25C
Manado
Senin, 1 Maret 2021

SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK, ERA BARU PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA, ANTARA JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN KECEMASAN MASYARAKAT

MANADOPOST.ID–Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah mengamanhkan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat ha katas tanah sebagai jaminan kepastian hukum dan hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat hak atas tanah dalam wujud lembaran kertas di mana bentuk terakhir yang digunakan adalah lembaran kertas berwarna hijau yang berisi data fisik dan data yuridis yang menuangkan registrasi atau nomor sertipikat, jenis hak, nama pemegang hak dan surat ukur sehingga melalui sertipikat tersebut dapat diketahui pemilik tanah dan luas serta bentuk bidang tanahnya dan catatan-catatan perubahan ataupun pembebanan hak atas bidang tanah tersebut. Data sertipikat tersebut tersimpan pula di Kantor Pertanahan dalam bentuk Buku Tanah yang menuangkan data yuridis dan Surat Ukur yang menuangkan data fisik bidang tanahnya. Hal ini telah berlangsung sekian lama sejak diberlakukannya UUPA tahun 1960.

Seiring perkembangan jaman dan teknologi, terjadi perubahan dalam beberapa mekanisme pendaftaran tanah yang mulai memperkenalkan pendaftaran tanah baik pendaftaran tanah pertama kali maupun kegiatan pemeliharaan data (balik nama, perubahan hak atau pun pembebanan hak tanggungan) yang dilakukan secara elektronik.

Hal ini merupakan rangkaian dari transformasi digital yang sedang bergulir di Kementerian ATR/BPN. Pada tahun 2020 diberlakukan empat layanan elektronik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang meliputi Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Setifikat, Zona Nilai Tanah, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Pada tanggal 12 Januari 2021 lalu telah terbit Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik di mana Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN), mulai tahun ini rencananya akan meluncurkan sertifikat tanah elektronik. Berbagai media massa kemudian menyampaikan pemberitaan mengenai penarikan sertifikat manual dan diganti dengan sertifikat elektronik dengan bentuk dan model yang dituangkan dalam lampiran Peraturan tersebut.

Kehadiran peraturan ini kemudian menjadi perbincangan hangat di masyarakat dengan berbagai tanggapan yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat menerima rencana ini sebagai bentuk modernisasi pelayanan pertanahan yang diharapkan akan memberikan keamanan , kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah namun tidak sedikit masyarakat yang menanggapi secara apriori mengenai rencana ini sebagai rencana yang sangat terburu-buru dan belum didukung kesiapan yang matang yang memungkinkan terjadinya kondisi ketidakamanan data pendaftaran tanah dan dapat berujung pada ketidakpastian hak atas tanah.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri ATR/BPN No.1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, selain menerbitkan Sertifikat Elektronik, akan ada 7 dokumen lain yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Elektronik ini yaitu gambar ukur, gambar ruang, peta bidang tanah, peta ruang, surat ukur, gambar denah, surat ukur ruang, dan Sertifikat dalam bentuk Dokumen Elektronik dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini . Pada lampiran peraturan dijelaskan gambar ukur dan gambar ruang elektronik akan terdiri dari 3 halaman masing-masing. Sementara itu dokumen peta bidang tanah,peta ruang, surat ukur, gambar denah, surat ukur ruang elektronik terdiri dari satu halaman. Sertifikat Elektronik sendiri juga terdiri dari satu halaman, sehingga akan terdapat 12 halaman dokumen lengkap sertifikat elektronik untuk masyarakat . Setiap halaman dokumen akan diisi dengan QR Code yang digunakan untuk mengakses informasi langsung dokumen elektronik melalui sistem yang disediakan oleh pemerintah. Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah ini nantinya akan meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Hasil penyelenggaraan sistem elektronik itu berupa sertifikat tanah dalam bentuk dokumen elektronik.
Mencermati ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No.1 Tahun 2021 hal yang dapat diketahui adalah dari proses yang diuraikan dapat dibayangkan bahwa sertipikat yang dimaksud akan terkirim kepada pemegang hak dalam bentuk file elektronik, mungkin dalam bentuk gambar ataupun file pdf yang berisi barcode di mana dengan barcode ini, masyarakat dapat mengakses data bidang tanah miliknya yang telah terdaftar. Upaya yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang patut diapresiasi sebagai bentuk respon terhadap perkembangan jaman dan teknologi namun terdapat beberapa hal yang masih perlu untuk menjadi bahan pertimbangan yang terkait dengan kemungkinan hambatan yang akan ditemui yang membutuhkan solusi dini guna menciptakan sistem pendaftaran tanah yang modern tanpa mengorbankan kepastian dan jaminan perlindungan hukum atas data pertanahan di Indonesia.

