang wajib mengatur soal kepastian hukum pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebab, jika proses hukum dijalankan seidealnya pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial apalagi pada Perselsihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja mulai dari Mediasi Bipartit, Mediasi Tripartit, Pengadilan Hubungan Industrial, Kasasi Mahkamah Agung dan proses Eksekusi, pastinya akan memakan waktu yang sangat lama. Pada sisi lain pihak yang berselisih memiliki kebutuhan dan kepentingan lain yang harus dipenuhi untuk tetap bertahan hidup ataupun untuk tetap mempertahankan usahanya.

Baca Juga:  BERSINERGI DEMI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG HANDAL

Oleh karena itu sudah seharusnya dilahirkan hukum pengaturan yang baru, yang menjadi pembaharuan atau pembangunan sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu pelopor sosiologi hukum Roscoe Pound mengemukakan: “Law as a tool of social engineering”, Roscoe Pound berpendapat hukum diselanggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan (interest). Pound cenderung melihat kepentingan dalam kehidupan hukum. Hukum ini diperlukan karena adanya berbagai kepentingan dalam setiap bidang kehidupan. Hukum tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Sehingga hukum itu harus mengatur jalannya tertib hidup bermasyarkat, termasuk pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang makin hari makin membutuhkan hukum acara yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan seluruh stakeholders baik secara litigasi maupun non litigasi. Dalam upaya itu akan jelas terlihat bahwa kehadiran hukum pada kehidupan masyarakat begitu sangat penting dan berguna dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan yang terjadi dalam perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnyata Paramita, 1990).

Satjipto Rahardjo, Teaching Oder Finding Disorder “Menemukan keteraturan, mengajarkan ketidakaturan”, (Semarang: Universitas Diponegoro Indonesia, 2003).

Yemil Anwar & Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penjelasannya

Most Read

Artikel Terbaru