1. Pemberlakuan sertifikat elektronik tidak dapat serta merta dilaksanakan tanpa adanya basis data yang valid mengenai peta bidang tanah di seluruh Indonesia sehingga tanpa adanya peta bidang tanah secara menyeluruh untuk seluruh bidang tanah di Indonesia baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, akan sulit untuk dapat mewujudkan sertipikat elektronik. Untuk hal ini maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang terlebih dahulu perlu memastikan ketersediaan dan validitas data dan peta bidang tanah di seluruh Indonesia. Tidak ada sejengkal tanah di Indonesia yang tidak dipetakan dan tidak tervalidasi.
2. Validitas bidang tanah di Indonesia baik dari aspek yuridis maupun aspek fisik tanahnya belum sepenuhnya dapat diwujudkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hal ini terbukti dari masih banyaknya sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terjadi karena tumpeng tindih sertipikat hak atas tanah. Dengan adanya tumpang tindih sertipikat hak atas tanah maka tentu saja akan sulit untuk menentukan pihak yang valid untuk didaftarkan dalam basis data pertanahan sehingga sebelum pemberlakuan sertipikat elektronik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang perlu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi bidang tanah di Indonesia yang memiliki sertifikat yang tumpeng tindih.
3. Validitas data pemilikan tanah di Indonesia tidak semata-mata tergantung hanya pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, karena terdapat keterkaitan dengan lembaga lain yang akan turut mempengaruhi validitas basis data pertanahan misalnya data kependudukan dan catatan sipil. Realitas selama ini membuktikan bahwa data kependudukan di Indonesia belum tertib dan masih banyak data yang tidak terupdate sehingga untuk menjaminan validitas data pertanahan, perlu ada kepastian validitas data kependudukan di seluruh Indonesia. Selain itu, validitas data dalam rangka Pajak Bumi dan Bangunan pun perlu diperhatikan karena proses pendaftaran tanah akan berkaitan dengan penerimaan negara baik dalam bentuk PBB maupun dalam bentuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Oleh karena itu, sebelum menerapkan sertipikat elektronik, data antara lembaga-lembaga tersebut benar-benar harus memastikan validitas data masing-masing sehingga dapat terintegrasi tanpa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
4. Pelaksanaan pendaftaran tanah tidak dapat dilepaskan dari Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga validitas data pertanahan yang akan dituangkan dalam sertipikat elektronik haruslah sinkron dengan data data yang berkaitan dengan Tata Ruang Wilayah , misalnya Kawasan terbuka hijau, sempadan, Kawasan hutan dan Kawasan-kawasan tertentu yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Untuk menjaminan validitas data pertanahan maka perlu ada sinkronisasi data tata ruang, Kawasan hutan, Lahan Pangan berkelanjutan, kawasan-kawasan tertentu lainnya sehingga tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan berbagai pihak misalnya negara dan masyarakat.
5. Masalah pertanahan bukan hanya sebatas pemberian tanda bukti hak akan tetapi termasuk ranah penegakan hukum baik hukum administrasi, perdata maupun pidana sehingga keberadaan sertifikat elektronik akan terkait erat dengan mekanisme penegakan hukum khususnya hukum acara pembuktian dan hal ini perlu mendapatkan perhatian yang tidak terlupakan khususnya dalam kaitan dengan aparat penegak hukum yang akan menjadi pelaksana dalam penegakan hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Sinkronisasi instrument hukum yang berkaitan dengan hukum acara dalam hukum administrasi, pidana maupun perdata perlu dilaksanakan sebelum penerapan sertifikat elektronik.
6. Pemberlakuan hukum tidak akan dapat dipisahkan dengan masyarakat tempat di mana hukum diberlakukan sehingga pemahaman masyarakat dan keadaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemberlakuan sertifikat elektronik. Seperti diketahui bahwa tidak semua masyarakat Indonesia melek teknologi dan tata cara penerbitan sertifikat elektronik perlu benar-benar dipahami oleh masyarakat termasuk kesiapan masyarakat untuk menerima keberadaan sertifikai elektronik.
Beberapa hal di atas merupakan permasalahan yang tidak boleh dikesampingkan untuk dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas penerapan sertifikat elektronik sehingga benar-benar dapat mewujudkan tujuan pendaftaran tanah yaitu kepastian hukum ha katas tanah di Indonesia. (*)

Artikel Terbaru